Selasa, 22 December 2015

10 Peristiwa Hukum Sektor Jasa Keuangan Tahun 2015

Putusan, gugatan dan penerbitan aturan mewarnai sektor ini.
NNP
UU mata uang amanatkan bentuk badan koordinasi pemberantasan uang palsu. Foto: Ilustrasi (SGP)

Sepanjang tahun 2015, sektor jasa keuangan Indonesia disuguhi banyak hal yang menarik. Mulai dari putusan MK terhadap uji materi UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Diajukannya kembali gugatan Hak Uji Materil (HUM) terhadap Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga penerbitan aturan yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) untuk mendukung paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah.
 
Berikut 10 peristiwa hukum di sektor jasa keuangan yang berhasil dihimpun .
 

LPS pengujian Pasal 30 ayat (5), Pasal 38 ayat (5), Pasal 42 ayat (5) tentang LPS terkait kewenangan LPS dalam menangani bank gagal yang berdampak sistemik ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiga pasal itu dinilai LPS tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai. Kemudian pada awal Januari 2015, dalam putusannya MK dan menganggap pasal-pasal itu sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945. Lalu, pada Mei 2015, LPS pengujian undang-undang yang sama namun dengan pasal yang berbeda. Pasal yang diuji yakni Pasal 30 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1).
 

Awal Maret 2015, sektor perbankan diramaikan dengan kejadian pembobolan rekening bank di tiga bank besar. Pembobolan (e-) atau juga dikenal dengan ini dilakukan dengan memakai . Lewat, pelaku sindikat kejahatan perbankan mencuri data nasabah bank dengan membajak akun nasabah bank tersebut lewat jaringan internet. Berdasarkan catatan , kasus terkait pembobolan rekening nasabah juga ada yang berujung ke meja hijau. Bank Permata cabang Panglima Polim seorang nasabah prioritasnya, Tjho Winarto yang kehilangan uang sejumlah Rp245 juta ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI yang merupakan turunan dari tentang Mata Uang. Selain karena mengatur mengenai , PBI ini juga dinilai berdampak dan juga bisnis. Bahkan, firma hukum atau pun juga dari penerbitan aturan ini.
 
Hampir bersamaan, BI juga menerbitkan tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI pada 1 Juni 2015. SEBI itu mengatur larangan atau pencantuman harga barang atau jasa dalam rupiah dan mata uang asing secara bersamaan.
 

Permohonan OJK untuk mempailitkan Asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ) di palu majelis hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim menolak permohonan OJK lantaran merujuk pada Pasal 8 ayat (4) tentang Kepailitan dan PKPU. Namun, ‘kekalahan’ OJK itu bersifat sementara. Saat Kasasi di MA, permohonan OJK dikabulkan. BAJ akan mengajukan permohonan PK dalam kasus ini.
 

MK mengabulkan Suhaemi Zakir terkait ketundukan bank atas putusan pengadilan dalam pengujian Pasal 49 ayat (3) huruf b tentang Perubahan Atas tentang Perbankan. Mahkamah berpendapat, ketentuan yang menyatakan pengurus bank hanya tunduk pada aturan tertentu yang berlaku di sektor perbankan merupakan pengabaian suatu putusan pengadilan. Dalam Perkara register , MK menyakatan kalau ketentuan itu bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945.
 

PT Andalan Artha Advisido (AAA) Sekuritas dinyatakan . Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pailit Ghozi Muhammad dan Azmi Ghozi Harharah dalam perkara nomor 08/Pdt.Sus/PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat akhir April 2015. Yang menarik, pemohon kasus ini merupakan nasabah di AAA sekuritas. Padahal, menurut Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan kalau OJK yang semestinya mengajukan, bukan nasabah. Namun, majelis hakim tetap mengabulkan permohonan yang diajukan oleh dua orang nasabah AAA Sekuritas tersebut.
 

Di tahun ini, pemerintah menerbitkan serangkaian paket kebijakan ekonomi. BI dan OJK ikut mendukung langkah pemerintah tersebut. Pada September 2015, paling tidak ada lima kebijakan dari BI dalam rangka menopang kebijakan itu. Sementera, kebijakan OJK terkait dengan pembukaan rekening bagi .
 
Satu bulan berikutnya, OJK juga turut mendukung yang dikeluarkan Oktober 2015. Paling tidak ada enam kebijakan, antara lain relaksasi ketentuan persyaratan kegiatan usaha penitipan dan pengelolaan () bank, perancangan skema asuransi pertanian, modal ventura, pemberdayaan Lembaga Pembiayaan Ekpor Indonesia (LPEI), dan sebagainya.
 

MK keberadaan dengan menolak sebagian besar pasal pengujian tentang OJK. Tim Pembela Kedaulatan Ekonomi Bangsa (TPKEB) selaku pemohon menilai fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan oleh OJK dalam Pasal 1 angka1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 37, Pasal 55, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 UU Nomor 21 Tahun 2011 bertentangan dengan UUD 1945. Namun, MK menghapus frasa ‘’ dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 21 Tahun 2011 menjadi: “”.
 

OJK telah menetapkan sebagai Lembaga Alternatif Penyelesian Sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa di sektor perasuransian dan pasar modal. antara lain Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi (BMAI) dan Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Nantinya kedua lembaga itu baru akan bekerja ketika para pihak belum menemui kesepakatan di tahap pertama, yakni antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan. Kedua lembaga itu telah resmi beroperasi sejak 1 Desember 2015 kemarin.
 

Menutup tahun 2015 ini diramaikan lagi oleh teman-teman dari HKHPM, INI, dan juga IAPI. Untuk , para profesi  penunjang pasar modal ini mengajukan HUM atas PP Nomor 11 Tahun 2014. Hal yang diuji masih sama, yakni mempermasalahkan pungutan yang dikenakan kepada profesi penunjang pasar modal. Dalam gugatan yang pertama, MA memutuskan (/NO).
Nomor 11 Tahun 2014

hukumonline

1.    Putusan Uji Materi UU LPS
memohonkanUU Nomor 24 Tahun 2004penjualan sahammenolakkembali mengajukan

2.    Pembobolan Bank via Internet Banking
viainternet banking bankingphishingsoftware internet bankingmalwarehukumonlinedigugat

3.    BI Terbitkan Aturan Kewajiban Penggunaan Rupiah
No. 17/3/PBI/2015UU Nomor 7 Tahun 2011sanksidunia perbankanlawfirmterkena imbas

Surat Edaran (SE) BI No. 17/11/DKSPdual quotation

4.    OJK Kalah di Pengadilan Niaga
kandasUU Nomor 37 Tahun 2004

5.    Bank Harus Taat Pada Putusan Pengadian Konstitusional
permohonanUU Nomor 10 Tahun 1998UU Nomor 7 Tahun 1992No. 109/PUU-XII/2014

6.    Kasus Paililt AAA Sekuritas
pailit

7.    Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I dan III
pelonggaranWNA

Paket Kebijakan Tahap IIItrust

8.    MK Putuskan Keberadaan OJK Konstitusional
mengkukuhkanOJKUU Nomor 21 Tahun 2011dan bebas dari campur tanganOtoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasaan, dan pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini

9.    OJK Tunjuk Lembaga Penyelesaian Sengketa
dua lembagaMereka

10. PP Pungutan OJK Digugat Lagi di MA
kedua kalinyatidak dapat menerimaNiet Ovankelijk Verklaard

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua