Selasa, 15 Desember 2015

Masuki MEA, Perlindungan Tenaga Kerja Makin Penting

Revisi UU PPTKILN sebaiknya merujuk pada Konvensi PBB Tahun 1990.
ADY
Aktivitas TKI menjelang keberangkatan di bandara. Foto: SGP

[]


Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan bergulir akhir tahun ini diyakini bakal berdampak terhadap Indonesia, termasuk mobilitas tenaga kerja. Lalu lintas tenaga kerja asing ke Indonesia, atau sebaliknya TKI ke luar negeri kemungkin besar kian padat. Tantangan bagi TKI juga kian berat. Pemerintah juga ditantang untuk membuat kebijakan yang tetap melindungi pekerja Indonesia di luar negeri.
 
Selama ini, kebijakan perlindungan para TKI merujuk pada tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Namun, sudah lama muncul kritik terhadap aspek perlindungan di Undang-Undang ini karena dinilai belum optimal. Buruh migrant Indonesia masih sering menghadapi masalah di luar negeri, dan ketika ada masalah mereka kurang terlindungi.
 
Anggota Jaringan Buruh Migran (JBM) dari LBH Jakarta, Eni Rofiatul, menilai perlindungan terhadap buruh migran Indonesia belum optimal. Padahal, pemerintah telah meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Ratifikasi itu tertuang dalam .
 
“Kenyataannya, sudah tiga tahun Konvensi itu diratifikasi tapi upaya perlindungan bagi buruh migran Indonesia belum menunjukkan hasil yang signifikan,” kata Eni dalam jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Selasa (15/12).
 
Eni mencatat pemerintah melakukan moratorium penempatan buruh migran Indonesia sektor domestik ke beberapa negara penempatan. Namun, moratorium itu tidak otomatis menurunkan jumlah kasus yang menimpa buruh migran Indonesia diantaranya perekrutan non prosedural. Melansir data Kementerian Luar Negeri periode 2011-2015, kasus kenaikan perdagangan manusia () meningkat, dalam tiga tahun terakhir rata-rata kenaikannya 52,5 persen.
 
Data Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menjelaskan dari 321 kasus yang ditangani rata-rata buruh migran Indonesia mengalami lebih dari satu kasus pelanggaran. Solidaritas Perempuan mencatat buruh perempuan lebih rentan terhadap perdagangan manusia. “Indikasi human trafficking terlihat jelas dari proses perekrutan dan penempatan tidak melalui PT, pemalsuan dokumen, penggunaan visa turis (bukan visa kerja) dan modus berpindah-pindah majikan,” ujar Eni.
 
Sekretariat Nasional JBM, Savitri Wisnuwardhani, mengatakan ketika MEA bergulir maka perpindahan orang dari satu negara ke negara lain lebih mudah. Namun, pembahasan antar negara ASEAN dalam melindungi buruh migran tergolong minim. Itu terlihat dari mandeknya pembahasan ASEAN . Padahal, kerangka perlindungan untuk buruh migran di wilayah ASEAN itu sudah dilakukan sejak lahirnya deklarasi Cebu tahun 2007.
 
“Tanpa adanya perlindungan menyeluruh bagi buruh migran Indonesia maka yang terjadi nanti praktik kekerasan, eksploitasi dan perdagangan manusia yang menyasar buruh migran Indonesia akan meningkat,” papar perempuan yang disapa Vitri itu.
 
Atas dasar itu Vitri mendesak agar pembahasan revisi UU PPTKILN mengacu pada konvensi PBB Tahun 1990. Sehingga perlindungan yang diberikan kepada buruh migran Indonesia komprehensif, meliputi keluarganya. Sayangnya, draft revisi UU PPTKILN yang dibahas belum selaras dengan konvensi internasional itu. Misalnya, tidak mengatur secara detail penempatan buruh migran secara individu, dan lewat PT atau agen. Selama ini mekanisme penempatan yang diatur UU PPTKILN hanya melalui atau swasta (/PJTKI).
 
Vitri berharap seluruh formulir dan dokumen penempatan harus menggunakan format resmi yang diterbitkan Pemerintah sehingga ada keseragaman. Revisi UU PPTKILN juga perlu merinci kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam perlindungan  dan penempatan buruh migran Indonesia.
 
Sebelumnya, Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf, mengatakan inti revisi UU PPTKILN adalah melindungi buruh migran Indonesia. Selama ini perlindungan itu dibebankan kepada pihak swasta lewat PPTKIS/PJTKI, ke depan kewajiban perlindungan itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah.
 
Dede menargetkan akhir Desember 2015 pemerintah sudah selesai menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) dan diharapkan segera direspon Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan Surat Presiden (Surpres). “DPR RI segera menyelesaikan dan mengesahkan pada awal tahun 2016,” urainya.
Versi Bahasa Inggris


UU No. 39 Tahun 2004

UU No. 6 Tahun 2012



human trafficking



Framework Instrument for the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers



G to GG to GPPTKIS





Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua