Rabu, 23 September 2015
Lepas dari Tuntutan Korupsi TransJakarta, Udar Divonis 5 Tahun
Penuntut umum akan ajukan banding.
NOV
Mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono divonis lima tahun penjara. Foto: RES

Ketua majelis hakim Artha Theresia menyatakan mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono lepas dari tuntutan pidana korupsi pengadaan busway (Bus TransJakarta) tahun 2012 dan 2013. Pasalnya, perbuatan Udar bukan diklasifikasikan sebagai tindak pidana melainkan tindakan administrasi.

"Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu primair dan kesatu subsidair, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum berdasarkan dakwaan kesatu primair dan kesatu subsidair," katanya saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9).

Selain melepaskan Udar dari tuntutan pidana korupsi pengadaan Bus TransJakarta, Artha juga menyatakan Udar tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan ketiga, Pasal 3 subsidair Pasal 4 UU No.8 Tahun 2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Udar hanya terbukti menerima hadiah Rp78,079 juta dari Yeddie Kuswandy (Direktur PT Jati Galih Semesta) sebagaimana dakwaan kedua subsidair, Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, majelis menghukum Udar dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp250 juta subsidair lima bulan kurungan.

Dalam pertimbangan majelis, hakim anggota Djoko Subagyo menjelaskan, Udar merupakan Pengguna Anggaran (PA) di satuan kerja perangkat daerah Dishub DKI Jakarta tahun 2012 dan 2013. Udar telah mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Sesuai pendapat ahli dari Kemendagri, DR Hendriwan Msi, terdapat dua cara untuk memperoleh kewenangan pemerintah, yaitu atribusi dan delegasi. Adapun mandat, tetapi mandat bukan pelimpahan wewenang seperti delegasi. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain.

Sementara, syarat-syarat delegasi, antara lain definitif, artinya delegasi yang tidak dapat lagi menggunakan wewenang yang sudah dilimpahkan si pemberi delegasi. Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa Udar telah mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Hasbi Hasibuan (2012) dan Drajat Adhyaksa (2013).

Walau begitu, Udar masih membubuhkan tanda tangan dalam dokumen pencairan anggaran pengadaan Bus TransJakarta tahun 2012 dan 2013. Namun, menurut Djoko, penandatangan itu tidak lantas membuat Udar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Majelis harus melihat apakah Udar mengetahui atau tidak jika pengadaan tidak sesuai kontrak.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, saat menandatangi dokumen pencairan anggaran pengadaan Bus TransJakarta tahun 2012, Udar tidak mengetahui adanya ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan yang diperjanjikan dalam kontrak. Udar juga tidak pernah mendapat laporan mengenai ketidaksesuaian tersebut.

Kemudian, lanjut Djoko, saat menandatangani dokumen pencairan pengadaan Bus TransJakarta tahun 2013, Udar pun mengaku tidak pernah mendapat laporan adanya ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak. Adapun keterangan saksi Drajat yang menyatakan telah melaporkan kepada Udar, tetapi tidak didukung bukti lainnya.

"Oleh karena hanya saksi Drajat yang menerangkan sebelum dokumen ditandatangani sudah melaporkan adanya ketidaksesuaian kepada terdakwa, tetapi tidak didukung dengan bukti lain, dan sebalikanya terdakwa membantah keterangan tersebut, maka pendapat majelis keterangan saksi Drajat harus lah dikesampingkan," ujarnya.

Djoko menganggap perbuatan Udar menandatangani dokumen pencairan bukan merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan yang termasuk ranah administratif. Hal itu dikarenakan Udar tetap menandatangani dokumen pencairan meski sudah mendelegasikan kewenangannya kepada Hasbi dan Drajat.

Dengan demikian, Djoko menambahkan, Udar tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya sanksi administratif. Sanksi administratif terhadap Udar juga telah diberikan berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai Kadishub DKI Jakarta. Udar dilepaskan dari tuntutan hukum sebagaimana dakwaan kesatu primair dan subsidair.

Mengenai Udar yang tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, majelis dalam pertimbangannya berpendapat, Udar tidak mengetahui atau patut menduga bahwa uang Rp78,079 juta yang diterimanya merupakan hasil tindak pidana korupsi. Sebab, uang itu dianggap sebagai kentungan atas penjualan mobil.

Banding
Penuntut umum pada Kejaksaan Agung Victor Antonius mengatakan pihaknya menghormati putusan majelis hakim. Namun, ia akan mengajukan upaya hukum banding karena tuntutan sebelumnya 19 tahun penjara. Ia menganggap ada perbedaan pandangan antara majelis dan penuntut umum dalam melihat pembuktian perbuatan-perbuatan Udar.

"Nanti kami bahas di dalam memori banding. Penuntut umum kan sudah jelas bahwa kami membuktikan di fakta sidang, majelis mengenyampingkan. Itu tidak apa-apa. Itu kewenangan majelis. Kami punya keyakinan dan alat bukti. Kami beda pandangan. Kami optimis ini bisa dibuktikan," ucapnya.

Sementara, pengacara Udar, Tonin Tachta Singarimbun masih menunggu upaya banding dari penuntut umum. Ia menyatakan tuduhan korupsi Bus TransJakarta yang selama ini dialamatkan kepada kliennya tidak terbukti. "Bus karatan, bus mark up, oleh hakim itu hanya masalah administrasi," terangnya.

Tonin menganggap majelis hakim sangat bijaksana dalam melihat perkara Udar. Ia hanya mempermasalahkan penerimaan uang Rp78,079 juta yang didapat Udar dari hasil penjualan mobil. Ia menilai penjualan mobil kijang senilai Rp100 juta merupakan hal yang wajar, sehingga sudah seharusnya tidak dipermasalahkan.

Senada, Udar menegaskan putusan majelis membuktikan ia tidak terbukti melakukan korupsi pengadaan Bus TransJakarta. Ia juga menyatakan putusan majelis membuktikan dirinya tidak terbukti menerima gratifikasi dan pencucian uang. Terkait penerimaan Rp78,079 juta, ia mengaku uang itu hanya keuntungan penjualan mobil.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.