Jumat, 04 September 2015

Gugatan Sederhana Boleh Tanpa Jasa Advokat

PERMA Gugatan Sederhana ini dinilai memiliki kelemahan dan kelebihan.
AGUS SAHBANI
Ilustrasi: BAS
Belum lama ini, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan MA (PERMA) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau lazim dikenal small claim court, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. Beberapa pembatasan telah diatur dalam Perma yang telah ditandatangani Ketua MA M. Hatta Ali pada 7 Agustus 2015 lalu.
 
Misalnya, gugatan sederhana ini nilai objek gugatannya di bawah Rp200 juta dengan proses pembuktian sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini maksimal 25 hari harus sudah diputuskan. Putusannya pun bersifat final dan mengikat di tingkat pertama setelah diajukan keberatan yang diputus majelis hakim.
 
Tak kalah penting, gugatan sederhana ini juga tidak wajib diwakili kuasa hukum atau memakai jasa advokat seperti halnya dalam perkara gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (penggugat dan tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Makanya, tidak dapat diterapkan ketika tergugat tidak diketahui keberadaannya.
 
Koordinator Tim Asistensi Pembaruan MA, Aria Suyudi menjelaskan PERMA Gugatan Sederhana tidak melarang menggunakan jasa advokat. Dalam Pasal 4 ayat (4) PERMA itu ada frasa “dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. “Jadi, para pihak boleh pakai jasa advokat atau tidak. Tetapi, kalau penggugat/tergugatnya pakai jasa advokat bisa rugi karena dikhawatirkan nilai gugatannya tidak sebanding dengan biaya jasa advokat yang dikeluarkan,” kata Aria.
 
Selengkapnya, Pasal 4 ayat (4) berbunyi, “Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.”
 
Ditegaskan Aria, penggunaan jasa advokat tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Menurutnya, aturan itu sebenarnya mengandung penekanan para pihak tidak perlu menggunakan jasa advokat agar proses peradilan lebih efektif dan efisien (litigation of efficiency). Sebab, perkara gugatan sederhana ini tidak dirancang sebagai sengketa, tetapi mencari solusi atas persoalan hukum yang dihadapi para pihak secara cepat dan sederhana.
 
“Kalau pakai lawyer, berarti dia siap ‘berkelahi’ dan mungkin akan rugi. Kalau mau cari solusi datang saja ke pengadilan tanpa lawyer, nanti pengadilan sudah menyiapkan format gugatan, jawaban dan segera diputuskan. Ini lebih mempermudah dan menguntungkan pencari keadilan,” ujar pria yang terlibat dalam Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan PERMA Gugatan Sederhana ini.       
 
Pembatasan nilai gugatan di bawah Rp200 juta, kata Aria, didasarkan pada income per kapita Indonesia sekitar A$D4.000-5.000 per tahun atau berkisar Rp 100-120 jutaan. Selain itu, mengacu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, batas penetapan sanksi administratif berupa ganti kerugian oleh BPSK saja sebesar maksimal Rp200 juta. “Makanya, kita sarankan MA untuk menetapkan nilai gugatan sederhana ini idealnya sebesar dua ratus juta rupiah,” katanya.
 
Namun, PERMA Gugatan Sederhana ini bukan “harga mati” yang harus diterapkan pengadilan. Kalaupun para pihak menganggap proses pembuktian perkara sederhana ternyata tidak sederhana bisa saja mengacu pada proses gugatan perdata biasa. “Para pihak harus buktikan bahwa gugatan itu pembuktiannya tidak sederhana,” ujarnya.
 
Aria menjelaskan semua materi PERMA Gugatan Sederhana atau small claim court ini sudah lazim diterapkan di banyak negara. Seperti, jangka waktu penyelesaiannya terbatas, hakimnya tunggal, ada batasan nilai gugatan, putusan final di tingkat pertama. “Ini prinsip umum standar yang berlaku dengan beberapa negara,” katanya. “Paling membedakan dalam PERMA itu yakni hakim tunggal dan proses keberatannya diputus oleh majelis.”
 
Kelebihan dan kelemahan
Advokat Fahmi Syakir menilaiPERMA Gugatan Sederhana itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, agar prinsip peradilan cepat dan biaya ringan bisa dinikmati masyarakat pencari keadilan. Sementara kelemahannya, ada hakim tunggal yang menyimpangi UU Kekuasaan Kehakiman bahwa proses peradilan ditangani majelis hakim.
 
“Kalau hakim tunggal agak aneh karena bisa subjektif, tidak bisa dibantah dan putusannya kurang berkualitas karena terkesan putusannya terburu-buru karena tidak ada proses jawab-menjawab. Prinsipnya kan hakim majelis agar pertimbangannya tidak subjektif,” ujar advokat yang kerap bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini.
 
Makanya, ia agak pesimis PERMA Gugatan Sederhana ini agar proses peradilan cepat dan murah bisa diwujudkan dan dilaksanakan di pengadilan. Praktik peradilan saat ini jadwal persidangan seringkali tidak tepat waktu atau molor. “Apa bisa pengadilan bisa menyelesaikan maksimal 25 hari? Meskipun, para pihak tanpa menggunakan jasa advokat karena sudah disediakan format gugatan dan jawaban.”
 
Baginya, yang terpenting pengadilan termasuk para pihak harus konsisten dengan setiap jadwal persidangan. Pengalamannya, menangani perkara dijadwalkan sidang pukul 09.00 WIB, perkara baru disidangkan pukul 14.00 WIB. “Harusnya waktunya bisa diefektifkan agar setiap sidang bisa cepat. Ini terkadang hakimnya tidak hadir, para pihak terlambat. Jadi saya pesimis,” ungkapnya.
Penggugat/Tergugat "WAJIB" hadir
 - Eldy Noerdin
24.09.17 05:53
Perlu dikaji lagi Perma ini, khususnya ketentuan Pasal 4 ayat (4), “Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.” Apa sebab? Sekarang marak perseroan menggugat lewat jalur small claim court ini, tapi yg membuat, mengajukan gugatan dan bersidang, malah kuasa/karyawannya, harusnya meski perseroan diwakili (Legal officer), Direkti tetap wajib hadiri sidang; Kan, Direksi perseroan yg berwenang bertindak di dalam maupun di luar persidangan; Tapi praktiknya, tergugat/konsumen tak bisa diwakili, eh, malah perseroan bisa diwakili;
pelaksanaan putusan Pasal 31
 - zachruddin
06.04.17 22:17
pasal 31 ayat 2 yang berbunyi :putusan yang berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela ini bisa ditanggapi oleh tergugat untuk tidak melaksanakan putusan,karena tidak ada sangsinya (eksekusi atau sita)
Efektivitas Gugatan Sederhana
 - Jomblo
25.01.16 11:43
Negara kita emang juaranya kalo bikin aturan, tapi pelaksanaannya nol. Hakim Negara ini kerjanya udah kyk babi hutan hanya makan dan tidur, jadwal morat marit, gimana sidang gak molor terus
Mendeskreditkan Profesi Advokat
 - Marlas hutasoit
15.10.15 08:42
Perma No.2 Tahun 2015 ini bila di pandang dari Sudui UU Advokat jelas kontradiktif. secara nyata Perma ini telah mendiskreditkan Profesi Advokat dengan ungkapan "Tanpa Jasa Advokat". kita tahu dalam hukum Acara Perdata tidak ada aturan yng mengatakan "Para Pihak yg berperkara Wajib menggunakan Jasa Advokat" nah dalam Perma ini jelas menyudutkan/mengecilkan Peran dan Fungsi Advokat yg telah di atur dijamin dalm UU Advokat dan UU lainnya. MA jauh lebih baik memperbaiki internal Pengadilan untuk menwujudkan asas Persidangan Cepat; Murah. dgn cara2 melakukan probahan di internal Peradilan tersebut bukan dengan Mendiskreditkan Profesi Lainnya. Ingat Penegak Hukum itu saat ini telah menjadi 4 unsur (kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat). tq.
PerMa No.2 tahun 2015
 - Rico Yustanto
05.09.15 08:01
Menurut saya Small claim court yang akan diterapkan di PN di Indonesia tidak akan maksimal, dan ada kesan diskriminatif, karena kalau objek perkara nya menyangkut "Uang" Rp.200 Juta. Bukannya semua orang sama di mata hukum?? kalau mengklaim small claim court ini menghemat waktu yah wajar saja... karena gugatan, jawaban, semua di bantu oleh pihak pengadilan.... nah pertanyaan nya adalah dimana letak Hak penggugat/Tergugat dalam menggugat?? Bahkan dalam asas nya, Hakim bersifat Pasif.. karena ada aturan ini panitera yang bersifat aktif? hendaknya pengetahuan masyarakat tentang hukum itu wajib untuk semua orang, bukan hanya di khususkan dalam perkara smal claim court ini....
perma no 2/2015.josua surbakti
 - josuasurbaktisurbakti
10.06.18 09:11
terkait dengan putusan sudah pinal, yang kalah' benda, barang yang akan disita diajukan tersendiri sebagai sita jaminan, dalam Perma 2/ 2015. tidak akan terwujud alias semu.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua