Kamis, 08 October 2015

Aturan SNI Terbaru: Prosedur Longgar, Sanksi Ketat

Prosedur pengurusan SNI dipangkas. Namun, ada penambahan sanksi dalam hal pengawasan.
KAR
Foto: KFIndonesia


Pemerintah menyatakan komitmennya untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Terkait dengan hal itu, Menteri Perdagangan pun mencabut perizinan mengenai pengawasan pra pasar terhadap barang impor yang telah diberlakukan standar nasional Indonesia (SNI).


Deregulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan SNI Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan. Permendag No.72/M-DAG/PER/9/2015 tersebut sekaligus menjadi perubahan ketiga atas Permendag No.14/M-DAG/PER/3/2007 yang sebelumnya juga sudah diubah pada tahun lalu.


Ada 14 ketentuan yang termuat dalam Permendag teranyar. Ketentuan tersebut antara lain menghapus beberapa aturan dalam Permendag terlebih dahulu. Misalnya, ketentuan mengenai Surat Pendaftaran Barang (SPB). Permendag 2015 menyatakan, pengawasan pra pasar barang impor hanya dilakukan melalui Nomor Pendaftaran Barang (NPB). Penerbitan NPB pun kini menggunakan sistem komputerisasi. Sehingga, pelaku usaha cukup mengakses Indonesia National Single Window (INSW) secara online.


Dalam Permendag Tahun 2007, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1), SPB merupakan dokumen impor yang di dalamnya terdapat NPB. Sementara itu, dalam Permendag tahun 2015 disebutkan bahwa NPB tetap wajib dimiliki meskipun ketentuan mengenai SPB ditiadakan. Selain itu, jika sebelumnya SPB diharuskan ada dalam setiap aktivitas impor, kini NPB hanya berlaku sesuai dengan masa berlaku Sertifikat Produk

Penggunaan Tanda (SPPT) SNI dan tidak dapat diperpanjang. Hanya saja, NPB yang sudah terlanjur tebit sebelum adanya Permendag 2015, dinyatakan tetap berlaku.


Penghapusan SPB juga mengubah prosedur re-ekspor. Sebelumnya, jika permohonan SPB ditolak atau ada ketidaksesuain barang dengan SNI, maka pengusaha harus melakukan re-ekspor. Kini, jika terbukti barang yang dijual tidak sesuai dengan SNI, maka NPB akan dibekukan hingga pengusaha menyampaikan hasil perbaikannya kepada pemerintah. Sementara itu, re-ekspor dilakukan jika pengusaha terbukti tidak memiliki NPB. Adapun mengenai biaya pelaksanaan masih tetap harus ditanggung perusahaan.


Mengenai tata cara pendaftaran barang pun menjadi lebih sederhana. Di dalam Permendag 2015 hanya disyaratkan pengajuan perolehan NPB dengan melampirkan foto kopi angka pengenal importir (API), foto kopi SPPT SNI atau sertifikat kesesuaian lain, foto barang yang didaftarkan, dan untuk pendaftaran barang tertentu menyertakan surat pendaftaran/ijin tipe.


Sementara itu, jika dibandingkan dengan aturan yang berlaku sebelumnya, yaitu Permendag tahun 2014, pengusaha juga diwajibkan melampirkan surat pernyataan kesediaan mencantumkan tanda SNI dan NPB pada barang atau kemasan produknya. Belum lagi, harus ada foto kopi packing list, invoice, dan Bill of Landing (B/L), Airway Bill non-Negotiable, ataupun Inland Bill. Importir yang namanya tercantum dalam B/L juga harus disebutkan dalam sebuah surat pernyataan dari pabrikan luar negeri bahwa produk yang diekspornya telah sesuai dengan SNI.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua