Sabtu, 14 November 2015

Memotret Bingkai Hukum untuk Disabilitas

Bagi yang sering bepergian melewati bandara, mal, atau gedung-gedung publik, layanan untuk orang-orang yang mengalami kekurangan fisik tertentu sudah biasa terlihat.
MYS
Foto: RES

Tempat dan gedung-gedung pelayanan publik memang punya kewajiban untuk menyediakan fasilitas untuk kaum disabilitas. Di Indonesia, kewajiban itu tertuang dalam banyak peraturan perundang-undangan yang tersebar. Sebarannya pun dalam beragam hierarki peraturan perundang-undangan. Karena itu, tak mudah mengumpulkan (kodifikasi) aturan hukum bagi kaum disabilitas.
 
Tim peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mencoba melakukan pengumpulan peraturan dimaksud. Tim peneliti PSHK, Fajri Nursyamsi, Estu Dyah Arifianti, M. Faiz Azis, Putri Bilqish, dan Abi Marutama, telah menganalisis 114 peraturan perundang-undangan di 19 sektor. Mulai dari dari politik, kepegawaian, sosial, hingga pajak.
 
Hasil kajian tim peneliti PSHK itulah yang kemudian dibukukan dengan judul (2015). Kajian ini perlu dipandang sebagai sumbangan pemikiran PSHK untuk penguatan kerangka hukum perlindungan kaum disabilitas di Indonesia. Terutama dalam kaitannya dengan pengabaian hak-hak asasi asasi kaum disabilitas () semisal hak mendapatkan .  


 

























Judul

Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia.

Penulis

Fajri Nursyamsi dkk.

Cet-1

2015

Halalam

xii + 130

Penerbit

PSHK, Jakarta


 


Kajian ini, meskipun berlabel ‘kerangka hukum’, terasa penting karena beberapa hal. Pertama, tentang Penyandang Cacat dianggap sudah tidak pas; sudah tidak relevan dalam konteks sosiologis, yuridis, dan filosofis (hal. 4). Kedua, kajian ini mendorong perubahan cara pandang atau pendekatan yang dipakai melihat penyandang disabilitas. Selama ini penyusun kebijakan lebih menempatkan isu disabilitas dalam kacamata meskipun ada pengakuan tentang . Kaum disabilitas dianggap sebagai kaum yang tidak beruntung dan tidak mampu bersaing. Cara pandang ini perlu diubah menjadi dengan pendekatan sosial (hal. 119).
 
Perubahan cara pandang itu tak lepas dari pergeseran paradigma dalam kaidah hukum internasional. Sejak 2006, negara-negara di dunia sudah terikat pada (CRPD). Indonesia pun sudah meratifikasi Konvensi ini dengan . Ratifikasi ini menunjukkan komitmen Indonesia secara yuridis formal ‘untuk mengambil segala upaya dalam mewujudkan secara optimal segala bentuk nilai kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas’ (hal. 5).
 
PSHK sebenarnya sudah lama menggeluti isu-isu hukum penyandang disabilitas, dan melakukan kajian intensif sejak 2012 silam. Tak hanya melakukan kajian, tim peneliti lembaga ini sudah ikut melakukan advokasi revisi UU No. 4 Tahun 1997.
 
Buku ini memang lebih menggambarkan kerangka hukum ketimbang pengalaman-pengalaman advokasi. Di dalamnya kita akan mendapati 114 peraturan perundang-undangan yang relevan. Cuma, melihat kerangka hukum tak bisa semata-mata pada perundang-undangan formal. Kita perlu melihat bagaimana hakim memutuskan sengketa, bagaimana pengelola maskapai membuat pedoman-pedoman pelayanan bagi penyandang disabilitas, dan melihat ‘kerangka’ lain dalam di luar teks UU, PP, Perpres, atau Perda. Jika realitas di lapangan itu dimasukkan ke dalam buku setebal 130 halaman ini niscaya pembaca akan dapat gambaran yang lebih utuh.
 
Bagaimanapun, buku ini penting bagi banyak kalangan. Para pengambil keputusan, akademisi, lembaga-lembaga advokasi, dan peneliti. Apalagi buku ini membandingkan kerangka hukum sejenis di sejumlah negara.
 
Kerja tim peneliti akan lebih bermakna lagi jika naskah ini tidak hanya dalam bentuk buku, tetapi juga bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas. Bukankah para penyandang disabilitas juga perlu –bahkan mungkin lebih perlu -- memahami kerangka hukum itu? Inilah pertanyaan yang mungkin muncul saat menyelami halaman per halaman buku ini.
 
Selamat membaca…
 




Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesiahal. 2pekerjaanUU No. 4 Tahun 1997charity basedHAMright based

Convention on the Right of Persons with DisabilitiesUU No. 19 Tahun 2011



list






Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua