Kamis, 10 September 2015

284 Calon Hakim Ad Hoc PHI Lolos Tes Tertulis

Sebanyak 24 calon akan diseleksi menjadi hakim hubungan industrial di tingkat Mahkamah Agung.
ADY

Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan nama-nama calon hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial (PHI) yang lolos tes tertulis. Seleksi ini Mahkamah Agung dan Kementerian Ketenagakerjaan. Para hakim yang dinyatakan lolos kelak akan ditempatkan di PHI yang tersebar di Indonesia dan di Mahkamah Agung.
 
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker, Haiyani Rumondang, mengatakan 284 calon itu adalah perwakilan dari unsur serikat pekerja dan asosiasi pengusaha yang berasal dari seluruh provinsi.
 
“Nantinya calon hakim ad hoc yang terpilih dalam tahapan akhir akan bertugas untuk menyelesaikan kasus-kasus perburuhan dan perselisihan hubungan industrial, baik di maupun Mahkamah Agung,” kata Haiyani di Jakarta, Selasa (08/9).
 
Haiyani menjelaskan, dari 284 calon hakim ad hoc yang lolos, 260 orang diantaranya akan bertugas di PHI. Dari jumlah itu 118 orang perwakilan unsur serikat pekerja dan 142 orang asosiasi pengusaha. Sisanya, 24 calon hakim ad hoc akan diseleksi untuk ditempatkan di Mahkamah Agung (MA). Saat ini para jumlah kandidat masih berimbang, masing-masing 12 orang perwakilan serikat pekerja dan perwakilan asosiasi pengusaha.
 
Para calon hakim ad hoc yang lolos tes tertulis itu ditetapkan lewat Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 363 Tahun 2015 tentang Daftar Nominasi Calon Hakim Ad hoc PHI dan MA. Pelaksanaan tes tertulis telah dilakukan serentak secara nasional pada pertengahan Agustus 2015.
 
Tahap selanjutnya, calon hakim yang lolos tes tertulis itu akan menghadapi uji kompetensi. Uji kompetensi itu dilaksanakan oleh MA untuk calon hakim ad hoc tingkat PHI dan Komisi Yudisial (KY) untuk hakim ad hoc yang akan ditempatkan di MA.
 
Sekjen OPSI, Timboel Siregar, mengusulkan setelah seleksi tes tertulis harusnya dilanjutkan pada seleksi rekam jejak () para calon. Setelah menelusuri rekam jejak, dilanjutkan dengan proses konfirmasi ke serikat buruh dan asosiasi pengusaha serta masyarakat umum.
 
“Bagi calon hakim ad hoc dari unsur buruh maka Kemenaker harus mengkonfirmasi track record calon hakim tersebut ke serikat pekerja/serikat buruh. Hal ini penting karena hakim ad hoc ke depan dibutuhkan hakim yang punya integritas,” katanya di Jakarta, Rabu (09/9).
 
Timboel melihat dari ratusan nama-nama calon hakim ad hoc yang lolos tes tertulis, ada beberapa calon yang diragukan integritasnya. Untuk itu dibutuhkan penelusuran dan konfirmasi rekam jejak untuk menghasilkan hakim ad hoc yang berintegritas. Selain itu PPATK perlu dilibatkan untuk melihat keuangan para calon hakim itu.
 
Sebelumnya, Ketua Advokasi Kebijakan Publik DPN Apindo, Anthony Hilman, mengusulkan agar jumlah hakim ad hoc diperbanyak. Itu diperlukan agar proses persidangan bisa berlangsung cepat. Sehingga perkara perselisihan hubungan industrial yang dihadapi pekerja dan pengusaha dapat diputus dengan cepat.
diselenggarakan bersama



Pengadilan Hubungan Industrial







track record



cash flow

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua