Kamis, 12 November 2015

Presiden Instruksikan Susun RUU Pemilu Nasional Serentak

Pilkada serentak tahun 2015 menjadi ujian awal sebelum RUU itu disahkan. KPU dan Bawaslu diminta menyiapkan seluruh instrumennya.
RED/ANT
Presiden Jokowi. Foto: RES

[Versi Bahasa Inggris]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk menyusun RUU Pemilu Nasional Serentak. Sebagaimana dikutip dari laman remsi Sekretariat Kabinet (Setkab), RUU itu diharapkan bisa menjadi dasar bagi Indonesia dalam menyelenggarakan Pilkada maupun Pilpres secara serentak.

“Kita harus siapkan semuanya lebih awal terutama aturan main. Untuk itu saya instruksikan Mendagri dan Menkumham untuk segera menyiapkan RUU yang mengatur tentang pemilu nasional serentak agar berbagai instrumen pelaksanaan dapat disiapkan sedini mungkin oleh KPU dan Bawaslu,” kata Jokowi saat membuka Rakornas Pilkada serentak di Ancol, Jakarta, Kamis (12/11).

Terkait dengan Pilkada serentak tahun 2015, Jokowi memerintahkan kepada para gubernur, bupati dan wali kota agar memantau dan menjaga netralitas pegawai negeri sipil (PNS). “Sekali lagi saya ulangi memantau dan menjaga netralitas PNS di daerahnya masing-masing selama Pilkada berlangsung,” katanya.

Selian itu, lanjut Jokowi, para gubernur, bupati dan wali kota juga memberikan contoh pendidikan politik yang baik kepada rakyat. Sedangkan kepada para konstentan Pilkada serentak, ia mengimbau untuk bertanding secara sehat.

“Kedepankan etika politik, ajak rakyat untuk berdemokrasi dalam kegembiraan, berdemokrasi dalam keriangan. Jika menang jangan jumawa, sebaliknya jika kalah jangan justru mengajak pendukungnya untuk ngamuk misalnya,” pesannya.

Menurutnya, momen penyelenggaran Pilkada serentak ini 2015 ini akan menjadi ujian sekaligus peran berharga untuk pilkada serentak berikutnya tahun 2017 dan 2018. Penyelenggaraan pilkada serentak, lanjut Jokowi, juga akan menjadi pengalaman penting sebelum kita pakai pada pemilu nasional tahun 2019.

Ia berharap, kualitas pemilu di Indonesia harus terus meningkat. Jokowi juga yakin bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak akan berjalan aman, damai dan menjunjung demokratis. “Saya yakin penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 ini bisa berjalan aman, damai, dan demokratis,” katanya.

Dalam Rakornas tersebut, tampak hadir Menkopolhukam Luhut B. Pandjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, dan Menkumham Yasonna H. Laoly, Ketua KPU Husni Kamil Manik, dan Ketua Bawaslu Muhammad.

Menkopolhukam Luhut meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) tidak bermain-main dengan netralitasnya dalam Pilkada serentak 9 Desember mendatang. "Netralitas ASN harus diperhatikan. Jangan main-main dengan netralitas," kata Luhutnya.

Menurut Luhut, netralitas tak hanya penting dilaksanakan oleh ASN, tapi juga oleh seluruh personel TNI dan Polri. Oleh karena itu demi menjaga netralitas, semua anggota TNI dan Polri juga diminta mempelajari peraturan dengan cermat. "Pelajari peraturan yang ada dengan cermat supaya kita tidak membuat kesalahan," tegasnya.

Luhut mengatakan, terkait penyelenggaraan Pilkada ini dirinya telah menemui sejumlah pemimpin redaksi dari seluruh media besar nasional, untuk menaati aturan hukum dalam membuat pemberitaan. Ia meminta media massa agar tidak seenaknya membuat pemberitaan di era demokratis ini.

"Semalam saya bertemu para pemred media, saya katakan negara ini demokratis tapi bukan semau gue. Ada aturan main, ada aturan hukum, saya mempertaruhkan jabatan saya sebagai Menkopolhukam atas hal ini," tutupnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua