Kamis, 22 October 2015

Menanti Kebijakan Tepat Menanggulangi Masalah Asap

Regulasi yang ada tak efektif meredakan persoalan kebakaran hutan. Upaya pencegahan lebih penting ketimbang pemadaman.
YOZ/KAR/CR19
Ilustrasi: BAS


Indonesia darurat asap. Ya, kalimat ini sepertinya pas menggambarkan keadaan Negara yang hingga kini belum bisa meredakan persoalan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sekitar wilayah Sumatera dan Kalimantan. Mungkin masyarakat di sana sudah terbiasa, bahkan bosan dengan kasus yang satu ini. Bukan hanya merugikan kesehatan, asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan sangat mengganggu aktivitas warga. Ironisnya, kebakaran hutan tak hanya disebabkan faktor alam, tapi dilakukan secara sengaja untuk suatu kepentingan. 


Secara normatif, peraturan perundang-undangan untuk menjerat pelaku pembakaran hutan sudah cukup lengkap, di antaranya ada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004, dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.


Sayangnya, pranata hukum yang ada belum cukup efektif mengatasi persoalan kebakaran hutan. Oknum individu dan korporasi terus melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Proses hukum terhadap pelaku kebakaran hutan pun belum mampu memberikan efek jera.


Belakangan, sejumlah pihak yang merasa dirugikan atas dampak kebakaran hutan mulai bereaksi. Sejumlah advokat di Pekanbaru, misalnya.Mereka berencana melayangkan gugatan kelompok(class action). LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) juga siap menempuh langkah hukum yang sama.


WALHI mencatat, jejak titik api (hot spot) terparah terjadi di Riau. Berikutnya di Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Di lima provinsi itu, lokasi hot spot berada di dalam lahan konsesi milik sejumlah korporasi di bidang industri ekstraktif, antara lain logging, kelapa sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan tambang.


Direktur WALHI Kalbar, Anton P Widjaja, mengatakan akibat kebakaran tersebut Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dalam kurun waktu tiga minggu terakhir masuk kategori berbahaya, yakni pada level 600-800 PPM3. Atas dasar itu, WALHI Kalbar berencana melakukan gugatan warga negara (citizen lawsuit). “Lewat gugatan ini, diharapkan negara bisa bertanggung jawab atas kejadian kabut asap,” katanya.


Sejumlah advokat yang tergabung dalam DPC PERADI Pekanbaru juga tengah menampung gugatan class action dari masyarakat. Hingga akhir September, tercatat sudah tujuh orang yang sudah memberikan data lengkap atas kerugian yang dideritanya kepada pihak DPC PERADI Pekanbaru.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua