Rabu, 04 November 2015

Mengintip Aplikasi Audio to Text Recording di PA Kabupaten Malang


Dari pantauan hukumonline, hari itu PA Kab. Malang telah menyidangkan 27 perkara. Selesai sidang pukul 12.00 WIB, Nurul, PP di PA Kab. Malang berhasil menyelesaikan 11 BAP sekitar pada pukul 14.00 WIB. Sehingga, beban kerja panitera atau PP menjadi berkurang karena tugas mereka tidak hanya terfokus pada pengetikan BAP saja. Sementara itu, hakim pada PA Kab. Malang, Ahmad Zaenal Fanani, mengatakan dengan adanya ATR ini proses minutasi perkara yang sebelumnya harus diselesaikan sampai tujuh hingga 14 hari, kini cukup dengan waktu paling cepat tiga hari berkas perkara yang sudah diputus bisa selesai.


“Aspek efisien tercapai dan aspek akurasi data, yang pasti. Serta akuntabilitas semua proses persidangan,” jelas Fanani.


Secara umum, cara kerja ATR ini begitu mudah dan sederhana. Sistem atau aplikasi ini hanya perlu koneksi internet sebagai medianya. Fitur-fitur yang ada dalam ATR antara lain tediri dari fitur rekaman aktif dan juga fitur transkrip rekaman. Fitur rekaman aktif digunakan ketika proses persidangan berlangsung dimana dialog antar pihak (hakim, penggugat, tergugat, saksi atau lainnya) bisa secara langsung (real time) diubah dari dialog (percakapan) menjadi teks atau tulisan. Lalu, hasil dari teks atau tulisan pada proses rekaman tersebut bisa dilihat di fitur transkrip rekaman.


Kasub Bagian Umum PA Kab. Malang, Mohammad Faried Dzikrullah, mengatakan bahwa ATR ini juga terintegrasi dengan SIADPA. Sehingga, hasil rekaman pada fitur transkrip rekaman bisa langsung di edit oleh panitera atau PP secara langsung pada aplikasi SIADPA untuk pembuatan BAP dan untuk pembuatan putusan oleh hakim. “Yang tersimpan di ATR otomatis juga tersimpan di SIADPA,” kata Faried.


Saat Tim Verifikator Faktual yang diwakili Staf Sub Bagian Peningkatan Mutu Hakim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, Junida Hasta Kusumah, dan Institute of Leadership Development Universitas Indonesia M Ivan Riansa melakukan simulasi. Sistem atau aplikasi ATR ini tidak mengalami kendala sama sekali.


“Ini saya lihat juga menarik ya. Kelemahannya satu aja ya karena mesti online. Tapi ya nggak apa-apa jadi lebih murah keuntungannya dan menurut saya ini solutif juga. Yang istimewa ketika ATR ini ada di aplikasi yang ada atau terintegrasi (dengan SIADPA, red),” kata Junida.


Akan Terus Dikembangankan

Panitera/Sekretaris PA Kab. Malang, Akhmad Muzaeri, mengatakan bahwa sistem atau aplikasi ATR akan terus dikembangkan. Ke depan, PA Kab. Malang berencana membuat sistem atau aplikasi ini bisa berjalan secara offline. Sehingga, konsep ATR di PA Kab. Malang ini bisa diaplikasikan tanpa perlu jaringan internet sebagai medianya. Selain itu, sistem atau aplikasi ATR diharapkan bisa diperbanyak dan digunakan oleh pengadilan-pengadilan di bawah lingkungan MA.


“Kalau ini sudah bagus nanti rencana di tahun anggaran yang akan datang kami usulkan lewat RKAKL (Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) sehingga seluruh ruang sidang bisa pakai ATR. Sementara karena keterbatasan dana jadi fokus di satu ruang sidang,” ujar Akhmad.


Meski PA Kab. Malang baru bisa mengadakan ATR di salah satu ruang sidang. Namun, kerja keras serta komitmen dari PA Kab. Malang perlu diapresiasi. Sebab, dikatakan Wakil Sekretaris Panitera Achmad Fadlillah Muchtar, ada sejumlah kendala yang dihadapi ketika ingin mengembangkan ATR ini. Terlepas dari itu, ia merasa kalau inovasi ATR meski dimulai dan segera dikembangkan di PA Kab. Malang.


“Kapan kita mulai kalau tidak segera dimulai. Dengan keterbatasan yang ada kita bisa berhasil itu luar biasa. Kami pelopornya lah, embrionya dari sini,” pungkasnya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua