Kamis, 12 November 2015

10 Inovasi Unggulan Paparkan Produknya di Hadapan Juri


Lalu, dari unsur kebermanfaatan, dilihat apakah inovasi itu memberikan kepuasaan bagi pengguna, serta menuntaskan permasalahan pelayanan. Sementara unsur replikasi, salah satu yang dinilai adalah apakah inovasi tersebut dapat direplikasi dengan mudah oleh lingkungan peradilan lain. Dan daru unsur keberlanjutan, salah satu penilaiannya adalah apakah ada potensi untuk diterapkan di satker lainnya. 


“Masing-masing unsur tersebut, diberikan bobot sebesar 20%,” sebagaimana disebut dari panduan penilaian.


Sebagai informasi, penilaian tahap akhir ini dilakukan oleh dewan juri yang berjumlah 10 orang yang terdiri dari lima pejabat MA, yakni Prof Takdir Rahmadi (Ketua Kamar Pembinaan MA), Dr Syarifuddin (Ketua Kamar Pengawasan MA), Dr Purwosusilo (Hakim Agung), Nurhadi (Sekretaris MA), dan Soeroso Ono (Panitera MA).


Lalu dua orang mantan pejabat MA, yakni Widyatno Sastrohardjono (Mantan Ketua Kamar Pembinaan MA) dan Atja Sondjaja (Mantan Ketua Muda Kamar Perdata MA). Dan selebihnya dari unsur professional, yakni Prof Eko Prasojo (Guru Besar UI/ Pakar Reformasi Birokrasi Nasional), Erry Riyana Hardjapamekas (Mantan Wakil Ketua KPK), dan Dr Lina Miftahul Jannah (Doktor UI/Penggiat Inovasi Institusi Pemerintahan).

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua