Kamis, 29 Oktober 2015

PN Yogyakarta Manfaatkan Ruang Kosong untuk Klinik dan Penitipan Anak

Tidak hanya digunakan oleh para penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan pengacara, tetapi juga dimanfaatkan para terdakwa yang sedang melakukan sidang.
HAG
PN Yogyakarta. Foto: HAG

Sehat jiwa raga para penegak hukum akan menciptakan kenyamanan pada publik. Setidaknya, hal tersebut yang melatarbelakangi Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta memanfaatkan ruangan yang tidak terpakai untuk menciptakan klinik kesehatan dan tempat penitipan anak.



Klinik kesehatan tersebut ternyata tidak hanya digunakan oleh para penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara tetapi juga dimanfaatkan oleh para terdakwa yang sedang melakukan sidang. Sementara, tempat penitipan anak dimanfaatkan oleh para pengunjung yang membawa anak ke pengadilan.



Netty Sriningsih, Panitera Sekretaris PN Yogyakarta menjelaskan mengenai klinik yang berdiri sejak Mei 2015. Dia mengatakan, keluhan yang sering muncul di penyelesaian perkara adalah sakit.



"Sebagian, banyak yang memanfaatkan sakit sebagai jurus untuk berkelit. Sebagian ada yang memang betul-betul sakit. Selain itu, aparat penegak hukum maupun pegawai di lingkungan pengadilan dalam menjalankan tugasnya tidak lepas dari kemungkinan sakit. Untuk menjawab masalah ini, maka perlu ada tenaga medis yang bertugas menangani masalah kesehatan. Khususnya, di level pertolongan pertama," ujarnya kepada hukumonline, Rabu (28/10).



Untuk menjalankan program tersebut, PN Yogyakarta menggandeng RSUD Kota Yogyakarta. "Kita ada MOU dengan pihak ketiga yaitu RSUD Jogyakarta. Jadi menggunakan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dari rumah sakit. Tenaga dokter dari dokter umum, dokter spesialis, sampai dengan psikiater yang kemudian digunakan oleh pihak internal pengadilan ataupun eksternal pengadilan."



Ditemui saat berjaga, dr. Kian Sinanjung mengatakan bahwa tugas jaga dokter dilakukan secara bergilir. "Ini ketiga kalinya saya berjaga. Selama saya berjaga rata-rata 10-15 orang pasien. Keluhannya macam-macam, dari sakit perut sampai sakit yang lumayan serius. Kalau dari kami sifatnya memberi pertolongan pertama dan kalau obatnya tidak ada maka kami beri resep dan juga surat rujukan. Pasien mulai dari terdakwa, hakim, jaksa, polisi, dan banyak juga para advokat," jelasnya.



Sedangkan alasan yang melatarbelakangi dibuatnya tempat penitipan anak ialah sering dijumpainya pihak berperkara membawa anak kecil ke pengadilan. "Ada pihak yang berperkara di pengadilan membawa anaknya, padahal hal tersebut bisa mempengaruhi psikologis dan perkembangan anak di masa depan. Maka itu mengantisipasi hal itu kita bangun fasilitas Pengasuhan anak dilengkapi mainan dan juga adanya pendamping (konselor)," tambah Netty Sriningsih.



Selain itu, untuk menjaga kondusivitas hakim agar tetap konsen dalam persidangan. "Bagaimana memperlancar persidangan gara-gara anak maka hakim tidak konsen apalagi anak yang orang tuanya cerai. Kadang hakim juga memerintahkan kepada petugas untuk membawa anak yang ada dipersidangan untuk mendapat fasilitas seperti bukan di pengadilan," ucapnya.



Saat ini, ruang pengasuhan dibuka pada Selasa, Rabu, dan Kamis pukul 10.00-12.00. Seperti dengan klinik kesehatan, ruang penitipan anak juga hasil kerja sama antara pengadilan dengan Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan (UAD).



Menurut Netty, kerja sama antara pengadilan dan UAD memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi pengadilan terbantu karena dapat melayani pengasuhan anak yang kemudian membantu seorang ibu yang membawa anak tersebut lebih tenang mengikuti proses di Pengadilan.



“Yang akhirnya mendukung tercapainya penyelesaian penanganan perkara secara cepat," ujarnya.



Untuk UAD, tambah Netty, dengan program ini memberi peluang bagi mereka menerjunkan mahasiswanya untuk program pengabdian dan dapat menjadikan setiap anak objek penelitian. "Sehingga dengan begitu maka akan bermanfaat bagi perkembangan psikologi forensik,” jelasnya.



Dalam praktiknya penggunaan tempat penitipan anak harus melalui registrasi dahulu di bagian umum. Kemudian, orang tua yang mendaftarkan anaknya harus menukarkan KTP dengan kartu penitipan anak.



"Bagaimana anak itu ada dalam pengasuhan/penitipan harus registrasi dahulu. Kemudian menukarkan KTP dengan kartu penitipan, hal tersebut guna menjaga agar tidak ada anak yang ditinggalkan oleh orangtuanya. Namun, apabila ada keluarga ada yang mendampingi anak tersebut maka boleh saja langsung menggunakan fasilitas tersebut. Keuntungannya karena ada konselor, konselor tersebut dapat memberikan masukan kepada orang tua mengenai anak tersebut, karena mereka melakukan pengamatan, juga di sana kan ada psikolog," jelasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua