Senin, 09 November 2015

Dipersoalkan, Aturan Gugurnya Pasangan Calon Pilkada

Pemohon berharap MK dapat memprioritaskan penanganan perkara ini agar kerugian konstitusional yang potensial dialami kliennya tidak terjadi.
ASH
Gedung MK. Foto: RES

Salah satu peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Erwin Arifin tampak gundah lantaran pencalonannya sebagai calon bupati (Cabup) Lampung Timur terancam gugur. Pasalnya, salah satu pasangannya Priyo Budi Utomo yang menjadi calon wakil bupati Lampung Timur telah meninggal dunia pada Rabu (04/11) lalu.
 
Akhirnya, lewat kuasa hukumnya dari Tim Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI-P, Erwin mempersoalkan aturan gugurnya pasangan calon pilkada melalui uji materi Pasal 54 ayat (5)  
 
“Kita telah
 
Pasal 54 ayat (5) UU Pilkada menyebutkan
 
Untuk diketahui, peserta pemilihan kepala daerah Lampung Timur tahun ini diikuti tiga pasangan calon sesuai SK KPUD No. 42/Kpts/KPU.Kab.008-435605/2015 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2015. Salah satunya, pasangan Erwin Arifin dan Priyo Budi Utomo.
 
Sirra Prayuna menuturkan kondisi tersebut tentu berlaku Pasal 54 ayat (5) bagi pencalonannya Erwin Arifin. Erwin merasa didzolimi oleh aturan itu karena secara otomatis pencalonannya sebagai calon bupati Lampung Timur gugur tanpa diberikan hak untuk mengganti pasangan calon yang berhalangan tetap tersebut. “Rumusan Pasal 54 ayat (5) UU Pilkada sama sekali tidak memberi jalan keluar atau kekosongan hukum ketika pasangan calonnya meninggal dunia,” kata dia.
 
Menurutnya, frasa “” bagi pasangan calon yang berhalangan tetap sejak kampanye sampai hari pemungutan suara solusi yang menimbulkan ketidakadilan dan menciderai kedaulatan rakyat. Sekaligus, menghilangkan pemenuhan konstitusional pemohon yakni hak memilih dan dipilih. Hal ini sejalan dengan MK No. 100/PUU-XIII/2015 yang tetap mengakomodir calon tunggal dalam Pilkada.
 
Putusan MK itu seharusnya menjadi pedoman dalam menilai konstitusionalitas Pasal 54 ayat (5) UU Pilkada. Dia meminta frasa pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur, haruslah diterapkan secara hati-hati dan sungguh-sungguh memberi kesempatan partai pengusung pasangan calon yang masih hidup untuk mendapatkan pasangan pengganti dalam jangka waktu yang wajar.
 
“Berlakunya, Pasal 54 Ayat (5) itu jelas sekali tidak mencerminkan rasa keadilan proporsional bagi setiap warga negara, khususnya pemohon yang kehilangan haknya berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Lampung Timur 2015,” tegasnya.
 
Dia berharap MK dapat memprioritaskan penanganan perkara permohonan ini agar kerugian konstitusional yang potensial dialami kliennya tidak terjadi. “Setidak-tidaknya tidak lebih besar dan ada kepastian hukum yang adil bagi pemohon,” harapnya.


UU No. 8 Tahun 2015tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi.

mendaftarkan permohonan pengujian Pasal 54 ayat (5) UU Pilkada. Sebab, ketentuan tersebut dirasa Calon Bupati Lampung Timur melanggar hak konstitusionalnya,” ujar salah satu kuasa Erwin, Sirra Prayuna di ruang sidang MK, Senin (9/11).

“Dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.”





tidak dapat diganti serta dinyatakan gugurputusan





Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua