Senin, 05 October 2015

IKADIN: Cabut Surat KMA Tentang Penyumpahan Advokat

Kalau tidak segera dicabut, akan rnuncul advokat-advokat yang tidak berkualitas sehingga bisa merugikan masyarakat pencari keadilan dan merusak dunia advokat, dunia peradilan dan penegakan hukum.
CR19
Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia). Foto: Sgp

Terbitnya Surat KMA No.73/KMA/HK.01/IX/2015 tertanggal 25 September terkait dengan kewenangan pengadilan tinggi dalam menyumpah advokat yang memenuhi syarat dari organisasi advokat manapun, dikritik oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN). Ketua Umum IKADIN Sutrisno meminta agar Ketua Mahkamah Agung (MA), M Hatta Ali segera mencabut surat tersebut.

“IKADIN meminta dan berharap secara sungguh-sungguh agar kiranya yang mulia ketua Mahkamah Agung mencabut surat No. 73|KMA/HK.0L|IX/2015 tanggal 25 September 2015 tersebut di atas,” tulis Sutrisno dalam siaran pers yang diterima hukumonline, Senin (5/10).

Salah satu alasan terbitnya surat ini lantaran organisasi advokat yang ada, khususnya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sudah terpecah-pecah. Namun, Surtrisno mengatakan, seharusnya langkah pertama yang diambil MA adalah dengan mengundang para pihak terkait, dalam hal ini PERADI.

Tujuannya, agar MA bisa lebih memahami duduk perkara yang sebenarnya terjadi di internal PERADI sebelum menerbitkan SKMA yang memperbolehkan seluruh advokat dari organisasi manapun bisa disumpah.

“Ketua MA seharusnya tidak lepas tangan dengan adanya persoalan di tubuh advokat. Untuk itu seharusnya dia mengundang Ketum Peradi terlebih dahulu guna mengerti duduk persoalan yang terjadi baru bisa memutuskan. Bukannya membuat surat yang memperbolehkan seluruh advokat bisa disumpah,” tegas Sutrisno.

Ia menilai, SKMA itu nantinya dapat menimbulkan banyak masalah. Pertama, kualitas advokat ke depan akan terabaikan. Hal itu diakibatkan karena akan membuka peluang semakin banyaknya organisasi advokat yang muncul di Indonesia. Sehingga, kualitas dan standar profesi advokat di Indonesia menjadi berbeda-berbeda kualitasnya.

Penurunan kualitas advokat yang dihasilkan pasca diterbitkannya SKMA ini, kata Sutrisno, juga akan berdampak kepada masyarakat pencari keadilan. Tak sampai di situ, surat tersebut juga tidak jelas mendefinisikan organisasi profesi advokat mana sajakah yang bisa mengusulkan pengambilan sumpah atau janji.

“Mendatangkan dan menambah masalah baru serta menimbulkan ketidakpastian bagi dunia advokat Indonesia, karena dalam hal ini Mahkamah Agung sama sekali tidak menentukan dan membatasi kepengurusan organisasi advokat yang mana saja yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah 'dan janji,” paparnya.

Di samping itu, Sutrisno menilai, MA dalam bidang non-yudisial tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi, menilai, serta memverifikasi sah atau tidaknya suatu Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) serta ujian advokat yang diselenggarakan organisasi profesi advokat. sehingga, ia khawatir ke depannya pelaksanaan PKPA dan ujian advokat akan dilaksanakan secara tidak berkualitas atau asal-asalan.

“Dengan kondisi seperti ini niscaya peningkatan kualitas advokat akan terabaikan. Akan muncul advokat-advokat yang tidak berkualitas yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat pencari keadilan dan merusak dunia advokat, dunia peradilan dan penegakan hukum,” imbuhnya.

Untuk diketahui, selain alasan organisasi PERADI yang sudah terpecah, SKMA itu diterbitkan karena sesuai UUD 1945 khususnya menjamin hak bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imbalan dan perlakuan adil dan layak dalan hubungan kerja, tak terkecuali advokat. Alasan lainnya, bahwa di beberapa daerah tenaga advokat dirasakan sangat kurang karena banyak advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tak bisa beracara di pengadilan, sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan advokat.

kami dukuung multi bar
 - andreas
27.04.16 13:16
multi bar adalah jiwa kami ami dukung multi bar dan bikin murah jadi advokat hapuskan biaaya biaya pungutan jadi advokat hidup multi bar trims ma
sederhana dan sk menolong
 - amir
16.02.16 13:47
jujur sederhana dan berjiwa mnbantu orang lain lebih indah to jadi advokat walaupn tdk pintr aakn mulia orng yg bdh tapi berkahlak baik to jdi advokat hidup multi bar dan hapuskan biaaya biaya jdi advokat gratiskn pkpa
keadilan dan kesejahteraan masyarakat
 - andi
16.02.16 13:43
banyaknya ketidakadilan dan pengnguran sarjana maka aakn konflik buka peluang tenaga kerja dengan multi bar biarkan masyrakat kecil jadi advokatbiarkan kami orang daerah walaupun miskin jadi advokat kita tdk perlu orang pntr hany perlu orang jujur, adil dan berakhlak mulia butuh orang beriman,,
cepat revisi uu advkat dan segera multi bar
 - antok
02.12.15 13:06
multi bar harus bergerak kami orang daerah dan oarang yg miskin punya ijazah sarajana harus kritis jangan banyak pungutan jadi advokat kami sudah pkpa tolong dpr hapuskan pungutan jadi advokat , biarkan orang miskin jadi advokat yg jujur, berakhalk mulia.tdk bth orang pintr tapi bejat. kualits di tentukan diri sendiri kami oarang daerah jateng sdah bnyak kampus , bosan konflik
Kualitas Advokat
 - herminda
17.10.15 07:14
Kalau dasar ingin mencabut SKMA 73 adalah karna akan melahirkan Advokat yg tidak berkualitas dan hanya Organisasi Advokat Mereka yg bisa melahirkan Advokat yg berkualitas, bagaimana Advokat2 yg lahir sebelum Organisasi Advokat mereka terbentuk yg terlahir dari PT. Mereka sangat berkualitaskan. Jadi sy rasa sangat tidak tepat kalau keinginan SKMA 73 dicabut didasarkan hanya 1 organisasi yg pantas & yg bisa melahirkan Advokat yg berkualitas
Setuju
 - Marlas Hutasoit
12.10.15 13:47
Seharusnya sesama penegak hukum salaing menghargai dan menghormati legitimasi setiap organisasi (Kepolisian; Kejaksanan, Advokat dan Kehakiman) sesuai dengan tananan Per UU masing - masing sejatinya harus saling mendukung dan menguatkan. dalam hal ini harapan kita MA sebagai Peradilan Tertinggi harus menyikapi permasalahan Internal PERADI secara bijak dan memposisikan MA pada posisi yg seharusnya. Putusan MK telah ada perihal keabsahan PERADI sebagai wadah tunggal Advokat. putusan ini harusnya kita hormati bersama dengan mengedepankan penghormakan trhadp Konstitusi bukan dengan mencederai Konstitusi dengan berbagai tafsir pribadi yang merugikan banyak orang termasuk ADVOKAT itu sendiri.
perjuangan revisi uu advokat perjauangan bersama jagan dimanfaft untuk satu kelompok
 - ardian
10.10.15 12:41
penyumpahan advokat jaangn untuk mgeruk bisnis yg amahal kasihan calon advokat deangan multi bar semoga biaay tdk mhl jadi advokat janag dipunguti biaya dpr tlong revisi uu advokat dan hapuskan biaya penympahan tdk perlu biaya jangan memguti baiaya mahl.
KEJUJURAN
 - junaidi
09.10.15 23:47
Kalau kita semua mau jujur dan menyadari bahwa sesungguh nya cikal bakal organisasi Advokat berasal dari PERADIN pimpinan Prof.DR.frans hendrawinata.SH.MH,mari kita semua mendukung surat Mahkamah Agung tersebut.
putusan MA sudah tepat
 - junaidi
07.10.15 21:08
keputusan MA dalam mengeluarkan surat KMA No.73/KMA/HK.01/IX/2015,sudah sangat tepat dan perlu didukung oleh semua organisasi advokat,mengingat yang terjadi selama ini advokat dijadikan alat bisnis bukan lagi untuk mencetak generasi yang ovicium nobile.cuman buat beberapa orang pasti akan mengkritik keras terhadap keluarnya surat tersebut karena bagi mereka menganggap surat tersebut bisa mengurangi omzet mereka,hal ini bisa kita lihat mulai dari proses rekurtmen calon advokat sampai pada penyumpahan,kalau kita mau jujur berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh para calon advokat,belum lagi tindakan semena-mena,sikap nepotisme.maka sudah saatnya semua organisasi advokat harus mendukung keputusan MA tersebut demi terciptanya advokat yang mandiri bebas dari tekanan dan kepentingan pribadi para pihak.demi keadilan yang hakiki dan kebutuhan masyarakat akan rasa keadilan.hidup MA .
pertanyaannya Knapa
 - fris
06.10.15 08:23
Menanggapi tulisan tersebut, sy pribadi cuma bertanya Knapa hal ini terjadi di tubuh Organisasi Advokat. baiknya semua OA berkumpul membahas RUU Advokat kedepan dan organisasi Profesi Advokat asal sebanyak 8 OA lebur bukan seperti saat ini merujuk pada putusan MK secara de facto : Peradi & KAI namun kenapa sejak UU 18/2003 masih tetap ada OA asal 8 OA. semoga bisa duduk bersama untuk menyingkapi profesi officium nobile.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua