Kamis, 21 Januari 2016

22 Kota Komitmen Terapkan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar

Uji coba kantong plastik berbayar akan dimulai 21 Februari hingga Juni 2016.
ANT
Tumpukan sampah di pintu air Manggarai, Jakarta Selatan. Foto: RES
Sebanyak 22 pemerintah kota berkomitmen menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dari sampah plastik. Komitmen tersebut tertuang dalam dalam rapat bersama sejumlah wali kota.

"Memang pertama ada 17 kota, tapi setelah kita lihat komitmen kota-kota lain maka total ada 22 kota yang akan ikut uji coba menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar," kata Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sudirman di Jakarta, Kamis (21/1).

Sebelumnya, sebanyak 17 kota yang berkomitmen menerapkan kebijakan tersebut. Mereka antara lain Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Ambon dan Papua.

Saat ini, telah bertambah lima kota lagi, antara lain Jayapura, Pekanbaru, Banda Aceh, Kendari dan Yogyakarta yang akan berkomitmen menerapkan kantong plastik berbayar. Kebijakan tersebut akan diuji coba pada 21 Februari 2016 bersamaan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional sampai pada Juni mendatang tepat saat dikeluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang kantong plastik berbayar.

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy mengatakan sebelum dikeluarkannya kebijakan tersebut, Pemkot Ambon pada tahun ini sudah bermaksud untuk membebani seluruh distributor plastik untuk membayar. Belum ada harga pasti untuk satu kantong plastik. Meski begitu, masyarakat masih bisa memanfaatkan kantong ramah lingkungan yang disediakan pemerintah daerah.

"Karena itu kami sambut baik kebijakan ini dan komitmen untuk pelaksanaan di Kota Ambon. Masalah harga saya pikir sampai Rp5000 agar masyarakat tidak lagi gampang membawa kantong plastik, tapi bisa memanfaatkan kantong ramah lingkungan," katanya.

Hal serupa juga diutarakan Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal. Ia mengatakan, pada 2015 Pemkot Banda Aceh sudah mensosialisasikan hal tersebut di 19 desa. Menurutnya tahun 2016 ini, menjadi tahun persiapan untuk upaya pengurangan plastik.

"Dan kita juga mempersiapkan peraturan wali kota, sosialisasi di sekolah-sekolah. Selain itu kita akan bentuk tim khusus untuk pelaksanaan pengurangan kantong plastik," ujar Illiza.

Pjs Wali Kota Banjarmasin HM Thamrin bahkan sudah bertemu dengan pengusaha ritel di daerahnya terkait rencana penerapan kebijakan ini. Menurutnya, para pengusaha sangat responsif menyambut baik kebijakan kantong plastik berbayar karena akan mengurangi beban biaya produksi mereka.

Kepala Subdit Barang dan Kemasan Direktorat Pengelolaan Sampah KLHK Ujang Solihin Sidik menyatakan saat ini KLHK bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) masih terus membahas mekanisme termasuk harga yang pantas untuk kantong plastik berbayar.

"Sampai saat ini opsinya masih Rp500 per kantong plastik, tapi karena ini masih uji coba kita akan lihat mekanisme mana yang terbaik dan harga yang pantas sampai Juni nanti," kata Ujang.

Untuk diketahui, jumlah timbulan sampah kantong plastik terus meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir dimana sekitar 9,8 miliar lembar kantong plastik digunakan oleh masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, hampir 95 persen kantong plastik menjadi sampah. Sementara kantong plastik sulit diurai oleh lingkungan. Indonesia merupakan negara kedua di dunia penghasil sampah plastik terbesar ke laut.
Kantong Plastik Sampah
 - Hady
16.03.16 07:01
Yang kami tanyakan adalah : - Apakah Surat Edaran Menteri sama / setingkat dengan UU ? - Adanya Perda DKI yang mensyaratkan setiap "pemilik toko retail modern harus menyediakan kantong plastik ramah lingkungan" sehingga : -- Penyediakan kantong plastik sampah adalah kewajiban pemilik toko retail modern dan bukan konsumen ? -- Tidakkah setiap pemilik toko modern perlu mendapat sertifikasi telah memakai kantong plastik sampah ramah lingkungan ? - Bukankah kesepakatan harga kantong plastik oleh Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO merupkan suatu kesepakatan kartel ? -- sehingga melanggar aturan perdagangan bebas ? Mohon penjelasannya. Salam
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua