Senin, 01 Pebruari 2016

Pemerintah Uji Coba Layanan Satu Atap Buruh Migran

Calon TKI di sektor domestik akan kesulitan.
ADY
Terminal khusus TKI di bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Foto: Sgp
Salah satu kewajiban pemerintah terhadap buruh migran Indonesia adalah perlindungan. Sebagai upaya mewujudkan itu pemerintah melakukan uji coba layanan satu atap bagi calon buruh migran Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, mengatakan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) sepakat untuk menyiapkan fasilitas layanan tersebut. Pelayanan dengan sistem berbasis online diharapkan bisa lebih menjamin perlindungan terhadap buruh migran Indonesia, terutama yang berasal dari NTT.
 
"Pemerintah ingin memperbanyak layanan satu atap bagi TKI untuk mempermudah perizinan dan meminimalkan praktik calo yang terjadi selama perekrutan dan pengiriman TKI," kata Hanif dalam keterangan pers yang diterima hukumonline, Kamis (28/1).
 
Selama ini NTT tercatat sebagai salah satu kantong buruh migran Indonesia terbesar. Layanan satu atap diharapkan dapat memperbaiki tata kelola penempatan buruh migran. Hanif menyebut lewat fasilitas itu calon buruh migran bisa memperloleh sumber informasi yang benar. Sumber informasi penting untuk mencegah agar calon buruh migran tidak terjebak human trafficking dan penempatan secara tidak prosedural.
 
Layanan satu atap itu meliputi antara lain imigrasi, bank daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Peran aktif pemerintah daerah (Pemda) diperlukan untuk menyukseskan program layanan satu atap. Misalnya, dalam penyediaan data calon buruh migran secara online, lahan, gedung dan SDM. Pemerintah pusat berperan menyediakan dana dekonstruksi yang dianggarkan dari APBN untuk Kementerian Ketenagakerjaan.
 
Layanan satu atap diharapkan mampu memangkas proses birokrasi, sehingga pelayanan yang diberikan terhadap calon buruh migran bisa mudah, cepat dan murah. Selama ini calon buruh migran Indonesi  harus melewati proses birokrasi yang panjang dan biaya mahal.
 
Hanif menekankan layanan satu atap di kantong-kantong buruh migran perlu disiapkan. Itu sebagai bentuk pemerintah untuk “menghadirkan negara” dalam memberi perlindungan terhadap buruh migran. Proses birokrasi yang panjang bisa memicu calon buruh migran mengambil jalan pintas. Ujungnya, berangkat ke luar negeri dengan cara yang tidak prosedural. Kondisi itu membuat buruh migran Indonesia menjadi rentan.
 
Ketua Keluarga Buruh Migran Indonesia (Kabar Bumi), Iweng Karsiwen, mengatakan upaya yang dilakukan pemerintah membentuk layanan satu atap itu baik. Namun, kemudahan pelayanan itu tidak dapat dirasakan langsung oleh calon buruh migran yang ingin bekerja ke luar negeri di sektor domestik. Pasalnya, segala dokumen yang dibutuhkan itu diurus oleh PPTKIS/PJTKI. Sehingga yang merasakan pelayanan itu bukan calon buruh migran tapi PPTKIS/PJTKI.
 
Iweng menjelaskan, UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (PPTKILN) mewajibkan agar calon buruh migran yang ingin bekerja di sektor domestik menggunakan jasa PPTKIS/PJTKI. Mengingat DPR dan Pemerintah sedang membahas revisi UU PPTKILN menjadi UU PPILN, Iweng berharap agar persoalan layanan itu dimasukan.
 
“Buruh migran harus diberi pilihan apakah mereka mau mengurus segala dokumen lewat PPTKIS/PJTKI atau mengurus sendiri (mandiri),” katanya kepada hukumonline lewat telepon, Senin (1/2).
 
Jika pilihan itu diberikan dan buruh migran bisa mengurus dokumen secara mandiri maka layanan satu atap perlu dibangun diberbagai kantong kantong buruh migran. Dengan begitu pemerintah telah memberi kemudahan pelayanan terhadap buruh migran.

 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua