Kamis, 03 September 2015

Ini Tips Para Kurator Hadapi MEA

Jasa-jasa yang berkaitan dengan bidang hukum, sedikit banyak, akan kena imbas pemberlakuan rezim MEA. Profesi kurator salah satunya.
FITRI N. HERIANI
Sejumlah kurator dari AKPI. Foto: SGP

Perhelatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan digelar awal tahun 2016 tentu menjadi momentum penting bagi para kurator. Meskipun sektor jasa hukum tak langsung diliberalisasi, pemberlakuan MEA akan berimbas pada pemangku kepentingan jasa hukum. Liberalisasi pasar ASEAN ini akan membuka peluang bisnis yang besar di seluruh negara anggota MEA. Ini artinya, akan banyak perusahaan asing yang akan masuk ke dalam negeri. Bukan mustahil pula, banyak perusahaan yang kolaps karena kalah . Ujung-ujungnya pailit, dan di situlah kurator berperan.
 
Kurator Indonesia, bagaimanapun, harus mempersiapkan diri. Sebab, pada era MEA, lalu lintas bisnis begitu dinamis. Aset perusahaan yang dipailitkan bisa saja sebagian berada di luar negeri. Kalau sudah begini, kurator Indonesia dituntut untuk siap. Siapkah?
 
Imran Nating, Sekretaris Jenderal Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) mengaku punya kunci untuk menghadapi MEA. Ada empat tips yang harus dimiliki oleh seorang kurator untuk bersaing dalam MEA. , kurator harus meningkatkan profesionalisme. , kurator harus memahami seluk beluk mengenai . , memahami hukum kepailitan yang berlaku di level ASEAN, dan harus menguasai banyak bahasa.
 
“Dan kalau bisa, punya gagasan atau ide untuk membahas . Ini penting, karena kalau tidak ada, maka hukum tidak bisa dipakai dalam MEA,” kata Imran kepada , Senin (31/8).
 
Kurator lain, , juga punya tips. Selain menerapkan prinsip jujur, berintegritas, dan menjalankan kode etik, seorang curator harus punya ‘rasa’. ‘Rasa’ adalah cara yang digunakan kurator untuk memberi pemahaman dan kenyamanan klien mengenai aspek hukum Kepailitan di Indonesia. Ricardo mengaku terus membangun profil melalui berbagai kegiatan seperti menjadi pembicara dalam sebuah seminar, menulis buku, bahkan mengajar di berbagai perguruan tinggi. “Jadi klien itu tidak perlu dicari, dengan membangun profil maka klien akan datang sendiri,” ujarnya.

Jika Ricardo terus berusaha memberikan ‘rasa’, kurator Muhtar Ali menjadikan bahasa sebagai persyaratan utama untuk bersaing dalam MEA. Penguasaan bahasa asing atau bahasa asal klien bisa menjadi kunci untuk memperoleh klien. “Bagaimana bisa kita mengkomunikasikan hukum kita jika kita tidak paham bahasa asing, misalnya yang general Bahasa Inggris,” jelasnya pada acara yang sama.
 
Selain bahasa asing, yang kedua, kurator perlu memahami perbedaan hukum kepailitan asing dan di Indonesia. Sehingga ada baiknya jika kurator memahami bagaimana hukum yang berlaku di negara perusahaan tersebut berasal. Ketiga, memberikan pemahaman kepada perusahaan bagaimana sistem kepailitan di Indonesia berlaku, seperti bahwa hanya dengan keberadaan utang yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar oleh debitor, maka pailit bisa diajukan. “Ini penting, kalau tidak dijelaskan nanti bisa-bisa perusahaan jadi pailit,” imbuhnya. Keempat, meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan kapasitas diri agar menjadi kurator yang mumpuni.
 
Kurator Rizky Dwinanto punya tips yang hampir sama dengan Muhtar. Seorang kurator, kata Rizky, harus regulasi, apalagi regulasi yang relevan dengan rezim MEA. Kurator juga harus menguasai pasar di luar negeri karena sektor yang diakan dihadapi oleh kurator adalah seputar bisnis. Setelah itu, harus memahami UU Kepailitan di negara anggota MEA, serta penguasaan bahasa.
 
“Harus familiar regulasi di luar negeri. Meng-, memahami UU Kepailitan di negara-negara luar, misalnya Singapura terkait aset-aset di Singapura. Dengan begitu tahu melangkah bagaimana dan bergerak hukum seperti apa,” pungkasnya.
bersaing



PertamaKeduahukum kepailitan IndonesiaKetigakeempat

cross border insolvensihukumonline

Ricardo Simanjuntak





update

update

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua