Kamis, 21 January 2016

Implementasi Empat POJK Perusahaan Publik Terkendala Kebiasaan

Tapi tak vital. Notaris menilai sejauh ini empat POJK tersebut sudah diimplementasikan dengan baik.
NNP
Aulia Taufani. Foto: ilunifhui.com

Satu tahun lebih berjalan, implementasi empat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait dengan emiten dan perusahaan publik dinilai kalangan notaris telah berjalan baik. Meski mengapresiasi, namun profesi penunjang pasar modal ini punya sedikit catatan terkait dengan implementasi empat aturan yang diterbitkan sejak 8 Desember 2014 itu.
 
Notaris senior Aulia Taufani mengatakan bahwa keempat POJK ini secara wajib dijalankan oleh para emiten dan perusahaan publik. Artinya, setiap perusahaan tercatat di pasar modal wajib menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam aturan itu.
 
“Peraturan itu sudah berjalan selama setahun. Di periode tahun 2015, bisa dikatakan semua perusahaan atau emiten harus melakukan penyesuaian anggaran dasar (AD/ART) untuk disesuaikan dengan POJK, khususnya  POJK 32 dan POJK 33,” kata Aulia saat dihubungi , Kamis (21/1).
 
Sepengetahuannya, telah banyak emiten dan perusahaan publik yang melakukan perubahan anggaran dasar sepanjang periode tahun 2015. Akan tetapi, ia menyoroti bahwa implementasi empat aturan ini masih terbentur dan terkendala, salah satunya persoalan kebiasaan ().
 
Sebagai contoh misalnya, aturan tentang mekanisme rapat direksi dan dewan komisaris dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Jika merujuk ke aturan itu, nantinya direksi dan dewan komisaris sepanjang periode satu tahun akan banyak melakukan dan mengadakan rapat, baik rapat biasa atau rapat bersama ().
 
Hal tersebut, lanjut Aulia, secara tidak langsung menjadi kendala dalam implementasinya. Meski begitu, kendala seperti itu bukanlah kendala yang vital. Namun, keadaan yang seperti itu hanya perlu dilakukan pengubahan kebiasaan-kebiasaan saja. “Ini sesuatu yang memang berubah dari pola-pola yang selama ini ada,” katanya.
 
Ia mengakui jika keempat POJK itu sangat rinci dan detil dibandingkan dengan aturan yang berlaku sebelumnya. Hanya saja, ia yakin sekali jika dalam waktu singkat setiap emiten dan perusahaan publik akan terbiasa untuk mengimplementasikan aturan-aturan itu.  
 
“Nah ini POJK mengatur sangat detil sampai ke urusan-urusan yang seperti itu. Ini tentunya perlu waktu untuk membiasakan diri bagi perusahaan-perusahaan. Sebenarnya nanti akan terlihat di tahun 2016,” kata Ketua Komite Kerjasama Organisasi Profesi ILUNI FHUI.
 
Untuk diketahui, keempat aturan itu antara lain POJK Nomor tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK Nomor tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK Nomor tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dan yang terakhir POJK Nomor tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
 
“Tapi ini kan sesuatu yang memang berubah dari pola-pola yang selama ini ada. perubahan itu kan perlu waktu dan proses. Mungkin nanti baru kelihatan pas tahun 2016, ini karena tahun 2015 baru masuk tahapan penyesuaian anggaran dasar dulu baru,” jelasnya.
 


mandatory

hukumonline

culture

joint section

culture





32/POJK.04/201433/POJK.04/201434/POJK.04/201435/POJK.04/2014

cultureculture

*Untuk membahas persoalan ini secara lebih komprehesif, Divisi Project Hukumonline akan menggelar acara diskusi dengan tema "Pelaksanaan Paket Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perusahaan Terbuka Tahun 2014: Efektifitas dan Tantangannya (Satu Tahun POJK No. 32/POJK.04/2014, POJK No. 33/POJK.04/2014, POJK No. 34/POJK.04/2014, dan POJK No. 35/POJK.04/2014)" pada hari Rabu, 27 Januari 2016 di AVARA Lounge, Epicentrum Walk, pukul 08.30 - 16.00. Info lebih lengkap klik di sini.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua