Rabu, 04 November 2015

Mengintip Aplikasi Audio to Text Recording di PA Kabupaten Malang

Aplikasi atau sistem ini muncul karena latar belakang keterbatasan jumlah hakim dan panitera atau panitera pengganti.
CR19
Mengintip aplikasi audio to text recording di PA Kabupaten Malang. Foto: CR19


Pengadilan Agama Kabupaten Malang (PA Kab. Malang) memiliki sistem atau aplikasi yang mengubah suara menjadi bentuk teks atau tulisan. Sistem ini bernama Audio to Text Recording (ATR). Selain mengubah suara menjadi teks, sistem juga bisa merekam suara yang diperuntukan dalam proses persidangan di PA Kab. Malang. Sistem atau aplikasi pun diikutkan dalam kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan termasuk dalam peringkat 10 besar dari 238 Satuan Kerja (Satker) yang ikut serta.


Ketua PA Kab. Malang, Bambang Supriastoto, mengatakan salah satu manfaat penggunaan ATR ini yakni untuk mempercepat proses penyelesaian berkas perkara. Selain itu, keberadaan sistem ini juga berdampak langsung terutama bagi hakim dan panitera atau panitera pengganti (PP).


Bagi hakim, dengan adanya sistem ini proses pembuatan putusan bisa lebih cepat. Sedangkan bagi panitera atau PP, penggunaan ATR ini juga mempercepat proses pembuatan Berita Acara Persidangan (BAP). Meskipun ATR baru digunakan sejak pertengahan September 2015 lalu, namun Bambang menilai ATR memiliki dampak yang begitu signifikan.


“Untuk validitas data sehingga kalau ada yang komplain, kita sudah ada rekamannya. Dan juga untuk keterbukaan sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat. Ini juga siasat kalau kita kurang jumlah hakim, kurang panitera pengganti,” kata Bambang kepada hukumonline, Rabu (28/10), Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur.


Bambang mengatakan latar belakang melakukan inovasi ini lantaran jumlah perkara yang masuk pada tahun 2014 ke PA Kab. Malang sebanyak 8.700 perkara. Sementara itu, PA Kab. Malang hanya memiliki tenaga hakim yang berjumlah 15 orang (termasuk ketua dan wakil ketua) dan tenaga panitera atau PP dengan jumlah 14 orang termasuk panitera muda, wakil panitera, dan panitera sekretaris.


“Oleh karena itu kami membuat inovasi yang gunanya adalah untuk membantu panitera atau PP supaya cepat bekerja sekaligus juga membantu hakim untuk cepat membuat putusan yang berakibat pada pelayanan kepada masyarakat banyak,” katanya.


Inovasi ini, kata Bambang, juga merupakan bagian dari bentuk implementasi terhadap Surat Edaran MA RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan dan juga Surat Ketua MA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik. Dengan adanya ATR ini, selain mewujudkan transparansi dan akuntabilitas diharapkan juga bisa membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. “Yang jelas untuk akurasi data dan pelayanan menjadi lebih cepat,” tandasnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua