Jumat, 12 Pebruari 2016

LSM MAKI Praperadilankan KPK Terkait Kasus Bank Century

Pansus Century sudah memberikan rekomendasi, namun KPK tidak memproses seluruh nama yang ditengarai kuat terlibat.
RFQ
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman. Foto: SGP
Kasus dugaan mega skandal Bank Century senilai Rp6,7 triliun tak berujung usai. Meski KPK  DPR melalui Pansus Century sudah memberikan rekomendasi, namun KPK tidak menindaklanjuti seluruhnya. Pasalnya, KPK  dinilai tidak memproses seluruh nama yang ditengarai kuat terlibat. Atas dasar itulah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mendaftarkan praperadilan terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 
“Hari ini Jumat tanggal 12 Pebruari 2016, MAKI telah mengajukan gugatan Praperadilan melawan KPK atas tidak diteruskannya kasus korupsi Bank Century. Pendaftaran telah diterima dengan register No. 11/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel dan sesuai rencana akan disidangkan maksimal dua pekan kedepan,” ujar koordinator MAKI, Boyamin Saiman di Jakarta, Jumat (12/2).
 
Menurutnya, salinan lengkap putusan kasasi atas nama terdakwa Budi Mulya sudah diterima KPK sebulan lalu. Apalagi, KPK dinilai telah berjanji akan segera menindaklanjuti perkara korupsi Bank Century setelah mendapatkan salinan lengkap putusan kasasi Budi Mulya. Dengan tidak menindaklanjuti perkara Bank Century, KPK dinilai ingkar janji. Malahan Boyamin menilai KPK telah melakukan bentuk penghentian penyidikan secara tidak sah.
 
“Telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah,” ujarnya.

Pertimbangan putusan kasasi, Mahkamah Agung dimaknai mempersoalkan keputusan/penetapan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). Selain itu juga penetapan Bank gagal berdampak sistemik. Dengan begitu, tak saja melibatkan Budmi Mulya dalam kasus Bank Century, namun juga melibatkan semua pejabat yang turut serta ikut memutuskan pemberian FPJP dan penetapan Bank gagal berdampak sistemik.

“Sehingga semestinya KPK segera menetapkan Tersangka baru yang berasal dari surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum KPK dalam persidangan terdakwa Budi Mulya,” ujarnya.

Alasan dikabulkannya kasasi jaksa KPK tertuang dalam putusan kasasi Mahkamah Agung No.861 K/Pid.Sus/2015. Pada halaman 826, majelis kasasi membenarkan alasan kasasi yang diajukan jaksa KPK. Majelis kasasi dalam pertimbangannya berpendapat Budi Mulya  selaku Deputi Gubenur Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan pejabat lainnya. Yakni sebagaimana disebutkan nama–nama dalam surat dakwaan penuntut umum.
 
Robert Tantular dan Raden Pardede dinilai telah merugikan keuangan negara dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp.689,3 miliar. Tak hanya itu, proses penetapan Bakn Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik sebesar Rp6,7 triliun. Hal itu berdasarkan laporan audit BPK No.64/LHP/XV/12/2013 tanggal 20 Desember 2013.Kemudian juga dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) yang dikucurkan sebesar Rp1,2 triliun. Sehingga, total berjumlah Rp8,012 triliun.
 
Dikatakan Boyamin, majelis kasasi telah menambahkan kerugian negara dengan total menjadi Rp8,012 melebihi dari temuan BPK. Dengan kata lain, tidak semata hanya Rp6,7 trilin dan Rp689 miliar berdasarkan temuan BPK dan Pansus Century. Ia menilai tindakan penyelamatan Bank Century secara keseluruhan merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara.
 
“Sehingga KPK harus segera menetapkan Tersangka Baru dari sekian nama yang disebut dalam Surat Dakwaan. Dengan belum adanya penetapan Tersangka Baru maka cukup beralasan diajukan gugatan Praperadilan ini,” pungkasnya.
 
Sebelumnya, majelis kasasi yang terdiri dari Artidjo Alkostar, M Askin dan MS Lumme menerbitkan putusan kasasi terhadap Budi Mulya pertengahan tahun 2015. Putusan kasasi memperberat hukum dua tahun, dari sebelumnya 13 tahun menjadi hukuman 15 tahun penjara. Selain pidana penjara, Budi Mulya pun dibebankan membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan. Putusan diambil dengan suara bulan tanpa adanya dissenting opinion.

Kala Abraham Samad dan Bambang Widjojanto masih bertengger di KPK, mereka berjanji bakal menetapkan tersangka lain setelah putusan Budi Mulya berkekuatan hukum tetap. Pasalnya dalam amar putusan di Pengadilan Tipikor, menyebut adanya keterlibatan mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono.

 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua