Rabu, 16 December 2015

Telat Divestasi, Pemerintah Tak Akan Beri Sanksi Keras ke Freeport

Kewajiban divestasi telah diatur dalam PP No.77 Tahun 2014.
KAR
Ilustrasi Pertambangan. Foto: ADY



[Versi Bahasa Inggris]
Pemerintah memberikan batasan waktu bagi PT Freeport Indonesia untuk melaksanakan divestasi saham selambat-lambatnya Januari 2016. Pada bulan itu, Freeport harus mengajukan harga. Jika batasan waktu tersebut dilanggar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberikan sanksi.



Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Aryono, mengatakan bahwa pemerintah akan berhati-hati dalam memberikan sanksi. Ia menyebut, pemerintah tak akan serta merta memberikan sanksi keras kepada perusahaan itu jika terlambat melakukan divestasi. Menurutnya, Kementerian ESDM akan memberi sanksi secara bertahap.



Pertama, pemerintah akan memberi peringatan terlebih dahulu. Peringatan itu pun diberikan tak hanya sekali. Jika satu peringatan tak diindahkan, Kementerian ESDM bisa memberikan peringatan sampai tiga kali. Bambang mengatakan, pihaknya tak bisa langsung memutuskan perusahaan itu default.



“Tidak sekeras itu langsung default, ada prosesnya lah, bisa saja peringatan atau teguran keras lainnya,” kata Bambang di sela-sela Indonesia Mining Conference di Jakarta, Rabu (16/12).



Bambang yakin PT Freeport Indonesia akan segera mengajukan harga untuk 10,64% saham. Menurutnya, kemungkinan besar perusahaan asal Amerika Serikat itu akan mengajukan penawaran kepada pemerintah paling lambat Januari 2016. Ia melihat, saat ini Freeport sedang melakukan hitung-hitungan berbagai asumsi untuk dasar penetapan harga sahamnya.



"Freeport akan segera menyampaikan penawaran harga. Dia punya waktu sampai Januari," katanya.



Setelah perhitungan selesai, Freeport akan segera mengajukan harga saham yang ditawarkan kepada pemerintah. Selanjutnya, menurut Bambang, tim dari pemerintah akan segera mengevaluasi harga yang ditawarkan setelah Freeport resmi mengajukan harga. Hasil evaluasi tim tersebut bisa menjadi dasar negosiasi dengan Freeport untuk menentukan harga saham yang wajar bagi kedua belah pihak.



"Setelah Freeport menawarkan, nanti dievaluasi oleh tim pemerintah, lalu negosiasi dengan Freeport," tuturnya.



Sebagaimana diketahui, kewajiban divestasi bagi pemegang Kontrak Karya (KK) diatur dalam PP No.77 Tahun 2014 tentang Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan amandemen Kontrak Karya PT Freeport Indonesia diwajibkan melepas 30% sahamnya kepada pemerintah Indonesia hingga 2019. Sekarang 9,36%saham Freeport Indonesia telah dimiliki pemerintah. Periode kali ini, Freeport mengajukan tawaran sebesar 10,64%saham untuk dimiliki pemerintah Indonesia.



Bambang menjelaskan, bila negosiasi sudah rampung dan ada kesepakatan harga maka kewenangan menjadi milik Menteri Keuangan (Menkeu). Ia mengatakan, Menteri ESDM akan menyerahkan kepada Menkeu, danakan menentukan siapa dari pihak pemerintah yang mengeksekusi 10,64% saham Freeport tersebut. Ada dua BUMN yang potensial menjadi eksekutor, apakah Antam atau Inalum.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua