Rabu, 04 November 2015

Ada Anggaran Penanganan Bencana Asap dalam APBN 2016

Anggaran BNPB dan Kementerian KLH meningkat.
FNH

tampaknya mulai belajar dari pengalaman menghadapi bencana kabut asap yang ikut mengganggu perekonomian. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menyediakan anggaran untuk penanganan bencana kabut asap dalam postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (APBN 2016).
 
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan anggaran untuk kabut asap diselipkan melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNBP). Anggaran ini dinamai dengan anggaran siaga atau yang bisa dipakai untuk menangani fenomena kabut asap sebagai dampak dari kebakaran hutan.
 
“Masalah kabut asap tersebut memang ada di APBN 2016. Pertama ada anggaran bencananya sendiri, yang merupakan dana cadangan yang oleh BNPB, kemudian anggaran di Kementerian Kehutanan sendiri,’ kata Bambang dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (03/10).
 
Bambang juga menegaskan bahwa pemerintah juga menyediakan anggaran untuk membeli tiga pesawat bom air guna membantu pemadaman api, dan kemungkinan melakukan rekonstruksi lahan gambut.
         
Fenomena kebakaran hutan yang masih terjadi belakangan ini akhirnya membuat pemerintah berinisiatif untuk menambah anggaran total BNBP menjadi Rp1,18 triliun. Sementara anggaran KLH ditetapkan sebesar Rp 6,113 triliun.
 
Angka tersebut jauh lebih besar jika dibandingAPBN 2015. Dalam APBN Perubahan 2015 KLH memiliki anggaran penanggulan kebakaran hutan sebesar Rp250 miliar. Sementara BNPB diketahui telah mengantongi anggaran senilai Rp700 miliar untuk mata anggaran yang sama.
 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi kepada  Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengambil alih pengelolaan lahan hutan yang terbakar. Kebijakan itu ditempuh pemerintah agar perusahaan yang melakukan pembakaran lahan hutan menjadi lahan perkebunan mendapatkan efek jera.
 
Menteri KLHK Siti Nurbaya mengatakan instruksi presiden tersebut akan segera dilaksanakan. Terlebih banyak pembukaan lahan perkebunan di areal hutan dilakukan  dengan membakar. Jika terbukti  lahan perusahaan sengaja dibakar, izin perusahaan bisa dicabut dan kemudian diambil alih negara. Untuk area tertentu, Pemerintah lebih memilih melakukan restorasi ekosistem “Terhadap areal lahan kebakaran ini setelah mendapat arahan Presiden untuk diambil alih oleh negara,” ujarnya.
 
Pemerintah juga bertekad melakukan moratorium pemberian perizinan pembukaan lahan. Cuma, tekad itu mendapat tantangan karena pemerintah daerah masih saja memberikan izin. Kuncinya adalah pada regulasi pusat tentang pemberian wewenang perizinan ke daerah. Perlu ada regulasi yang melarang pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Siti menjelaskan, sanksi bagi perusahaan yang melakukan pembakaran hutan mulai diberlakukan. Setidaknya, terdapat dua jalur yakni melalui pemidanaan yang diproses oleh penegak hukum Polri. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat melakukan upaya secara perdata dan administrasi.
 
Setidaknya, sudah terdapat tiga perizinan perusahaan pembukaan lahan yang dicabut yakni di Jambi, Riau dan Kalimantan Barat. Sedangkan tujuh perusahaan dibekukan. Angkanya sangat mungkin bertambah. “Sedang diinvestigasi 27 kasus, sedangkan 41 perusahaan sedang diteliti,” ujar mantan Sekjen Kementerian Dalam Negeri itu.
Pemerintah

penanganan bencanaon call budget

on call















Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua