Kamis, 15 Oktober 2015

Komisi X Hapus Pasal Kretek Dalam RUU Kebudayaan

Dikhawatirkan, pasal ini masuk dalam RUU lain.
CR19
Gedung DPR. Foto: RES


Komisi X DPR RI akhirnya sepakat untuk menghapus pasal mengenai “kretek tradisional” dari Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kebudayaan. Kesepakatan itu dilakukan sebelum RUU tentang Kebudayaan diajukan ke rapat paripurna di DPR RI. Ketua Komisi X DPR, Teuku Riefky Harsya mengatakan, hal itu disepakati oleh seluruh fraksi di Komisi X dalam rapat internal.


“Dengan demikian, RUU yang akan diajukan sebagai inisiatif DPR ini tidak akan lagi mencantumkan istilah “kretek tradisional”,” kata Riefky, sebagaimana dikutip dari siaran persnya, Selasa (13/10)


Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu menuturkan, masuknya pasal “kretek tradisional” berawal setelah rapat Badan Legislasi (Baleg) pada pertengahan September 2015 lalu, yang mennganggap pasal ini sebagai warisan budaya. Sehingga, berimplikasi terhadap upaya perlindungan yang mesti diberikan kepada industri kretek dalam negeri.


Tak hanya itu, pencantuman pasal ini juga berdampak terhadap kewajiban pemberian fasilitas untuk mengembangkan industri kretek dalam negeri. Dan, berimplikasi terhadap upaya pemerintah untuk melakukan promosi dan membuatkan festival untuk industri kretek dalam negeri.


Namun, langkah tersebut menuai polemik di masyarakat. Karenanya, lanjut Riefky, untuk mengatasi polemik tersebut akhirnya Komisi X sepakat menghapusnya. Sebagai pengusul, Komisi X memiliki ruang untuk mengubah usulan sebagaimana diakomodir dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), dengan tujuan untuk memperbaiki materi RUU.


“Bila dalam proses pembentukan RUU terdapat pasal yang menimbulkan resistensi publik yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru, maka sebagai wakil rakyat sewajarnya kami mempertimbangkan kembali pencantuman pasal tersebut,” jelasnya.


Namun, penghapusan pasal itu dikhawatirkan hanya bersifat sementara. Kepala Bidang Pengembangan Medis Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, Hakim Sorimuda Pohan mengatakan, pasal ini bisa masuk kembali melalui sejumlah RUU lain yang sedang dibahas, salah satunya RUU tentang Pertembakauan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua