Senin, 07 Maret 2016

Komnas Perempuan: Tahanan Perempuan Rentan Alami Kekerasan Seksual

ANT

Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta lembaga permasyarakatan diperbaiki untuk mencegah kekerasan pada perempuan.

Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan Mariana Amiruddin di Jakarta, Senin menuturkan diperlukan perbaikan sistem pemidanaan dengan memerhatikan kebijakan yang menempatkan standar penahanan berdasarkan Konvensi Anti Penyiksaan dengan tujuan rehabilitasi untuk tahanan.

Menurut dia, diperlukan juga perbaikan manajemen dan administrasi penahanan dengan petugas yang memiliki wawasan mengenai HAM dan gender yang memahami kebutuhan khusus perempuan, khususnya terkait masalah reproduksi.

"Rumah tahanan harus diperbaiki sistemnya untuk mencegah kekerasan pada perempuan. Jangan setelah dipenjara kebutuhannya dianggap sama, padahal kebutuhan dasar perempuan berbeda," ujar dia.

Masalah kelebihan kapasitas dan ketiadaan anggaran, ujar dia, juga merupakan pemicu tidak diperhatikannya kondisi khusus perempuan.

Ia mengatakan perbaikan tersebut perlu dilakukan terkait adanya penemuan penganiayaan terhadap perempuan warga binaan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, oleh sipir.

"Sebenarnya kasus ini bukan pertama di lapas, ini ditemukan di pemantauan 2015, kami yakin banyak terjadi di lapas lainnya. Tahanan perempuan ini rentan mengalami kasus kekerasan seksual di lapas," kata Mariana.

Komnas Perempuan juga meminta Polri segera menuntaskan penyidikan kasus itu dan melimpahkan kepada pengadilan.

Terkait kasus yang terjadi pada 21 Desember 2015 itu, Komnas Perempuan juga telah mengirimkan surat masukan dan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan HAM, Dirjen Permasyarakatan Kemkumham, Kepala Rutan Pondoke Bambu serta Polri.
















Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua