Rabu, 04 November 2015

KPT DKI Bingung Bedakan Organisasi Advokat yang Ajukan Permohonan Sumpah

Diusulkan agar tiap organisasi advokat punya nama yang berbeda.
CR19
Pengadilan Tinggi DKi Jakarta ambil sumpah advokat KAI, Rabu (4/11). Foto: CR19

Ratusan orang mengenakan pakaian hitam khas seorang advokat beberapa hari belakangan berjejal memenuhi ruangan di lantai enam gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Selain pria berpakaian hitam yang berbaris rapih, di tempat yang sama, turut hadir petinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ternyata, saat itu tengah dilakukan sidang terbuka pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji advokat.

Ratusan pria berpakaian hitam itu adalah para calon advokat yang ingin diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) DKI Jakarta, Made Rawa Aryawan. Menariknya, para calon advokat itu berasal dari sejumlah organisasi. Made mengatakan, sejak tahun 2008 sudah banyak permintaan dari sejumlah organisasi advokat agar mengambil sumpah advokat yang diajukan oleh masing-masing organisasi advokat.

Namun, tidak semua organisasi advokat bisa dengan mudah diambil sumpahnya. Alasannya, ketika itu Surat Ketua MA 089 Tahun 2010 mengatur bahwa hanya PERADI sebagai wadah tunggal profesi advokat di Indonesia. Belakangan, September 2015 Ketua MA Hatta Ali mengeluarkan Surat Ketua MA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 yang intinya membolehkan Ketua Pengadilan Tinggi mengambil sumpah organisasi advokat ‘manapun’ sesuai dengan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2003.

“Kita berbangga bahwa di Republik Indonesia ini sudah hadir beberapa organisasi advokat yang tentu ke depan pengaturannya akan lebih spesifik karena di masa lalu regulasinya membawa salah walaupun dapat kita atasi,” ujar Made usai menyumpah advokat KAI, Rabu (4/11).

Untuk diketahui, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah tiga hari berturut-turut melakukan pengangkatan dan penyumpahan advokat. Hari ini Rabu (4/11), Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengambil sumpah sejumlah advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) kepengurusan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto. Seingat Made, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah dua kali mengambil sumpah advokat yang berasal dari KAI.

“Karena kalau tidak salah Kongres Advokat Indonesia ini sudah ada kemarin juga yang kita sumpah,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun hukumonline, memang satu hari sebelum KAI kepengurusan Tjoetjoe diambil sumpahnya, advokat yang tergabung dalam KAI kepengurusan Indra Sahnun Lubis telah lebih dulu diambil sumpahnya pada Selasa (3/11). Bahkan, pada Senin (2/11) DPN PERADI kepengurusan Juniver Girsang juga telah diambil sumpahnya. Atas hal itu, Made mengaku sempat mengalami kebingungan karena nama organisasi profesi advokat yang meminta atau mengajukan permohonan penyumpahan sama-sama diketahui “Kongres Advokat Indonesia”.

“Kita sulit membedakan apakah ini ada Kongres Advokat yang kelompok A, B, C. karena ada tiga yang melapor ke kami (Pengadilan Tinggi),” sambung Made.

Melihat adanya ‘ketidaksatuan’ di dalam organisasi profesi advokat, Made mengusulkan pemberian nama organisasi diberikan perbedaan. Sebab, jika nama organisasi advokat memiliki kesamaan secara mutlak namun pengurusnya bukan orang yang sama, hal itu akan menyulitkan ketika ingin melakukan sejumlah kegiatan, misalnya permohonan sumpah di pengadilan tinggi.

“Ke depan mungkin perlu nama yang berbeda sehingga memudahkan untuk membina organisasi dan para anggotanya,” usul Made.

Menanggapi hal itu, Presiden KAI, Tjoetjoe Sandjaja Hernanto, mengatakan bahwa antara KAI kepengurusan Indra Sahnun Lubis dengan KAI yang dipimpin dirinya sendiri memang memiliki persamaan. Persamaan tersebut terkait kesamaan dalam hal mendapat pengakuan dan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Tadi sedikit Pak KPT menyinggung KAI ada tiga, PERADI ada tiga yang membedakan apa? Kebetulan KAI ini semua memiliki legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM,” kata Tjoetjoe.

Namun terkait dengan nama, Tjoetjoe mengatakan, bahwa antara KAI yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Misalnya, KAI yang dia pimpin memiliki nama yang tetap yakni ‘Kongres Advokat Indonesia’. Sementara itu, KAI kepengurusan yang lain memiliki nama yang tidak sama dengan KAI yang ia pimpin. Selain itu, antara KAI yang satu dan lainnya juga memiliki moto yang berbeda.

“Kalau yang kami namanya ‘Kongres Advokat Indonesia’ hanya itu. Kalau yang lain ada tambahan, ada yang KAI 2008 dan ada tambahan di belakangnya. Kalau yang kami ‘Kongres Advokat Indonesia’. Untuk membedakan, moto yang lain Fiat Justitia Ruaet Caellum. Kalau kami motonya adalah Officio Nobile,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua