Selasa, 06 October 2015

Lagi, Aturan Daluwarsa PHK Minta Dibatalkan

Pemohon diminta memperbaiki uraian kerugian konstitusional dan alasan-alasan permohonan.
ASH

Aturan daluwarsa (lewat waktu) pengajuan penetapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohonnya, Edwin Hartana Hutabarat, seorang penyandang disabilitas (difabel). Erwin mengajukan uji materi Pasal 82 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).
 
Edwin yang menderita tuna rungu dan tuna wicara ini merasa dirugikan atas berlakunya Pasal 82 UU PPHI. Sebab, dia terancam kehilangan hak pesangon dan hak-hak lain lantaran proses PHK yang dialaminya di perusahaan percetakan Abidin sejak 12 September 2014 tidak bisa digugat ke Pengadilan Hubungan Indutrial (PHI) karena melewati waktu setahun.
 
“Sisa waktu proses PHK yang ada saat ini, pemohon kehilangan hak karena tidak memungkinkan menuntut permasalahan ini ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial,” ungkap Pendamping Edwin, Barita Lumban Batu dalam sidang pemeriksaan pendahuluan lewat dari Universitas Sumatera Utara Medan, Selasa (06/10).
 
Pasal 82 UU PPHI menyebutkan gugatan oleh pekerja/buruh atas PHK seperti dimaksud Pasal 159 dan Pasal 171 UU Ketenagakerjaan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 tahun sejak diterima atau diberitahukannya keputusan (PHK) dari pihak pengusaha.
 
Seperti dituturkan Barita, Edwin mengaku kecewa dengan besaran uang pesangon dan penghargaan yang ditawarkan perusahaan sejak di-PHK September tahun lalu. Tak terima, ia mengajukan surat kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Pemkot Medan pada 6 Oktober 2014.
 
Kedua pihak sempat berunding difasilitasi mediator. Hasilnya, berbentuk surat anjuran Dinsosnaker, dinilai Edwin sangat merugikan dirinya. “
 
Lalu pada Desember 2014, pemohon kembali mengadukan nasibnya ke Kepala Disosnaker Kota Medan mengenai permohonan bantuan tanggung jawab, sanksi dan keadilan. Namun, surat keberatan tidak ditanggapi. Lalu, pemohon
 
“Dinsosnaker berpihak kepada perusahaan percetakan Abidin dan mengabaikan hak-haknya. Hingga kini, surat yang dikirim ke Walikota Medan belum mendapatkan tanggapan,” lanjutnya pendamping lainnya, Septya Maulid Siregar, pendamping lainnya.
 
Menurutnya, pemohon sebagai difabel merasa mendapatkan perlakuan secara diskriminatif yang dijamin Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.  Menurutnya, Pasal 82 UU PPHI sangat menguntungkan pimpinan perusahaan untuk lepas dari kewajibannya kepada pemohon terkait uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak, kekurangan upah, THR, dan ganti rugi lainnya sejak 2006-2012.
 
“Saya berharap pasal itu dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (2), Pasal 28G, Pasal 28H ayat (2), (4), dan Pasal 28I (2), (4), (5) UUD 1945,” pintanya.
 

Menanggapi permohonan, Ketua Majelis Panel Maria Farida Indrati menilai
 
“Ini kasus kongkrit karena ada surat-surat permohonan dan pengaduan ke Walikota dan proses mediasi di Dinsosnaker Pemkot Medan yang merugikan pemohon. Uraian permohonan juga terlalu panjang seperti termuat dalam bagian . Ini harus diperpendek lagi,” saran Maria.
 
Maria juga menyarankan agar pemohon fokus pada alasan-alasan permohonan mengapa Pasal 82 UU PPHI bertentangan dengan UUD 1945. “Ini yang seharusnya dijelaskan dalam uraian permohonan,” pintanya.
 
Hal senada disampaikan anggota Panel, Aswanto, yang menilai uraian permohonan terlalu panjang dan lebih banyak menguraikan kasus konkrit. Hakim konstitusi ini meminta pemohon fokus pada uraian ringkas potensi atau kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal 82 PPHI.
 
“Jangan terlalu uraian kasus, seperti uraian kerugian materil. Ini tidak terlalu penting diurai panjang lebar. Tetapi, fokuskan pada apakah ada pertentangan normanya dengan pasal-pasal UUD 1945. Ini yang penting untuk diperbaiki, sehingga permohonan lebih ringkas dan jelas kerugian konstitusionalnya”.
 
Sebelumnya, sepuluh buruh juga
 
Mereka beralasan, ketentuan itu dinilai merugikan hak buruh, seperti kehilangan hak pesangon dan hak-hak lainnya. Sebab, praktiknya aturan daluwarsa ini ditafsirkan keliru oleh hakim agung dengan cara menolak dan memukul rata semua jenis PHK dengan alasan gugatan daluwarsa. Menurut pemohon, aturan daluwarsa PHK hanya terbatas pada tiga hal.
 
Pertama, pelanggaran berat (pidana) dalam Pasal 158 ayat (1) yang telah dibatalkan MK. Kedua, PHK setelah 6 bulan sejak pekerja ditahan oleh polisi yang diatur Pasal 160 ayat (3). Ketiga, PHK karena mengundurkan diri seperti diatur Pasal 162 UU Ketenagakerjaan. Hanya dengan tiga kondisi ini setelah satu tahun, pengajuan PHK bisa daluwarsa. Di luar itu, tidak dianggap daluwarsa.

Karena itu, para pemohon meminta MK membatalkan Pasal 171 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 82 UU PPHI karena bertentangan dengan UUD 1945. Dengan begitu, para pemohon berharap PHK dengan alasan apapun tidak ada daluwarsa untuk mengajukan gugatan ke PHI.
UU No. 2 Tahun 2004



video conference





Mediator Dinsosnaker tidak netral karena mereka tidak bisa memperjuangkan hak-hak pemohon sebagaimana mestinya,” tutur Barita.

melayangkan surat yang sama kepada Walikota Medan terkait tanggung jawab dan sikap tidak netral  Kepala Dinsosnaker Pemkot Medan.







Fokus alasan permohonan
sistematika permohonan sudah benar. Sebab, permohonan sudah mencantumkan identitas pemohon, kedudukan hukum pemohon, kewenangan MK, uraian alasan permohonan, dan petitum permohonan. Namun, dalam uraian permohonan lebih banyak menguraikan kasus konkrit yang dialami pemohon sebagai korban PHK.

legal standing







sekitarmempersoalkan aturan daluwarsa pengajuan PHK ini. Sepuluh buruh yang berasal dari Jabotabek yakni Muhammad Hafidz, Wahidin, Chairul Eillen Kurniawan, Solihin, Labahari, Afrizal, Deda Priyatna, Muhammad Arifin, Abdul Ghofar, dan Surahman. Hanya saja, mereka memohon pengujian Pasal 171 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 82 UU PPHI.





Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua