Rabu, 10 February 2016

Revisi UU ITE Tak Sekadar Harmonisasi dengan KUHP

Pemblokiran situs seharusnya untuk dan atas nama penegakan hukum.
ADY
Ilustrasi: BAS

Revisi tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sedang dibahas di DPR. Panitia Kerja revisi UU ITE telah melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah pemangku kepentingan. Revisi ini diangap karena sudah cukup banyak yang menjadi elastisitas pasal-pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE.
 
Salah satu usulan yang disampaikan kepada Panja adalah harmonisasi antara UU ITE dan KUHP. Seperti diketahui DPR juga tengah membahas RUU KUHP. Ketua Badan Pengurus ICJR, Anggara Suwahju, menilai harmonisasi penting dilakukan guna mencegah duplikasi ketentuan pidana dalam kedua tersebut.
 
Salah satu aturan yang disasar adalah sanksi dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Ancamannya selama ini enam tahun penjara sehingga dengan memakai pasal ini seseorang yang dituduh mencemarkan nama baik bisa langsung ditahan polisi. Ancaman maksimal pidana diusulkan turun menjadi empat tahun.
 
UU ITE mengancam pelaku perjudian dengan penjara maksimal 6 tahun. Padahal, KUHP telah mengatur tindak pidana sejenis dengan ancaman selama-lamanya 10 tahun. ICJR mengusulkan agar Komisi I DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) dalam merevisi UU ITE sehingga pembahasannya bisa dilakukan lintas Komisi di DPR. Dengan begitu peluang harmonisasi antara revisi UU ITE dengan KUHP bisa berjalan baik. “Maka itu kami menuntut revisi UU ITE dan KUHP harus sinkron,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (10/2).
 
Anggara juga mengusulkan agar penyitaan dan penahanan dalam UU ITE harus melalui izin ketua pengadilan. Dengan begitu aparat berwenang tidak bisa sembarangan melakukan penahanan dan penyitaan. Hal itu selaras dengan rancangan KUHAP yang menyaratkan dalam melakukan penahanan harus melalui izin ketua pengadilan. Sayangnya, pemerintah ingin menghapus syarat izin tersebut dalam UU ITE.
 
ICJR juga menyinggung pemblokiran laman (). Menurut  Anggara, pemblokiran harus berlandaskan penegakan hukum. Selama ini, setiap orang dapat mengajukan pemblokiran meskipun tidak dalam rangka penegakan hukum. Regulasi yang mengatur tentang pemblokiran dan filtering itu dirasa tidak cukup kuat karena bentuknya hanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Mestinya, ketentuan terkait hal itu dimasukan dalam revisi UU ITE.
 
Koordinator Safenet, Damar Juniarto, melihat RDPU yang dilakukan panja revisi UU ITE beberapa waktu lalu hanya berkutat pada pembahasan pasal 27 ayat (3) UU ITE yakni terkait penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Padahal banyak ketentuan lain yang perlu dicermati dalam UU ITE seperti bagaimana UU ITE mengakui perlindungan dalam mengakses informasi sebagaimana amanat konstitusi.  “Kami mendesak revisi UU ITE bukan saja terhadap pasal-pasal karet tapi lebih komprehensif,” tukasnya.
 
Program Manajer Yayasan SatuDunia, Anwar Natari, menilai anggota panja revisi UU ITE belum memahami kebutuhan masyarakat. Itu terlihat dari RDPU antara panja dengan akademisi beberapa waktu lalu yang lebih banyak diwarnai dengan keluhan anggota DPR terkait pencemaran nama baik di media elektronik. Akibatnya revisi UU ITE seolah hanya menyasar pasal 27 ayat (3) UU ITE.
 
“Dalam RDPU itu terlihat anggota DPR lebih banyak curhat ketika mereka di- di internet. Padahal mereka harusnya memahami kebutuhan masyarakat daripada kepentingannya sendiri,” urainya.
 
Kemudahan penyebaran informasi di internet menurut Anwar harus disikapi oleh pejabat publik sebagai kritik. Sehingga mereka harus hati-hati dalam melakukan tindakan. Begitu juga dengan lembaga lain seperti perusahaan atau lembaga yang menghasilkan suatu produk atau layanan untuk masyarakat. Ketika produk atau pelayanan mereka dikritik di internet yang dilakukan harusnya perbaikan, bukan malah mengajukan tuntutan terhadap orang yang melontarkan pendapat di internet.
UU No. 11 Tahun 2008pentingkorban

Wet

pidana penghinaan





website





bully

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua