Kamis, 26 November 2015

Wajah Lama Dominasi Kepengurusan HKHPM 2015-2018

Orang-orang lama kembali diajak karena masih banyak program yang masih harus diselesaikan ataupun ditingkatkan lagi kualitasnya.
RIA
Setelah terpilih kembali sebagai Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dalam Rapat Anggota HKHPM akhir Oktober lalu, Indra Safitri mengumumkan susunan kepengurusan yang baru di Gadjah Mada University Club Hotel, Yogyakarta, Jumat (20/11).
 
Dari nama-nama yang diumumkan oleh Indra pasca seminar sehari “Praktik dan Perkembangan Pasar Modal Internasional: Suatu Up Date” – yang juga tertuang dalam SK Nomor Kep. 01/HKHPM/XI/2015 – masih banyak ditemukan beberapa orang dari kepengurusan sebelumnya yang kembali menjabat.
 
Jabatan Wakil Ketua Umum misalnya, berdasarkan struktur organisasi lama yang dimuat di laman web HKHPM, tidak ada satu pun Wakil Ketua Umum yang bergeser posisinya untuk digantikan oleh orang baru. Masih ada Abdul Haris, G P Aji Wijaya, Tommy Sugih, dan Srimiguna.
 
Hanya saja di kepengurusan HKHPM periode 2015-2018 ada penambahan berupa Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Publikasi dan IT yang diisi oleh Ary Zulfikar. Masih dari halaman web yang sama, diketahui bahwa Ary ternyata juga merupakan pengurus lama yang sebelumnya mengurusi bantuan hukum.
 
Berdasarkan temuan hukumonline setelah membandingkan jajaran pengurus baru dengan pengurus lama, praktis hanya ada delapan nama baru. Mereka adalah Sari Lukitaningsih, Emalia Achmadi, Mutiara Rengganis, Iwan Setiawan, Abadi Tisnadisastra, Agus Abdul Aziz, Cornelius Beny Juniarto, dan Harun Reksodiputro.
 
Secara lengkap, ini dia Susunan Pengurus HKHPM 2015-2018:

 
Kepada hukumonline, Indra menyampaikan alasannya mengajak kembali orang-orang lama. Selain karena dapat dipercaya, sebutnya, orang-orang ini kembali diajak untuk membantu menahkodai HKHPM karena masih banyak program masih harus diselesaikan atau pun ditingkatkan lagi kualitasnya.
 
“Sederhananya, kepengurusan ini saya bentuk disesuaikan dengan tiga pilar dari program kerja saya. Satu adalah melanjutkan program-program kerja yang sudah dilakukan di kepengurusan tiga tahun sebelumnya. Kemudian meningkatkan kualitas dari program-program kerja itu,” papar Indra.
 
“Kita evaluasi, mana yang masih belum tercapai, mana yang masih harus kita tingkatkan. Jadi tepat kalau pengurus-pengurus lama tetap saya libatkan kembali,” lanjutnya saat dihubungi hukumonline, Kamis (26/11).
 
Selanjutnya, pemilihan pengurus dan penambahan beberapa bidang ini disusun Indra untuk alasan menjadikan HKHPM sebagai organisasi yang menerapkan prinsip good governance dan menghadapi banyak isu strategis di tahun mendatang.
 
Meski memiliki struktur yang terbilang ramping, Indra justru berharap dari struktur yang ada HKHPM dapat menjadi contoh bagi organisasi profesi lainnya. “Secara kelembagaan, (harapannya) HKHPM ini bisa menjadi contoh lah untuk organisasi profesi lain. Bahwa HKHPM itu punya struktur dan sistem yang kuat,” pungkasnya.
HKHPM - Profesional atau Untuk Kepentingan Kelompok
 - jomblo
26.11.15 22:44
Adanya HKHPM semoga tidak dijadikan oleh sekelompok konsultan hukum untuk melindungi "lading" mereka dari konsultan hukum baru krn hal tersebut dapat dilihat dengan susahnya untuk menjadi anggota HKHPM yaitu wajib mendapat rekomendasi dari 3 anggota HKHPM yang bukan pengurus. Sedangkan menjadi anggota HKHPM adalah wajib apabila ingin menjadi konsultan hukum di pasar modal. Dengan demikian tidak heran banyak yang rebutan untuk menjadi pengurus karena merupakan lahan basah.
Kepentingan Kelompok Sangat Kental
 - Skriptida
27.11.15 16:44
persyaratan rekomendasi 3 anggota, merendahakan advokat yang telah dilantik Pengadilan Tinggi. Seharusnya semua advokat dapat mendaftarkan diri sebagai konsultan hukum pasar modal setelah lulus ujian HKHPM. Kenyataannya kalaupun sudah lulus tidak menjamin dapat menjadi konsultan hukum pasar modal.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua