Rabu, 28 October 2015

Pansus Bisa Jadi Alat Pengawasan Atasi Masalah Kabut Asap

Dapat memonitor kerja pemerintah di tingkat lapangan untuk memaksimalkan koordinasi antar institusi, hingga melakukan pemanggilan terhadap perusahaan pelaku pembakar hutan.
RFQ
Foto: dephut.go.id


DPR sepertinya kehilangan kesabaran atas upaya pemerintah dalam menangani permasalahan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Anggota Komisi X, AR Sutan Adil Hendra, mendesak agar Panitis Khusus (Pansus) Asap segera dibentuk.


“Harus segera ada Pansus Asap supaya bisa bergerak secara komperhensif penanganan tuntas,” ujar Sutan dalam sebuah diskusi, di Komplek Gedung Parlemen, Rabu (28/10).


Dia menilai lambannya penanganan kabut asap sudah sering terjadi. Persoalan tersebut mestinya menjadi skala prioritas bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan. Terlebih, koordinasi antara pemerintah daerah dengan institusi lain tidak maksimal. Misalnya, BNPB berjalan sendiri. Begitu pula dengan institusi lainnya.


Menurutnya, dengan adanya Pansus setidaknya dapat melakukan pengawasan agar koordinasi berjalan maksimal di lapangan secara vertikal. Selain itu, terkait dengan anggaran mesti disiapkan oleh Pemerintah Daerah maupun pusat. APBD dan APBN mesti menganggarkan dana penanganan kabut asap yang tak berkesudahan.


Ia menampik pandangan pemerintah bahwa pembentukan Pansus Asap adalah hal percuma. Padahal, kata Sutan, pemerintah terbilang lamban dalam penanganan kabut asap. Apalagi, sudah tiga bulan masyarakat menjadi korban dampak kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan. Semestinya pemerintah hadir lebih awal dengan melakukan pencegahan.


“Pansus ini solusi terbaik melakukan pengawasan, dan bagaimana menghukum mafia pembakaran hutan. Dan DPR bisa melakukan pemanggilan perusahaan pelaku pembakaran hutan. Saatnya pemerintah hadir untuk melakukan penanganan kabut asap,” ujar politisi Partai Gerindra itu.


Anggota DPD Djasarmen Purba menilai meski pemerintah dinilai lamban dan terlambat dalam penanganan musibah kabut asap, namun perlu diberikan apresiasi. Posisi penanganan kabut asap kini mestinya masuk dalam tahap transisi darurat dan pemulihan. Oleh sebab itu, dibutuhkan berbagai perangkat dan instrumen agar penanganan kabut asap segera teratasi.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua