Senin, 29 February 2016

Ini Manfaat Kartu Identitas Anak Versi Mendagri

Niat baik KIA harus menggunakan pendekatan anak, bukan proyek. Masih banyak persoalan di E-KTP.
RFQ
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Foto: RES
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Kemendagri sedang menyiapkan beragam perangkat dalam rangka penerapan kebijakan tersebut di 50 kota.
 
Demikian disampaikan Mendagri, Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Senin (29/2). “Untuk tahun ini kita sudah melakukan persiapan untuk 50 kota,” ujarnya.
 
Tjahjo mengatakan, pihaknya dalam penerapan kebijakan tersebut telah mengadopsi 10 daerah tingkat (Dati) II. Pasalnya, kesepuluh Dati II itu telah memiliki inisiatif untuk mendata identitas anak. Daerah yang telah menerapkan KIA antara lain Malang, Depok,  Pangkal Pinang, Makassar, dan Kabupaten Bantul. Dikatakan Tjahjo, Permendagri yang diterbitkan berskala nasional. Dengan begitu, semua anak di Indonesia mesti dibuatkan KIA oleh orang tua masing-masing.
 
Mantan anggota DPR periode 2009-2014 itu mengatakan, dengan memiliki KIA bagi anak berusia 13 tahun, setidaknya sudah beranjak di SLTP dapat memiliki tabungan pribadi. Menurutnya, bila di sekolah, anak ingin memiliki tabungan mesti menggunakan KTP orang tua, dengan memiliki KIA dapat langsung memenuhi persyaratan membuat rekening tabungan.
 
“Jadi bisa bermanfaat buat mengurus apa-apalah. Kan di samping kartu pelajar dia punya  kartu identitas,” ujarnya.
 
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berpendapat, ketika anak telah beranjak usia 17, maka otomatis KIA menjadi KTP. Pasalnya, nomor yang tertera dalam KIA akan tetap sama dan tidak berganti  dengan yang tertera di KTP. Ia menilai dengan memiliki KIA setidaknya anak dapat memiliki beberapa kemudahan.
 
“Kalau dia harus ke luar negeri misalnya, mengurus paspor yang dibawah dapat kartu sehat, kartu pintar,” ujarnya.
 
Anggota Komisi II Sukirman berpandangan, penerapan KIA oleh kemendagri mesti didukung. Namun, ia memberikan catatan agar Mendagri menyelesakan terlebih dahulu persoalan E-KTP yang masih menuai persoalan. Menurutnya, E-KTP bila tidak diselesaikan hingga rampung bakal menjadi bom waktu. Apalagi dengan sistem E-KTP dalam menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
 
“Pada saat mereka (masyarakat) ingin menyampaikan hak suara, ternyata mereka belum terdaftar dan sebagainya. Ini tak kalah penting harus diselesaikan, tapi bukan berarti mengesampingkan program-program yang disampaikan menteri,” kata politisi Partai Amanat Nasional itu.
 
Anggota Komisi II Agung Widyantoro mengkritisi kebijakan Permendagri No.2 Tahun 2016. Menurutnya, program KIA tak layak. Pasalnya ketika akan mendaftarkan anak sekolah/universitas cukup menggunakan akta kelahiran. Menurutnya kebijakan yang diterbitkan pemerintah mesti mengedepankan aspek manfaat, bukan sebaliknya menjadi tumpang tindih.
 
“Kita harus kembali ke aspek manfaat,” tukas politisi Partai Golkar itu.
 
Habiskan miliaran
Dalam penerapan kebijakan tersebut, Kemendagri sudah menggarkan dana sebesar Rp8,7 miliar yang diambil dari APBN. Anggaran tersebut digunakan peruntukannya yakni sosialisasi pelatihan dan penyediaan blanko KIA. Menurut Tjahjo,  inovasi terhadap daerah yang telah menerapkan KIA  untuk kemudian diakomodir dalam Permendagri No.2 Tahun 2016.
 
Agung Widyantoro mengatakan penggunaan APBN mesti berjalan ketat. Termasuk APBN Perubahan 2016 mesti dilakukan pembahasan lebih lanjut. Menurutnya, bila hanya 50 kabupaten kota, menjadi pertanyaan dengan daerah lain.
 
“Niat baik buat KIA harus memakai pendekatan anak, jangan pendekatan proyek,” pungkasnya.

 
Kartu Identitas Anak
 - Pandu Triwijoso
03.08.17 08:28
Sekolah menerbitkan juga kartu pelajar yang berisi identitas anak. Hal ini tumpang tindih dengan KIA. Kenapa tidak disatukan saja? Informasi NIK (nomor induk kependudukan) bisa dicantumkan di dalam kartu pelajar.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua