Selasa, 20 Oktober 2015

Pemerintah Dinilai Tak Punya Komitmen Beli Saham Divestasi Freeport

Hingga kini belum ada penawaran divestasi saham kepada pemerintah.
KAR
Foto: ADY


[Versi Bahasa Inggris]


Tenggat waktu divestasi saham PT Freeport Indonesia jatuh pada bulan ini. Hanya saja, tak ada peraturan yang mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan divestasi. Kendati demikian, jika hingga akhir bulan mendatang divestasi itu belum terlaksana, pemerintah akan mengingatkan perusahaan tersebut.


“Regulasinya masuk tahun ke lima sesudah produksi itu penawaran. Ya bulan Oktober ini jadwalnya. Tapi kalau memang belum lagi akan kita ingatkan mereka,” tutur Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot di kantornya, Jakarta, Selasa (20/10).


Menurut Bambang, hingga saat ini memang belum ada penawaran yang disampaikan oleh pihak Freeport kepada pemerintah. Bambang mengatakan, pihaknya akan menunggu hingga akhir bulan laporan dalam bentuk penawaran terkait divestasi 10,64% saham Freeport. Terkait dengan bentuk penawaran saham Freeport, Bambang mengaku hanya akan menuruti kebijakan Menteri ESDM, Sudirman Said.


Sebelumnya, beredar wacana bahwa Sudirman Said condong memilih penawaran saham PT Freeport Indonesia tahap kedua dilakukan melalui skema initial public offering (IPO). Menurut Sudirman, mekanisme IPO diharapkan membuat kinerja perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu bisa langsung diawasi oleh publik. Ia menilai pasar modal jauh lebih transparan dan dapat dilihat oleh masyarakat.


Menanggapi wacana bentuk penawaran divestasi saham Freeport melalui IPO, Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, menilai bahwa pemerintah tidak punya komitmen kuat untuk membeli. Ia yakin, ketidaktersediaan dana akan menjadi alasan bagi pemerintah untuk memuluskan rencana IPO terebut. Marwan pun menyayangkan opini publik yang digiring pemerintah terkait dengan IPO divestasi Freeport.


“Tidak seharusnya pemerintah menggiring opini publik bahwa pelepasan saham Freeport lebih bagus jika melalui mekanisme IPO. Saya kira kalau pemerintah tidak punya komitmen yang kuat untuk membeli,” katanya.


Menurut Marwan, analisisnya itu cukup kuat. Pasalnya, pengalaman divestasi PT Newmont Nusa Tenggara menunjukan bahwa masyarakat tidak secara langsung menikmati divestasi saham. Oleh karena itu, ia menegaskan, seharusnya pemerintah sadar mengenai hal tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua