Senin, 23 November 2015

Ini Kata Advokat tentang Gedung Baru PN Jakpus

Kantor Posbakumadin juga ikut pindah.
FNH

Pintu kaca tembus pandang yang otomatis terbuka dan tertutup sendiri saat mendeteksi keberadaan manusia, menyambut setiap orang yang berurusan di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kemayoran. Gedung baru yang didominasi warna hitam ini memang memiliki desain yang modern. Tatkala melewati pintu kaca tersebut, hembusan pendingin udara akan langsung terasa. Oh ya, PN Jakpus juga dilengkapi dengan pintu yang menggunakan sinar x-ray.

Meja resepsionis beserta petugas yang juga menjadi bagian informasi tersedia bagi orang-orang yang mungkin kebingungan untuk mencari ruang sidang atau jadwal sidang. Tepat di belakang resepsionis, terdapat satu ruangan sidang utama yang berukuran cukup besar dan sejuk yang dipergunakan untuk sidang perkara-perkara tindak pidana korupsi.

Sekitar 300 meter melewati koridor yang terletak tak jauh dari meja resepsionis, tersedia lift. Namun tak semua lift dapat digunakan. Lift yang bertuliskan “LIFT HAKIM” tidak boleh digunakan oleh umum. Gedung pengadilan baru ini juga memiliki ruang tunggu pengunjung yang berukuran luas dan dilengkapi dengan kursi yang lumayan nyaman, dan tentunya juga berpendingin ruangan yang terletak di lantai satu.

Jika dibandingkan dengan gedung pengadilan sebelumnya yang terletak di jalan Gajah Mada Jakarta, gedung ini terkesan jauh lebih baik. Namun, bagaimanakah penilaian para advokat yang beracara di gedung baru ini?

Seorang advokat, Ferdian Sutanto mengapresiasi pemindahan Gedung PN Jakpus dari Gadjah Mada ke daerah Kemayoran ini. Ia sepakat jika gedung baru pengadilan ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Lift, air conditioner (AC), dan parkir yang cukup luas menjadi catatan Ferdi terhadap gedung pengadilan baru tersebut.

“Nyaman ya, dan saya pastinya apresiasi dengan pemindahan PN Jakpus ke gedung baru ini,” kata Ferdi saat diwawancara oleh hukumonline, Rabu (18/11).

Namun Ferdi memberikan beberapa catatan. Di samping fasilitas yang jauh lebih baik dari sebelumnya, Ferdi mengeluhkan jika jadwal persidangan masih berantakan dan belum tersusun secara rapih.

Selain itu, pemindahan gedung dirasakan terlalu mendadak. Ia mengaku menerima informasi pemindahan persidangan ke gedung baru dua minggu sebelum realisasi. Informasi tersebut disampaikan oleh majelis saat akan menutup persidangan di gedung lama. Menurut Ferdi, pihak PN Jakpus tidak gencar mensosialisasikan rencana pindah kepada pihak-pihak yang berurusan di pengadilan.

Sementara terkait lokasi gedung, Ia mengatakan masih terletak di daerah strategis yang memiliki banyak alternatif transportasi. Dan tentunya tidak sulit untuk dicari.

Advokat lain, JS Simatupang mengakui jika fasilitas Gedung PN Jakpus yang juga menyidangkan perkara korupsi ini jauh lebih baik dibandingkan Pengadilan Tipikor Jakarta di bilangan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Terutama untuk ruang persidangan. Namun, ia menyampaikan bahwa masih banyak prasarana lainnya yang belum berfungsi dengan baik.

“Untuk ruang sidang sudah cukup. Prasarana lainnya contohnya parkir, lift itu belum berfungsi dengan baik, kalau ruang persidangan sudah cukup. Kalau dibandingkan dengan yang di Kuningan jauh lebih baik, dengan catatan prasarana yang lain belum. Basement sebagian sudah bisa dipakai untuk parkir,” pungkasnya.

TM Hutabarat, anggota Posbakumadin PN Jakarta Pusat menjelaskan kantor Posbakumadin juga ikut boyongan ke gedung baru pengadilan. Letaknya tak jauh dari ruang tahanan dan pressroom.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua