Selasa, 01 December 2015

Melihat Penyadapan dari Kacamata Hukum

Hiruk pikuk transkrip pembicaraan orang yang diduga Ketua DPR bersama seorang pengusaha dengan pimpinan Freeport mengungkit kembali isu penyadapan.
MUHAMMAD YASIN
Foto: RES

Pertanyaan paling sederhana yang muncul, bolehkah kita merekam diam-diam pembicaraan kita dengan orang lain? Apakah hasil perekaman itu mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti jika, misalnya, ada masalah hukum yang timbul kemudian? Daftar pertanyaan mungkin bisa terus bertambah mengingat penyadapan di Indonesia telah lama menjadi isu hukum.
 
Ada sejumlah tulisan pakar yang membahas aspek hukum penyadapan.Sekadar contoh, tulisan  Prof. Bagir Manan ‘yang bisa kita baca di edisi September 2010. Bahkan Dewan Pers, lembaga yang kemudian dipimpn Bagir, pernah membuat sesi diskusi khusus mengangkat isu ini.
 
Bagaimanapun, penyadapan menimbulkan kekhawatiran di satu pihak, tetapi memberi kontribusi besar dalam pemberantasan korupsi di pihak lain. Penyadapan () telah menjadi salah satu ‘senjata’ ampuh buat untuk mengungkap kasus-kasus yang sulit dideteksi secara konvensional. Sebaliknya, intersepsi komunikasi bisa merambah ke ranah pribadi sehingga melanggar hak asasi orang.
 
Mengutip pandangan Joseph Raz (1979), penyadapan tak ubahnya pisau bermata dua: memiliki sifat baik dan buruk sekaligus. Pisau yang tajam bisa dipakai untuk mengiris sayuran, sekaligus bisa dipakai untuk melukai manusia.
 
Dua sisi penyadapan yang saling bertolak belakang inilah yang kemudian dikaji, dianalisis, dan kemudian dituliskan oleh Reda Manthovani. Pria yang kini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ini membuat analisis tentang penyadapan dalam rangka memenuhi kewajiban akademik doktoral. Hasil kajian itulah yang kini dibukukan menjadi , yang diterbitkan Bhuana Ilmu Populer, penerbit yang masih kelompok Gramedia.
 
























Judul

Penyadapan vs. Privasi

Penulis

DR. Reda Mathovani, SH. LLM

Penerbit

Bhuana Ilmu Populer, Jakarta

Cet-1

2015

Halaman

336 + ix

 
Buku ini juga dimulai dari kasus-kasus korupsi yang berhasil diungkap berkat kontribusi penyadapan, sekaligus memberi contoh penyimpangan yang terjadi di lapangan. Penulis menegaskan penyadapan rawan disalahgunakan terlebih ketika aturan hukum yang melandasinya tidak sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Karena itu, tindakan penyadapan juga membutuhkan moralitas agar intersepsi sesuai dengan peruntukannya ().
 
Ada banyak instrument hukum yang mengatur penyadapan,baik nasional maupun internasional. Penulis mencoba menguraikan pengaturan penyadapan di Indonesia dalam satu bab khusus (). Ternyata, kepolisian dan kejaksaan punya kewenangan menyadap sebagaimana halnya KPK. Cuma, di Indonesia, peraturan perundang-undangan hanya menerapkan prinsip dan saja. Belum sepenuhnya memenuhi prinsip , , , dan ().
 
Dalam buku ini penulis mencoba membandingkan legislasi penyadapan di Indonesia dan beberapa negara lain. Dari komparasi itu, ditambah analisis regulasi, ada dua bentuk tindakan penyadapan di Indonesia. , penyadapan untuk kegiatan penegakan hukum terutama dalam penanganan tindak pidana narkotika, psikotropika, korupsi, terorisme, perdagangan orang, dan pencucian uang. , penyadapan untuk kepentingan dalam rangka melindungi keamanan dan kedaulatan nasional. Faktanya, ada beragam penafsiran peraturan oleh aparat penegak hukum, yang berujung pada inkonsistensi ().

Kajian yang dilakukan Reda sebenarnya sangat bermanfaat bagi dunia hukum Indonesia, terutama ketika muncul kegamangan dan perdebatan seputar intersepsi atau perekaman tanpa izin sebagaimana yang kini menjadi bahan hirup pikuk politik nasional. Agar masalah ini , penulis memberikan beberapa saran dalam konteks pembahasan RUU KUHAP.
 
Para penyusun termasuk kelompok yang layak dan perlu membaca buku sepenting ini. Tentu saja, komunitas lain seperti jurnalis, praktisi dan akademisi hukum punya kepentingan yang tak kalah pentingnya. Apalagi jika kita ingin memperjelas batas-batas wewenang penyadapan di satu sisi dan perlindungan privasi seseorang di sisi lain.  
 
Membaca buku ini salah satu cara kita memperkuat pemahaman. Anda bisa memperolehnya di toko-toko buku. Selamat membaca…


Penyadapan Komunikasi atau Koresponden Pribadi’ Varia Peradilan

wiretappingKomisi Pemberantasan Korupsi

The Rule of Law and Its Virtue in the Authority of Law,

Penyadapan vs. Privasi

hal. 7

hal. 71-106legality legitimate aimnecessityproportionalitysafeguard against illegitimate accessdue processhal. 145

PertamaKeduaintelijenhal. 237

clear

RUU KUHAP

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua