Minggu, 31 January 2016

Menteri Yasonna: Indonesia Masih Kekurangan Pengacara Andal

Kemampuan berbahasa asing profesi hukum salah satu kunci sukses masuki MEA.
ADY THEA
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly berbicara dalam Diskusi Ilmiah dan Reuni Akbar Alumnus FH USU, Jakarta, Sabtu (30/1). Foto: MYS

Lalu lintas barang, jasa dan tenaga kerja professional antarnegara-negara Asia Tenggara kian terbuka setelah integrasi melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Semua profesi hukum harus menyiapkan diri menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.
 
Berbicara dalam diskusi ilmiah dalam alumnus Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara di Jakarta, Sabtu (30/1), Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengingatkan iklim kompetisi yang berlangsung dalam MEA akan berimbas pada profesi hukum. Salah satunya pengacara.
 
Selama ini, kata Yasonna, Pemerintah kesulitan mendapatkan pengacara lokal yang andal seperti dalam forum-forum arbitrase internasional. Pemerintah membutuhkan pengacara lokal andal itu saat ada gugatan melalui arbitrase. Dalam iklim investasi sekarang, potensi gugatan melalui internasional kian besar.
 
Karena itu Yasonna menilai pengacara andal dibutuhkan. Selama ini, walau sudah menggunakan pengacara lokal yang dianggap punya kualitas terbaik, tapi tetap saja untuk menghadapi gugatan di arbitrase Pemerintah masih menyewa pengacara dari luar negeri.
 
Yasonna berharap agar ke depan profesi hukum di Indonesia bisa menyiapkan diri agar mampu bersaing di tingkat global. Menurutnya, profesi hukum harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa asing. “Kesiapan ini sangat dibutuhkan, kemampuan berbahasa asing itu penting,” katanya dalam acara reuni akbar yang dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat hukum itu.
 
Sejauh ini profesi hukum memang tak disebut secara langsung dalam (MRA). Yang disebut adalah profesi akuntan, teknik, arsitektur, keperawatan, kesehatan (tenaga medis), dokter gigi dan pariwisata. Tetapi bukan berarti tak ada implikasi MEA terhadap jasa-jasa yang diberikan penyandang profesi hukum.
 
Ketua Umum DPN Peradi, Fauzi Yusuf Hasibuan, melihat profesi hukum khususnya advokat masih punya waktu dua tahun lagi untuk ikut bersaing dalam MEA. Untuk menghadapi itu harus dilakukan persiapan yang baik sehingga Indonesia bisa memenangkan kompetisi yang ada di MEA.
 
Sebagai organisasi advokat yang ditugaskan negara untuk melakukan rekrutmen dan pendidikan advokat, Fauzi menyebut lembaganya sudah menyiapkan langkah menghadapi MEA. Di antaranya menjalin kerjasama dengan universitas untuk meningkatkan pendidikan advokat. Saat ini Peradi telah bekerjasama dengan program Magister Universitas Gajah Mada. “Ke depan rekrutmen dan pendidikan advokat dilakukan lewat kerjasama dengan universitas,” ujarnya.

Advokat dan kurator Ricardo Simanjuntak berpendapat profesi hukum berjalan beriringan dengan aktivitas bisnis. Oleh karenanya di era MEA ia melihat kerja-kerja advokat akan lebih banyak berkutat pada kegiatan non litigasi. Misalnya, membantu pelaku usaha agar berbisnis sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. “Ketika investor asing mau berinvestasi di Indonesia pasti dia akan bertanya kepada pengacara bagaimana hukum yang ada di Indonesia,” tukasnya.
 
Ricardo juga melihat ada ketentuan dalam UU Advokat yang melarang berkantor di Indonesia. Namun ia yakin ketentuan itu di era MEA tidak akan bertahan. Oleh karenanya profesi hukum di Indonesia, khususnya advokat harus siap menghadapi MEA dan era globalisasi. Salah satu kemampuan yang wajib dimiliki profesi hukum agar mampu bersaing di era MEA yakni berbahasa asing.
 
“Kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik maka peluang MEA tidak dapat kita raih,” pungkasnya.


reuni akbar

beracara di tingkat internasionalarbitrase





Mutual Recognition Agreement







advokat asing

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua