DPR mendukung penuh pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penanganan masalah kebakaran hutan dan kabut asap. Meski sudah dibentuk Panja terkait kebakaran lahan hutan, namun dengan dibentuknya Pansus nantinya lebih difokuskan pada bidang pencegahan.
“Fokusnya Pansus (pada bidang, red) pencegahan,” ujar anggota Komisi VIII Hasrul Azwar di Gedung DPR, Selasa (27/10).
Menurutnya, kebakaran lahan hutan dan kabut asap merugikan berbagai bidang, antara lain ekonomi. Ia menilai Pansus tersebut nantinya menjadi cikal bakal kesepakatan pemerintah dan DPR dalam rangka menghasilkan rancangan UU tentang Penanganan Asap.
Pansus Asap terebut diharapkan dapat memberikan hasil seperti halnya UU Pencegahan Kabut Asap. Menurutnya, RUU tentang Asap mengatur persoalan perizinan, penanganan hukum serta penanggulangan kabut asap. “Endingnya harus lahir UU, tidak hanya sekedar rekomendasi. Inilah saatnya, inisiatif dari DPR harus dimulai,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menambahkan, Pansus Asap merupakan aspirasi dari sejumlah anggota dewan. Usulan tersebut diangkat ke permukaan lantaran penanangan kebakaran hutan dan kabut asap tak kunjung berkesudahan. Menurutnya, dalam pembentukan Pansus mesti terdapat inisiasi sedikitnya jumlah anggota dewan sebanyak 25 orang dan dua fraksi.
Fadli berpandangan penanganan kebakaran hutan dan kabut asap oleh pemerintah kurang maksimal. Soalnya, berdasarkan hasil kunjungan yang dilakukan Fadli ke Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu, hanya terdapat anggaran Rp1 miliar untuk aparat di lapangan. Padahal, luas lahan yang terbakar di Kalimantan sedemikian luas. Begitu pula kabut asap yang menyelimuti daerah Kalimantan terbilang tebal.
“Jadi, ini seperti bercanda mau menangani asap atau kebakaran hutan yang menimbulkan asap dengan ribuan hektar tapi dananya hanya Rp1 miliar, berapa itu dana Presiden untuk blusukan ke pasar di Jakarta? Mungkin lebih dari Rp1 milliar,” katanya.