Senin, 22 February 2016

Kasus Dihentikan, Pengacara Novel: Ini Cara yang Benar

Jika ada pihak yang keberatan atas terbitnya SKPP, Kejagung persilakan untuk ajukan gugatan praperadilan.
FAT/ANT
Novel Baswedan di kantor KPK, Jumat (4/12). Foto: RES
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu akhirnya mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas perkara yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan terkait kasus tindak penganiayaan pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada 2004.

"Diputuskan penangangan perkara Novel Baswedan dihentikan penuntutannya dengan alasan karena tidak cukup bukti. Dan demi hukum karena sudah kedaluwarsa kasus tersebut," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Noor Rachmad di Jakarta, Senin (22/2).

Noor Rachmad mengatakan SKPP itu ditandatangani langsung oleh Kejati Bengkulu dengan nomor putusan B-03/N.7.10/EP.I/02/2016. Menurutnya, dengan diterbitkannya SKPP tersebut, maka penanganan kasus dengan tersangka Novel Baswedan sudah selesai.
 
Alasan terbitnya SKPP ini karena kedaluwarsa kasus tersebut. Kasus itu terjadi pada 18 Februari 2004. Kemudian, sesuai Pasal 79 KUHP yang menyebutkan kalau ancaman terhadap seseorang tiga tahun penjara maka kedaluwarsanya 12 tahun. "Maka kedaluwarsanya pada 19 Februari 2016," kata Noor Rachmad.

Ia juga menyebutkan dalam mengambil keputusan itu murni hukum alias tidak ada intervensi dari pihak manapun. "Kita menangani secara profesional, tidak ada yang namanya intervensi itu," tegasnya.

Mantan Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) itu tak menampik bahwa perkara tersebut sempat dilimpahkan ke pengadilan. Namun belakangan ada keraguan dari jaksa penuntut umum. "Seharusnya yang namanya masuk ke pengadilan harus ada keyakinan dari penuntut umum," ucapnya.

Karena itu, dari hasil diskusi yang panjang maka memperoleh keyakinan adanya keraguan dalam melanjutkan perkara itu. Akhirnya kasus dihentikan dengan diterbitkannya SKPP. Kemudian, lanjut Noor Rachmad, Kejagung juga mempersilakan pihak yang keberatan atas terbitnya SKPP ini untuk mengajukan gugatan praperadilan.
 
"Kalau ada bukti lebih kuat atau novum baru, silakan diajukan kembali. Ini mekanisme kok," katanya.
 
Terpisah, kuasa hukum Novel, Muji Kartika Rahayu dalam siaran persnya mengapresiasi keputusan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan. Menurutnya, terbitnya SKPP itu merupakan cara yang benar dalam menyikapi persoalan yang dihadapi Novel. Selain kedaluwarsa, SKPP terbit juga karena tidak cukup bukti dalam kasus itu.
 
“Memberikan apresiasi kepada Jaksa Agung dan seluruh jajaran yang telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP),” tulis Muji.
 
Selain itu, lanjut Muji, keluarnya SKPP ini sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo agar kasus Novel diselesaikan hanya melalui cara-cara yang dibenarkan oleh hukum. “Kejaksaan/jaksa penuntut umum sebagai “dominus litis” dalam perkara pidana telah melaksanakan tugasnya yakni memeriksa dan mengoreksi penyidikan oleh Kepolisian,” katanya.
 
Bahkan, Muji menambahkan, keluarnya SKPP juga sejalan dengan temuan dan rekomendasi Ombudsman RI yang intinya terdapat sejumlah pelanggaran mal administrasi atau penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan kasus Novel. Menurutnya, terbitnya SKPP ini juga menjadi preseden yang baik dalam menyelesaikan kasus kriminalisasi lainnya.
 
“Keluarnya SKPP terhadap perkara NB (Novel Baswedan) merupakan langkah maju dan preseden positif untuk menyelesaikan kriminalisasi bagi Bambang Widjoyanto, Abraham Samad, Denny Indrayana, Emerson Yuntho, Erwin Natosmal dan pegiat antikorupsi lainnya,” tutup Muji.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua