Rabu, 04 November 2015
Mengintip Aplikasi Audio to Text Recording di PA Kabupaten Malang
Aplikasi atau sistem ini muncul karena latar belakang keterbatasan jumlah hakim dan panitera atau panitera pengganti.
CR19
Mengintip Aplikasi Audio to Text Recording di PA Kabupaten Malang
Mengintip aplikasi audio to text recording di PA Kabupaten Malang. Foto: CR19

Pengadilan Agama Kabupaten Malang (PA Kab. Malang) memiliki sistem atau aplikasi yang mengubah suara menjadi bentuk teks atau tulisan. Sistem ini bernama Audio to Text Recording (ATR). Selain mengubah suara menjadi teks, sistem juga bisa merekam suara yang diperuntukan dalam proses persidangan di PA Kab. Malang. Sistem atau aplikasi pun diikutkan dalam kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan termasuk dalam peringkat 10 besar dari 238 Satuan Kerja (Satker) yang ikut serta.

Ketua PA Kab. Malang, Bambang Supriastoto, mengatakan salah satu manfaat penggunaan ATR ini yakni untuk mempercepat proses penyelesaian berkas perkara. Selain itu, keberadaan sistem ini juga berdampak langsung terutama bagi hakim dan panitera atau panitera pengganti (PP).

Bagi hakim, dengan adanya sistem ini proses pembuatan putusan bisa lebih cepat. Sedangkan bagi panitera atau PP, penggunaan ATR ini juga mempercepat proses pembuatan Berita Acara Persidangan (BAP). Meskipun ATR baru digunakan sejak pertengahan September 2015 lalu, namun Bambang menilai ATR memiliki dampak yang begitu signifikan.

“Untuk validitas data sehingga kalau ada yang komplain, kita sudah ada rekamannya. Dan juga untuk keterbukaan sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat. Ini juga siasat kalau kita kurang jumlah hakim, kurang panitera pengganti,” kata Bambang kepada hukumonline, Rabu (28/10), Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Bambang mengatakan latar belakang melakukan inovasi ini lantaran jumlah perkara yang masuk pada tahun 2014 ke PA Kab. Malang sebanyak 8.700 perkara. Sementara itu, PA Kab. Malang hanya memiliki tenaga hakim yang berjumlah 15 orang (termasuk ketua dan wakil ketua) dan tenaga panitera atau PP dengan jumlah 14 orang termasuk panitera muda, wakil panitera, dan panitera sekretaris.

“Oleh karena itu kami membuat inovasi yang gunanya adalah untuk membantu panitera atau PP supaya cepat bekerja sekaligus juga membantu hakim untuk cepat membuat putusan yang berakibat pada pelayanan kepada masyarakat banyak,” katanya.

Inovasi ini, kata Bambang, juga merupakan bagian dari bentuk implementasi terhadap Surat Edaran MA RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan dan juga Surat Ketua MA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik. Dengan adanya ATR ini, selain mewujudkan transparansi dan akuntabilitas diharapkan juga bisa membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. “Yang jelas untuk akurasi data dan pelayanan menjadi lebih cepat,” tandasnya.

Dari pantauan hukumonline, hari itu PA Kab. Malang telah menyidangkan 27 perkara. Selesai sidang pukul 12.00 WIB, Nurul, PP di PA Kab. Malang berhasil menyelesaikan 11 BAP sekitar pada pukul 14.00 WIB. Sehingga, beban kerja panitera atau PP menjadi berkurang karena tugas mereka tidak hanya terfokus pada pengetikan BAP saja. Sementara itu, hakim pada PA Kab. Malang, Ahmad Zaenal Fanani, mengatakan dengan adanya ATR ini proses minutasi perkara yang sebelumnya harus diselesaikan sampai tujuh hingga 14 hari, kini cukup dengan waktu paling cepat tiga hari berkas perkara yang sudah diputus bisa selesai.

“Aspek efisien tercapai dan aspek akurasi data, yang pasti. Serta akuntabilitas semua proses persidangan,” jelas Fanani.

Secara umum, cara kerja ATR ini begitu mudah dan sederhana. Sistem atau aplikasi ini hanya perlu koneksi internet sebagai medianya. Fitur-fitur yang ada dalam ATR antara lain tediri dari fitur rekaman aktif dan juga fitur transkrip rekaman. Fitur rekaman aktif digunakan ketika proses persidangan berlangsung dimana dialog antar pihak (hakim, penggugat, tergugat, saksi atau lainnya) bisa secara langsung (real time) diubah dari dialog (percakapan) menjadi teks atau tulisan. Lalu, hasil dari teks atau tulisan pada proses rekaman tersebut bisa dilihat di fitur transkrip rekaman.

Kasub Bagian Umum PA Kab. Malang, Mohammad Faried Dzikrullah, mengatakan bahwa ATR ini juga terintegrasi dengan SIADPA. Sehingga, hasil rekaman pada fitur transkrip rekaman bisa langsung di edit oleh panitera atau PP secara langsung pada aplikasi SIADPA untuk pembuatan BAP dan untuk pembuatan putusan oleh hakim. “Yang tersimpan di ATR otomatis juga tersimpan di SIADPA,” kata Faried.

Saat Tim Verifikator Faktual yang diwakili Staf Sub Bagian Peningkatan Mutu Hakim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, Junida Hasta Kusumah, dan Institute of Leadership Development Universitas Indonesia M Ivan Riansa melakukan simulasi. Sistem atau aplikasi ATR ini tidak mengalami kendala sama sekali.

“Ini saya lihat juga menarik ya. Kelemahannya satu aja ya karena mesti online. Tapi ya nggak apa-apa jadi lebih murah keuntungannya dan menurut saya ini solutif juga. Yang istimewa ketika ATR ini ada di aplikasi yang ada atau terintegrasi (dengan SIADPA, red),” kata Junida.

Akan Terus Dikembangankan
Panitera/Sekretaris PA Kab. Malang, Akhmad Muzaeri, mengatakan bahwa sistem atau aplikasi ATR akan terus dikembangkan. Ke depan, PA Kab. Malang berencana membuat sistem atau aplikasi ini bisa berjalan secara offline. Sehingga, konsep ATR di PA Kab. Malang ini bisa diaplikasikan tanpa perlu jaringan internet sebagai medianya. Selain itu, sistem atau aplikasi ATR diharapkan bisa diperbanyak dan digunakan oleh pengadilan-pengadilan di bawah lingkungan MA.

“Kalau ini sudah bagus nanti rencana di tahun anggaran yang akan datang kami usulkan lewat RKAKL (Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) sehingga seluruh ruang sidang bisa pakai ATR. Sementara karena keterbatasan dana jadi fokus di satu ruang sidang,” ujar Akhmad.

Meski PA Kab. Malang baru bisa mengadakan ATR di salah satu ruang sidang. Namun, kerja keras serta komitmen dari PA Kab. Malang perlu diapresiasi. Sebab, dikatakan Wakil Sekretaris Panitera Achmad Fadlillah Muchtar, ada sejumlah kendala yang dihadapi ketika ingin mengembangkan ATR ini. Terlepas dari itu, ia merasa kalau inovasi ATR meski dimulai dan segera dikembangkan di PA Kab. Malang.

“Kapan kita mulai kalau tidak segera dimulai. Dengan keterbatasan yang ada kita bisa berhasil itu luar biasa. Kami pelopornya lah, embrionya dari sini,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.