Kamis, 22 Oktober 2015

Bela Negara Dinilai Beri Deterrent Effect Bagi Negara Lain

Program ini lebih menyasar soft power, bukan hard power.
ANT
Foto: ilustrasi (Sgp)

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, mengatakan, program bela negara yang resmi telah diluncurkan pada hari ini akan memberikan deterrent effect atau daya getar kepada negara lain. Sehingga, negara lain tidak bisa main-main untuk mengganggu keutuhan dan kedaulatan Indonesia.

"Kalau kita beli alutsista, negara lain akan mencari celah untuk mengkonternya. Namun, bila bela negara, intelijen mereka akan bingung untuk mencari celahnya. Bayangkan, mereka harus melawan 100 juta orang," kata Ryamizard di Jakarta, Kamis (22/10).

Menurutnya, pendidikan bela negara penting untuk menyiapkan masyarakat yang siap membela dan mengutamakan negaranya di atas kepentingan asing. Pasalnya, sekarang ini bukan lagi era perang fisik dengan angkat senjata, melainkan perang terhadap pemikiran.

"Perang ke depan adalah mengubah pemikiran atau kita sebut cuci otak, kekuatan kita persatuan dan kesatuan. Bela negara itu adalah roh suatu bangsa. Hak kita boleh demo-demo, tapi kewajiban untuk negaranya apa? Negara menunggu," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini.

Ryamizard menegaskan, program bela negara bukanlah wajib militer. Membela negara, secara fisik tetap dilakukan oleh TNI. Namun, program ini lebih menyasar pada soft power, bukan hard power."Membela negara secara fisik jelas ada TNI. Tapi perang ke depan bukan tembak-menembak, tapi mengubah pemikiran atau yang kita sebut cuci otak. Oleh karena itu, otak kita harus kuat yang berisi tentang bela negara," katanya.

Ia juga tak menginginkan Indonesia di ambang kehancuran, seperti halnya negara-negara di Timur Tengah yang hancur akibat perang. Sehingga banyak warga yang mengungsi ke negara lain. Menurutnya, masalah bela negara bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertahanan saja, melainkan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, kementerian, dan pemerintah pusat.

Selain itu, bela negara adalah sikap dan perilaku kecintaan terhadap NKRI, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sikap bela negara merupakan kehormatan setiap warga negara, yang dilaksanakan penuh tanggung jawan dan pengabdian bagi negara. Bela negara, kata dia, juga bagian dari penguatan karakter jati diri bangsa. Program prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2014-2019. Selain itu, ini juga merupakan kebijakan umum pertahanan negara 2014-2019.

"Oleh karena itu, sebagai realisasinya, Kemhan dan Kemendagri membentuk kader bina negara tahun 2015," tuturnya.

Ryamizard berharap, kader pembina bela negara mampu menyebarluaskan bela negara di wilayahnya masing-masing. Sehingga, akan terwujud kesadaran bela negara sebagai bentuk revolusi mental. "Bagaimana rakyat dilatih untuk menghadapi segala bentuk kejahatan kemanusiaan, melawan kemiskinan, kebodohan, narkoba, dan lain sebagainya. Hal ini seharusnya dimengerti seluruh rakyat. Karena lewat kemajuan teknologi dan informasi, paradigma ancaman berubah," katanya.

Sementara itu, sejumlah kalangan masyarakat yang berkecimpung di beberapa kampus di pulau Sumatera menolak wacana pemerintah yang akan menggagas program wajib bela negara untuk pemuda."Bila para wajib bela negara tersebut nantinya diajarkan cara militer maka akan mengancam keutuhan bangsa dan negara sehingga wacana tersebut tidaklah tepat untuk keadaan Indonesia," kata salah seorang mahasiswa Hubungan Internasional dari Universitas Riau, Riyan Zulfikar Haris.

Menurutnya, dengan banyaknya pemberontakan dan perpecahan yang terjadi di masyarakat pengajaran bela negara dapat termanfaatkan menjadi sebuah hal yang negatif. Sebagai contoh bila pelaksananya seorang separatis maka pengajaran yang dilakukan untuk bela negara akan dimanfaatkan untuk menggalang kekuatan melawan negara.

"Secara hubungan internasional wacana bela negara ini bila terealisasi dapat mengubah hubungan regional negara," katanya.

Akademisi dari STKIP PGRI Sumatera Barat Fachrul Reza menilai bahwa rakyat Indonesia belum siap menjadi wajib bela negara. Menurutnya, saat ini banyak pemuda bangsa yang dengan mudah mencaci pemerintah dan negaranya. Selain itu, sikap lebih memilih barang produksi dari luar negeri menjadikan kesulitan untuk beralih pada hasil lokal.

"Untuk menanamkan bangga saja pada produk sendiri susah bagaimana menjadi wajib bela negara," ucapnya.

Sedangkan pakar politik Asrinaldi menyebutkan bahwa wacana bela negara sarat dengan kepentingan politik. "Tujuannya saja tidak jelas hanya untuk menampilkan kepentingan golongan saja, yang ada negara rugi," pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua