Rabu, 02 December 2015

Otoritas Pasar Modal Diminta Sederhanakan Aturan IPO

Khususnya bagi UKM untuk mendukung pendanaan ekspansi.
ANT
Bursa Efek Indonesia. Foto: RES

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jaya berharap agar otoritas pasar modal dapat menyederhanakan peraturan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) bagi usaha kecil menengah (UKM) sehingga mendukung pendanaan ekspansi.

"Saat ini, pendanaan UKM cenderung terbatas, masih melalui pinjaman perbankan atau dari dana internal. Kalau masuk bursa, kan bisa mendapatkan alternatif pendanaan sehingga bisa lebih gencar melakukan ekspansi," ujar Ketua Hipmi Jaya, Iskandarsyah Ramadhan Datau di Jakarta, Rabu (2/12).

Ia optimistis, perekonomian Indonesia pada tahun 2016 mendatang akan tumbuh di atas lima persen atau lebih baik dibandingkan tahun 2015 ini. Dengan demikian, peluang usaha di dalam negeri terutama sektor industri kreatif akan meningkat sehingga turut menopang laju ekonomi Indonesia.

"Perkiraan saya ekonomi 2016 tumbuh di atas lima persen. Pengusaha muda di Hipmi Jaya fokus di sektor industri kreatif, ini merupakan kesempatan karena pasarnya memang cukup besar dan belum banyak pemainnya. Jadi, ini kesempatan bagi pengusaha muda untuk masuk pasar modal dalam rangka meraih pendanaan ekspansi," katanya.

Saat ini, memang sudah ada regulasi mengenai penawaran umum oleh perusahaan skala UKM tercantum dalam Peraturan Bapepam-LK (sekarang OJK) No.IX.C.7 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menegah atau Kecil.

Dalam aturan itu disebutkan, perusahaan menengah atau kecil memiliki jumlah kekayaan (total aset) tidak lebih dari Rp100 miliar. Penawaran umum oleh perusahaan menengah atau kecil adalah penawaran umum sehubungan dengan efek yang ditawarkan tidak lebih dari Rp40 miliar.

"Harapan kami untuk perusahaan skala UKM dengan aset di bawah Rp20 miliar bisa IPO. Karena untuk mendapatkan aset yang besar tidak mudah. Kalau disamakan Rp100 miliar agak susah," kata Iskandarsyah.

Sementara itu, Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Nicky Hogan mengatakan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menyelenggarakan pertemuan dengan anggota Hipmi Jaya dalam rangka sosialisasi pasar modal. Pertemuan ini menyusul antusias anggota Himpi Jaya untuk melakukan IPO.

"Kami akan menentukan waktu untuk intens ke Hipmi Jaya, karena mereka sangat antusias untuk melakukan perusahaannya, dan beberapa diantaranya juga sudah cukup untuk menjadi perusahaan terbuka," ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya juga sudah memiliki divisi khusus untuk menangani perusahaan yang skalanya masuk dalam kategori menengah sehingga dimungkinkan untuk bisa menjadi perusahaan yang tercatat di BEI. Nicky berharap, hal ini semakin membuka peluang para UKM untuk .

"Divisinya baru mulai terbentuk bulan ini. Kami juga sudah bicara dengan perusahaan sekuritas untuk membantu. Sejauh ini tidak ada kendala dalam penjaminan emisi, namun dilihat juga minat investor terhadap perusahaan UKM," tutupnya.
















go public

go public

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua