Rabu, 30 September 2015

Ini Alasan Buruh Minta UU PPHI Dirombak Total


Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI),Subiyanto, mengatakan usulan organisasinya terhadap revisi UU PPHI tidak jauh beda dengan tuntutan KSPI. Ia pun menyebut KSPSI telah membentuk tim kecil untuk membuat draft sandingan revisi UU PPHI. “Peradilan harus menjadi benteng terakhir bagi buruh untuk mencari

keadilan,” ujarnya.


Subiyanto menilai, proses penyelesaian perselisihan hubungan industrialyang diatur UU PPHI tidak mampu mewujudkan proses yang  cepat, tepat, adil dan murah. Menurutnya, persidangan PHI dianggap sebagai anak tiri, sebab ketua majelis baru bersidang di PHI setelah menggelar sidang di pengadilan umum.


Dosen hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, HadiSubhan, mencatat paling tidak ada tiga persoalan dalam UU PPHI. Pertama, secara filosofis UU PPHI menggeser paradigma penyelesaian masalah hubungan industrial dari ranah publik ke privat. Akibatnya, tidak ada perlindungan pemerintah terhadap buruh dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.


Subhan berpendapat, PHI harusnya bertindak sebagaimana peradilanperburuhan yang merupakan sarana bagi buruh untuk mencari keadilan. Ia menyebut pengadilan yang menggunakan paradigma publik yaitu PTUN. Di PTUN hanya rakyat yang dapat menggugat, sedangkan pejabat negara tidak. Namun di PHI, pengusaha bisa menggugat buruh.


Kemudian, hakim PTUN akan memeriksa gugatan yang diajukan, ketika adakesalahan maka majelis mengarahkan agar rakyat selaku penggugat melakukan perbaikan gugatan sampai benar. Tapi di PHI, dikatakan Subhan, hakim tidak mengingatkan buruh jika gugatannya ada kesalahan sehingga dalam putusannya hakim menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).


Kedua, Subhan melanjutkan, PHI cacat secara yuridis karena dilahirkanbukan lewat UU, tapi pembentukan PHI ada di dalam UU. Ia mengatakan, mestinya PHI tidak diberlakukan sebelum dibentuk melalui UU, hal itu seperti yang pernah terjadi ketika pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor).


Ketiga, ada masalah praktik dalam UU PPHI. Misalnya, bagaimana caramelaksanakan putusan. Subhan mencatat persoalan itu kerap terjadi dalam implementasi UU PPHI. Ia melihat majelis hakim jarang sekali memasukan uang paksa (dwangsom) dalam putusannya. Sehingga, tidak ada sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan putusan. Buruh selalu dirugikan akibat masalah tersebut.


Jika buruh menginginkan lembaga baru menggantikan PHI tapi sifatnyabukan peradilan (yudikatif) dan bukan institusi pemerintahan (eksekutif) maka bisa menggunakan kuasi peradilan (quasi rechtspraak) atau badan pengadilan administratif semu. Bisa saja kuasi peradilan itu dibentuk dua tingkatan, untuk tingkat pertama ada di daerah seperti kabupaten/kota. Kemudian tingkat kedua bisa dibentuk di pusat.


Setelah kuasi peradilan menerbitkan putusan, menurut Subhan, mekanismeselanjutnya yang perlu diatur yakni mendaftarkan putusan itu ke pengadilan umum. Sehingga pengadilan bisa melakukan eksekusi jika putusan kuasi peradilan itu tidak dijalankan. “Lembaga (peradilan) kuasi ini harus dibentuk lewat UU,” paparnya.


Anggota Komisi IX Fraksi Nasdem, Irma Chaniago, mengatakan Komisi IXsudah mendapat draft revisi UU PPHI. Ia memperkirakan draft itu akan dibahas oleh Komisi IX dalam tiga kali pertemuan. Setelah itu pembahasan akan melibatkan pemangku kepentingan seperti pemerintah, serikat buruh dan asosiasi pengusaha. “Saya akan kawal agar revisi UU PPHI bisa selesai akhir 2015,” tukasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua