Senin, 28 September 2015

Ini Hal yang Perlu Diketahui Terkait Startup Business


Dalam PT, para pemegang saham diwajibakan menyetorkan sejumlah uang sebagai modal dasar sesuai dengan kesepakatan porsi saham yang disepakati. Jika pemegang saham dalam satu PT terdapat suami-istri, menurut Leo perlu ada syarat yang mesti dipenuhi. Pasangan suami-istri itu harus sudah melakukan perjanjian pemisahan harta terlebih dahulu.


“Atau kalau tidak ada perjanjian tapi ngotot ingin jadi pemegang saham, harus ada pemegang saham yang ketiga,” kata Leo.


Kedua, jenis dan bidang usaha. Dalam sebuah PT, wajib bisa tergambarkan apa yang menjadi core business (bidang bisnis inti). Apalagi, jenis dan bidang usaha ini nantinya juga akan dicantumkan dalam akta perusahaan. “Nggak perlu terlalu banyak, yang penting core business yang dijalankan itu sudah masuk ke dalam anggaran dasar,” saran Leo.


Ia juga menyarankan agar tidak terlalu banyak mencantumkan jenis dan bidang usaha. Karena dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) hanya bisa dicantumkan tiga sampai empat jenis usaha. Sedangkan dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP), hanya bisa mencantumkan satu jenis usaha saja. “Karena akan dipersempit di izin usaha yang lain. SIUP dan TDP harus lebih tajam dan menukik, nggak bisa ditaruh di SIUP dan TDP,” katanya.


Ketiga, alamat dan domisili perusahaan. Menurut Leo, penentuan domisili perusahaan terkendala jika tidak mengetahui masalah pengaturan zonasi. Ia mengatakan, cara melihat aturan zonasi di setiap wilayah bisa melalui kelurahan setempat. “Kalau mau bikin PT, cek dulu apakah zonasinya sudah sesuai dengan peruntukannya. Harus cari zonasi yang sesuai, yaitu zonasi usaha. Cara ceknya di kelurahan,” jelasnya.


Keempat, terkait legalitas dokumen. Paling tidak, lanjut Leo, ada sejumlah basic document yang mesti dikantongi oleh startup business. Antara lain, SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SKT (Surat Keterangan Terdaftar), SIUP, dan TDP.


Selain dokumen dasar di atas, Leo menyebutkan, kalau masih ada kemungkinan dibutuhkan dokumen tambahan lain yang disesuaikan dengan jenis usaha yang dilakukan. Seperti, untuk jenis usaha jasa konstruksi perlu juga mengantongi dokumen tambahan berupa Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). Jika di bidang kuliner, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDIUP) Restoran juga mesti dilengkapi.


“Jadi sebelum mulai bisnis, harus pelajari kira-kira izin usaha apa aja nih. Karena yang basic nggak cukup, ada izin khusus yang diperlukan untuk menjalankan usaha,” paparnya.


Kelima, compliance (kepatuhan). Leo mengatakan, badan hukum PT mensyaratkan sejumlah kewajiban yang mesti dilakukan oleh pelaku usaha. Salah satunya adalah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini wajib dilakukan terutama saat PT akan melakukan corporate action. “Kalau ada tindakan dalam setahun yang perlu persetujuan RUPS, itu juga harus dipatuhi oleh PT,” papar Leo.


Selain itu, hal terbaru yang wajib dilakukan oleh PT adalah kewajiban ikut serta pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Leo mengatakan, saat proses pengurusan SIUP, kewajiban PT mengikutsertakan karyawannya pada program ini juga sudah mulai diberikan pengumuman. “Begitu kita urus SIUP, itu langsung dikirimi surat dari BPJS bahwa karyawannya harus didaftarkan di program BPJS,” pungkasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua