Sabtu, 26 September 2015

Tingkatkan Kepercayaan Investor, BKPM Lakukan Deregulasi

Dengan menyederhanakan perizinan dan syarat perizinan.
FNH
Kepala BKPM Franky Sibarani (kiri). Foto: RES


Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus memaksimalkan kemudahan pelaksanaan kegiatan investasi di Indonesia melalui upaya deregulasi. Hal ini diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor. Hal itu diutarakan Kepala BKPM, Franky Sibarani dalam siaran pers yang diterima oleh hukumonline, Sabtu (26/9).


Menurut Franky, deregulasi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menginstruksikan kepada para menteri kabinet kerja agar memangkas semua regulasi mulai dari Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres), hingga Peraturan Menteri (Permen) yang menghambat.


“Tujuan kami melakukan deregulasi investasi yaitu untuk menyederhanakan perizinan dan persyaratan perizinan, sehingga setiap izin penanaman modal dapat direalisasikan tanpa adanya hambatan yang bersifat administratif termasuk menghapuskan perizinan yang interlocking,” kata Franky.


Secara garis besar, lanjut Franky, kebijakan tersebut diharapkan mampu memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Semakin mudahnya investor mengurus perizinan, maka tingkat kepercayaan investor untuk menjalankan usahanya di Indonesia pun akan semakin meningkat.


Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Farah Ratnadewi Indriani menambahkan, deregulasi BKPM ini menerapkan dua metode. Yakni, hapus, gabung, sederhanakan dan limpahkan (HGSL) disertai dengan penyederhaan administrasi proses perizinan. Pendekatannya adalah melalui perizinan yang memerlukan waktu penyelesaian cukup lama, antara lain perizinan lahan/pertanahan, perizinan lingkungan, dan perizinan daerah.


Adapun pencapaian deregulasi investasi yang telah dikoordinasikan oleh BKPM antara lain mencakup perizinan listrik dari 49 izin menjadi 25 izin (923 hari menjadi 256 hari). Perizinan pertanian dari 20 izin menjadi 12 izin (751 hari menjadi 182 hari), perizinan perindustrian dari 19 izin menjadi 11 izin (672 hari menjadi 152 hari), dan perizinan kawasan wisata dari 17 izin menjadi 11 izin (661 hari menjadi 188 hari).


Sementara perizinan pertanahan ada empat capaian perizinan untuk HGU 3000-6000 Ha (123 hari menjadi 90 hari), perizinan kehutanan ada 13 capaian perizinan untuk izin pelepasan kawasan hutan (111 hari menjadi 47 hari), perizinan perhubungan ada empat capaian perizinan untuk izin terminal khusus (30 hari menjadi 5 hari). Serta, proses tax allowance lebih pasti dan sederhana, dari lama proses yang tidak pasti menjadi 28 hari.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua