Kamis, 15 October 2015

Komisi X Hapus Pasal Kretek Dalam RUU Kebudayaan

Dikhawatirkan, pasal ini masuk dalam RUU lain.
CR19
Gedung DPR. Foto: RES

Komisi X DPR RI akhirnya sepakat untuk menghapus pasal mengenai “kretek tradisional” dari Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kebudayaan. Kesepakatan itu dilakukan sebelum RUU tentang Kebudayaan diajukan ke rapat paripurna di DPR RI. Ketua Komisi X DPR, Teuku Riefky Harsya mengatakan, hal itu disepakati oleh seluruh fraksi di Komisi X dalam rapat internal.

“Dengan demikian, RUU yang akan diajukan sebagai inisiatif DPR ini tidak akan lagi mencantumkan istilah “kretek tradisional”,” kata Riefky, sebagaimana dikutip dari siaran persnya, Selasa (13/10)

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu menuturkan, masuknya pasal “kretek tradisional” berawal setelah rapat Badan Legislasi (Baleg) pada pertengahan September 2015 lalu, yang mennganggap pasal ini sebagai warisan budaya. Sehingga, berimplikasi terhadap upaya perlindungan yang mesti diberikan kepada industri kretek dalam negeri.

Tak hanya itu, pencantuman pasal ini juga berdampak terhadap kewajiban pemberian fasilitas untuk mengembangkan industri kretek dalam negeri. Dan, berimplikasi terhadap upaya pemerintah untuk melakukan promosi dan membuatkan festival untuk industri kretek dalam negeri.

Namun, langkah tersebut menuai polemik di masyarakat. Karenanya, lanjut Riefky, untuk mengatasi polemik tersebut akhirnya Komisi X sepakat menghapusnya. Sebagai pengusul, Komisi X memiliki ruang untuk mengubah usulan sebagaimana diakomodir dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), dengan tujuan untuk memperbaiki materi RUU.

“Bila dalam proses pembentukan RUU terdapat pasal yang menimbulkan resistensi publik yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru, maka sebagai wakil rakyat sewajarnya kami mempertimbangkan kembali pencantuman pasal tersebut,” jelasnya.

Namun, penghapusan pasal itu dikhawatirkan hanya bersifat sementara. Kepala Bidang Pengembangan Medis Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, Hakim Sorimuda Pohan mengatakan, pasal ini bisa masuk kembali melalui sejumlah RUU lain yang sedang dibahas, salah satunya RUU tentang Pertembakauan.

“Tapi tetap mereka berusaha mencari peluang untuk masuk lagi di rancangan undang-undang pertembakauan. Mereka mau nyodok kesitu,” katanya kepada hukumonline.

Sorimuda berjanji, Komnas Pengendalian Tembakau akan terus mengawal agar pasal tersebut tidak masuk ke sejumlah RUU lainnya. Sebab, dia melihat banyak kepentingan yang kental di balik upaya ini yakni untuk melindungi industri rokok yang besar melalui mekanisme legislasi.

“Tapi ya kita akan selalu kawal itu di RUU Pertembakauan juga jangan sampai lolos. Kita hargai Komisi X dan kita cela Baleg. Baleg itu kemasukan unsur-unsur wani piro dari industri rokok. Walaupun sulit untuk dibuktukan akan tetapi nuansanya sangat nyata,” ujarnya.

Terpisah, Direktur Pemantauan, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri melihat langkah yang diambil Komisi X sebagai langkah yang konsisten. Menurutnya, Komisi X memiliki sensibilitas dalam melihat polemik di masyarakat yang kemudian menghapus pasal yang diusulkan Baleg saat proses harmonisasi.

“Harus diakui pula di sini bahwa ada sensibilitas DPR melihat berpolemiknya usulan Baleg yang kemudian di-drop,” kata Ronald.

Ia menilai, porsi Baleg saat melakukan harmonisasi RUU ini seharusnya tidak sampai kepada pengusulan atau memberikan gagasan baru untuk dimasukan dalam RUU. Menurut Ronald, seharusnya Baleg bisa lebih disiplin pada proses harmonisasi setiap RUU yang dimajukan oleh pengusul, dalam hal ini Komisi X.

“Jadi kemarin itu fungsi harmonisasinya sudah sampai menjangkau hal-hal baru yang dimasukan pada RUU Kebudayaan. Padahal sebetulnya harmonisasi tidak sejauh itu. Substansi atau materi dari RUU itu sepenuhnya ada di tangan pengusul,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua