Selasa, 22 December 2015

Komnas PA: Kekerasan Anak, Extra Ordinary Crime

Komnas PA kembali mendesak hukuman kebiri diterapkan bagi pelaku kekerasan seksual anak.
ANT
Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait (kanan). Foto: Sgp

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mendesak Pemerintah Indonesia agar segera menetapkan kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).
 
"Kenapa kejahatan luar biasa. Karena anak-anak ini tidak bisa membela diri, diperkosa, lalu harus meregang nyawa. Apa ini bukan kejahatan luar biasa," kata Ketua Umum Komnas PA Arist Merdeka Sirait dalam konfrensi pers di Jakarta, Selasa (22/12).
 
Arist memaparkan sejumlah kasus yang dilaporkan masyarakat pada Komnas PA sebagian besar penganiayaan, pemerkosan hingga pembunuhan terhadap anak. "Bayangkan pelaku melakukan kejahatan dengan korban 26 anak, ada sampai 114 anak," ujar Arist.

Ia mengatakan banyak masyarakat yang melaporkan kasus kekerasan anak hingga tewas ke Komnas PA dan menginginkan pelaku dihukum mati. Maka dengan menetapkan kekerasan terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa, kata Arist, ia berharap para pelaku bisa mendapatkan hukuman yang lebih berat dari vonis yang ditetapkan pada pidana biasa.

"Jadi jangan lagi 10 tahun (penjara), paling tidak 20 tahun," kata dia.

Data dari Komnas Perlindungan Anak menyebutkan kekerasan terhadap anak sejak lima tahun terakhir mencapai 21.689.987 kasus yang tersebar di 33 provinsi dan 202 kabupaten kota. Sebanyak 58 persen dari seluruh kasus pelanggaran hak anak tersebut merupakan kekerasan seksual.
 
Sementara, Sekretaris Jenderal Komnas PA Samsul Ridwan mengatakan pihaknya juga mendorong Pemerintah untuk segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Hukuman Kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

"Komnas PA mendorong Kementerian Hukum dan HAM dan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mempercepat pengesahan Perppu Pemberatan Hukuman Kebiri melalui suntik kimia bagi predator kejahatan seksual terhadap anak," kata Samsul.

Arist mengatakan pihaknya mendukung hukuman kebiri tanpa mencederai fisik pelaku.

"Komnas Perlindungan Anak mendukung hukuman kebiri, tapi tanpa merusak fisik pelaku, itu melanggar HAM," kata Arist.

Ia menjelaskan dukungan Komnas PA dalam hukuman kebiri tersebut dilihat dari perspektif perlindungan anak.

"Komnas PA perspektifnya perlindungan anak, perspektifnya korban yang sampai meninggal dunia," kata dia.

Arist menilai penolakan terhadap isu kebiri yang dikatakan oleh sejumlah kalangan melihat dari sisi hak asasi manusia si pelaku. Sedangkan menurutnya para korban kekerasan telah mengalami penderitaan yang lebih kejam bahkan hingga kehilangan nyawa.

Ia juga menilai pemberatan hukuman tersebut perlu dilakukan mengingat para korban telah mengalami kekerasan seksual dan penganiayaan sebelum dibunuh.

Selain itu, Arist juga memberikan gagasan untuk menghukum sosial para pelaku kekerasan anak dengan menempelkan foto dengan bertuliskan "Awas, Dia Pelaku Kekerasan Seksual".




























Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua