Senin, 28 September 2015

Alasan Pelestarian Budaya, Pasal Kretek Masuk RUU Kebudayaan


Anggota Komisi III itu secara pribadi menyetujui masuknya pasal kretek dalam RUU Kebudayaan. Pasalnya, rokok kretek menjadi warisan budaya nenek moyang Indonesia. Makanya dengan masuknya pasal kretek sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya Indonesia.


“Kita hormati budaya kita‎. Dari batik sampai kretek adalah budaya kita‎,” ujarnya.


Politisi Partai Demokrat itu berpandangan, pihak asing sedang berupaya memainkan perannya dengan menguasai pasar tembakau di Indonesia. Caranya, dengan menguasai pasar tembakau dengan memasarkan produk rokok putih. Dalam kondisi seperti itulah menurut Ruhut industri rokok kretek beserta tenaga kerjanya layak dilindungi dari ‘ancaman serangan’ pihak asing.


”Kepentingan rakyat harus diutamakan, dalam hal ini petani tembakau dan pengrajin tembakau” katanya.


Dalam pasal 37 RUU Kebudayaan, kretek masuk dalam perlindungan sejarah dan warisan budaya. Sedangkan dalam Pasal 49 menyebutkan, Penghargaan, pengakuan, dan/atau pelindungan Sejarah dan Warisan Budaya melaluikretek tradisionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf l diwujudkan dengan: a. inventarisasi dan dokumentasi;b. fasilitasi pengembangan kretek tradisional;c. sosialisasi,publikasi, danpromosi kretek tradisional;d. festival kretek tradisional; dane. pelindungan kretek tradisional”.


Berbeda dengan Krisna dan Ruhut, anggota Baleg Dossy Iskandar menunjukan ketidaksetujuannya dengan memasukan pasal kretek ke dalam RUU Kebudayaan. Ia berpandangan meski masuk dalam RUU Kebudayaan, toh pasal kretek masih sebatas wacana.


“Itu baru wacana, hasil dialog Baleg dengan pihak pengusul dalam hal ini Komisi X DPR,” ujarnya.


Anggota Komisi III itu lebih lanjut mengaku tidak mengetahui persis perihal siapa yang mengusulkan pasal tersebut masuk dalam RUU Kebudayaan. Namun kala itu Wakil Ketua Komisi X Sohibul Iman menegaskan pasal kretek tidak masuk dalam RUU Kebudayaan saat pembahasan di komisi. Namun belakangan justru muncul di Baleg.


“Namun muncul dalam perdebatan di forum Baleg dengan pengusul pada sekitar bulan kemari,” katanya.


Politisi Partai Nasdem itu berharap komisi X melakukan pembahasan secara serius dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan. Misalnya aspek kesehatan. Meski tidak terlampau menyetujui, namun ia menghargai usulan Komisi X untuk kemudian dilakukan pembahasan dengan mempertimbangkan berbagai aspek.


“‎Industri kretek sekarang mulai dibatasi . Kalau perlu rakyat Indonesia jangan merokok, rokoknya diekspor saja,” pungkasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua