Selasa, 03 November 2015

Mendag Terbitkan Aturan Impor Batik

Kini, impor batik dibatasi. Pengurusan izin impor cukup dilakukan secara elektronik.
KAR
Foto: SGP

Pemerintah telah melakukan pembatasan impor batik. Kebijakan itu ditetapkan dalam aturan tentang ketentuan impor tekstil dan produk tekstil batik maupun motif batik. Aturan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.86/M-DAG/PER/10/2015 dan mulai berlaku sejak akhir bulan lalu.

Permendag tentang impor batik itu memang membedakan tekstil dan produk tekstil batik dengan tekstil maupun produk tekstil motif batik. Di dalam Pasal 1 disebutkan, pada intinya tekstil dan produk tekstil (TPT) batik dihasilkan dari proses membatik. Sementara itu, tekstil maupun produk tekstil motif batik dihasilkan melalui mesin.

Pembatasan impor batik dapat dijumpai dalam kalusula Pasal 2 ayat (1) yang secara eksplisit menyebut bahwa Impor TPT batik dan TPT motif batik dibatasi. Namun, pembatasan itu hanya berlaku bagi barang-barang yang tercantum dalam lampiran Permendag. Ada tujuh belas jenis barang dengan 95 item yang menjadi bagian dalam lampiran Permendag tersebut.

Jenis-jenis barang tersebut adalah kain tenunan dari sutra atau sisa sutra, kain tenunan dari linen, kain tenunan dari serat jute atau dari serat kulit pohon lainnya, kain tenunan dari serat nabati, kain tenunan dari benang filament artifisial. Selain jenis kain tenunan, ada pula jenis barang jadi yang dibatasi impornya. Misalnya, pakaian perempuan dan laki-laki yang berupa setelan, jas, blazer, celanan panjang, pakaian terusan, celanan panjang maupun pendek.

Tak hanya pakaian dan kain, dasi, sapu tangan, syal scarf, dan sejenisnya pun menjadi bagian dari pembatasan impor. Selimut atau penutup tempat tidur, meja toilet, maupun dapur juga dibatasi impornya. Bahkan, ada pembatasan untuk barang perabot yang terbuat dari kapas dan dicetak dengan proses membatik tradisional.

Secara umum, dapat dipahami bahwa pembatasan impor adalah dengan memperketat perizinan impor TPT batik dan TPT motif batik. Menurut Pasal 3, prosedur untuk mendapatkan izin impor itu hanya bisa didapat oleh perusahaan pemilik angka pengenal importir umum (API-U) atau angka pengenal importer produsesn (API-P). Izin diberikan oleh Menteri Perdagangan melalui Koordinator Pelaksana Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I.

Dalam mengajukan izin impor, perusahaan diwajibkan melengkapi dokumen-dokumen yang disebutkad di dalam Pasal 4. Dokumen tersebut hanya berupa API dan rencana impor selama satu tahun. Dokumen API yang dilapirkan oleh perusahaan yang melakukan pedagangan TPT batik dan TPT motif batik adalah API-U. sementara, perusahaan yang menggunakan bahan baku TPT batik atau TPT motif batik adalah API-P.

Secara tegas, Permendag mengatur bahwa proses pengurusan izin dilakukan dalam waktu singkat. Menurut Pasal 4 ayat (2), jika permohonan lengkap dan benar, maka persetujuan impor diberikan paling lama dua hari kerja selanjutnya. Sementara itu, jika dalam berkas permohonan masih ada yang kurang, diberikan waktu dua hari kerja untuk melengkapi. Artinya, jika permohonan yang diajukan masih belum lengkap maka waktu yang dibutuhkan sampai terbitnya izin hanya empat hari kerja.

Izin yang diterbitkan hanya berlaku satu tahun. Jika izin tersebut telah habis masa berlakunya, maka perusahaan wajib untuk melakukan pengajuan permohonan izin kembali. Sementara itu, jika dalam masa berlaku izin ada perubahan terkait pos tarif, volume impor, negara asal dan pelabuhan muat, atau perlabuhan tujuan impor, maka prosedur perubahan persetujuan impor dapat dilakukan dalam proses yang sama singkatnya dengan pengurusan permohonan izin.

Menurut Pasal 8 Permendag, semua pengajuan permohonan persetujuan impor maupun perubahannya dilakukan secara elektronik. Pelaku usaha cukup mengirim aplikasi melalui web kemendag. Pengajuan aplikasi secara manual tak akan dilayani. Hal itu dikecualikan jika terjadi gangguan teknis pada web kemendag.

Kendati pengajuan aplikasi dilakukan secara elektronik, tetapi pengusaha harus bersiap untuk disurvey. Sebab, menurut Pasal 10 setiap pelaksanaan impor harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat. Pelabuhan yang boleh menjadi tujuan impor pun dibatasi. Untuk pelabuhan udara hanya boleh melalui Soekarno-Hatta Tangerang. Sedangkan pelabuhan laut bisa melalui Belawan-Medan, Tanjung Perak-Surabaya, dan Soekarno Hatta-Makassar.

Pengurusan perizinan yang mudah rupanya disertai dengan sanksi yang agak berat. Jika importir memindahtangankan izin, tidak menyampaikan laporan pelaksanaan impor, menyampaikan data yang tidak benar dalam persetujuan impor, atau dinyatakan bersalah oleh pengadilan maka izinnya bisa dicabut. Pelaku usaha yang izinnya dicabut, menurut Pasal 17 hanya bisa mengajukan permohonan kembali setelah dua tahun sejak tanggal pencabutan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua