Senin, 26 October 2015

Kapolri Akui Keterlambatan Pengiriman SPDP Wali Kota Surabaya

ANT

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan ada kelalaian penyidik Direktorat Reskrimum Polda Jatim lantaran terlambat mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ke Kejati Jatim.

"Iya ada kelalaian yakni terlambat mengirimkan SPDP. Itu saja," kata Kapolri, di Jakarta, Senin.

"Konsekuensinya penyidiknya harus ditegur," tegasnya.

Ia mengatakan laporan kasus Pasar Turi dengan terlapor Risma diterima Polda Jatim pada Mei 2015. Kemudian Risma dan beberapa orang diperiksa sebagai saksi.

Seiring dengan itu, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus itu pun dibuat kepolisian.

"SPDP dibuat pada Mei. Tapi tidak dikirim ke kejaksaan. Itu hanya prasyarat buat Polri kalau ditanya SPDP, SPDP-nya ada," ujarnya.

Setelah itu dilakukan gelar perkara pada 25 September 2015.

Kemudian dari hasil gelar perkara, disimpulkan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana sehingga kasus harus dihentikan.

"Timbul persoalan, kalau kasus dihentikan, tapi SPDP belum dikirim ke kejaksaan. Karena itu SPDP harus dikirim ke kejaksaan. Karena kalau di-SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) tanpa SPDP dikirim ke kejaksaan itu bisa menjadi celah untuk dipraperadilankan. Sehingga SPDP-nya dikirim ke kejaksaan pada 29 September," paparnya, merinci.

Badrodin pun telah memerintahkan Polda Jatim untuk segera menerbitkan SP3 terkait kasus tersebut. "Saya sudah perintahkan segera," ujarnya, menegaskan.

Sebelumnya beredar kabar bahwa mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait kasus Pasar Turi, Surabaya.

Sementara pihak Polda Jatim membantah penetapan Risma sebagai tersangka. Pasalnya dalam SPDP, tidak mencantumkan Risma sebagai tersangka. Hal tersebut dilakukan lantaran dalam gelar perkara, tidak ditemukan cukup bukti ke arah pidana.






















Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua