Selasa, 08 Maret 2016

Prapenuntutan Dipersoalkan, Kejaksaan dan Kepolisian Menjawab

Seharusnya materi permohonan ini dimasukkan dalam materi revisi KUHAP.
AGUS SAHBANI
Suasana sidang pengujian KUHAP terkait pemeriksaan berkas perkara dalam proses prapenuntutan di Gedung MK, Selasa (8/3). Foto: MaPPI
Pemerintah yang diwakili Kejaksaan dan Kepolisian (Polri) secara resmi menyampaikan pandangan/tanggapannya terkait pengujian Pasal 14 huruf b, dan i, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 139 KUHAP terkait pemeriksaan berkas perkara dalam proses prapenuntutan. Dalam keterangannya, pemerintah menilai pasal-pasal itu tidak diskriminatif dan merupakan persoalan implementasi norma sebuah undang-undang.
 
“Pasal-pasal yang diuji sama sekali tidak menghilangkan hak para pemohon dan tidak bersifat diskriminatif, tetapi umum berlaku kepada setiap orang termasuk warga negara asing,” ujar Koordinator Perdata dan TUN Kejagung, Eril Prima Putra Agoes saat membacakan pandangan pemerintah dalam sidang lanjutan pengujian KUHAP di gedung MK, Selasa (08/3).
 
Koordinator Masyarakat Pemantau Peradian Indonesia (MaPPI FHUI) Choky Ramadhan bersama aktivis lain yakni Carlos Tuah Tennes, Usman Hamid, dan Andro Supriyanto mempersoalkan pasal-pasal itu. Sebab, aturan prapenuntutan itu dinilai semakin memperlemah peran penuntut umum sebagai pengendali perkara. Praktiknya, proses prapenuntutan sering menimbulkan kesewenang-wenangan penyidik dan berlarutnya penanganan perkara dalam proses prapenuntutan (bolak-balik berkas perkara).
 
Misalnya, Usman Hamid menjadi tersangka pencemaran nama baik sejak tahun 2005 hingga kini tidak jelas penanganan perkaranya. Ada pula Andro, seorang pengamen di Cipulir yang pernah menjadi korban penyiksaan dalam tahap penyidikan. Andro mencabut keterangan Berita Acara Penyidikan (BAP) yang mengaku pernah membunuh karena di bawah tekanan penyidik. Meski pengadilan tingkat pertama menghukum Andro, di tingkat banding dan kasasi Andro dibebaskan karena pengakuan tersangka terbukti diambil secara tidak sah.
 
Para pemohon meminta agar pasal-pasal itu ditafsirkan secara konstitusional bersyarat. Misalnya, Pasal 14 huruf b KUHAP khususnya frasa “apabila ada kekurangan” dihapus, sehingga apabila tidak ada kekurangan, jaksa tetap bisa melakukan pemeriksaan tambahan.
 
Eril menegaskan kalaupun pelaksanaan pasal-pasal tersebut ada penyimpangan oleh polisi atau jaksa bukan berarti hal ini penyimpangan penegakan hukum yang mengandung persoalan konstitusional norma. Permohonan ini lebih didasari pengalaman tidak menyenangkan para pemohon. “Apa yang dipersoalkan para pemohon bukanlah isu konstitusionalitas, tetapi lebih pada implementasi terkait proses prapenuntutan,” kata Eril.
 
Dia menilai dalil Pasal 14 huruf b KUHAP yang menyatakaan frasa “apabila ada kekurangan penyidikan” menimbulkan ketidakpastian hukum adalah dalil keliru, tidak berdasar, tidak logis, dan jauh dari kebenaran. Frasa tersebut sebagai bentuk pembagian tugas antara penyidik dan penuntut umum. “Proses ini justru sangat penting untuk memastikan perkara yang akan dilimpahkan pengadilan telah mempunyai alat bukti yang memadai,” kata dia.
 
Selain itu, meski tidak ada kewajiban pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, tetapi praktik pengiriman SPDP seolah-olah sudah menjadi kewajiban penyidik kepada jaksa. Ini artinya, jaksa juga bisa mengontrol kinerja penyidik hingga tahap penuntutan. Dalil Pasal 139 KUHAP dinilai pemohon tidak menentukan kapan penuntut umum atas status berkas perkara menimbulkan ketidakpastian hukum juga keliru.“Praktiknya, penuntut umum selalu bertindak segera menentukan berkas perkara untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan,” lanjutnya.
 
Kabag Bankum Mabes Polri, Kombes (Pol) Agung Makbul menilai permohonan ini tidak tepat diajukan ke MK karena bukan persoalan konstitusionalitas norma. Sebab, materi permohonan lebih pada persoalan legislative review yang merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang.
 
Agung melanjutkan kalau persoalannya lamanya proses penyidikan memang KUHAP tidak mengatur batas waktu proses penyidikan itu. Hanya saja, KUHP dan KUHAP mengatur daluwarsa penuntutan perkara pidana.
 
“Ancaman pidananya kurang dari 3 tahun, daluwarsanya 6 tahun. Yang ancamannya lebih 5 tahun, daluwarsanya 18 tahun. Kalau tidak ada batas waktu bolak-balik berkas penyidikan itu memang tidak diatur karena terkadang penyidik mengalami kesulitan melengkapi berkas penyidikan karena kasusnya sulit, misalnya barang buktinya dibuang di laut atau dipendam di tanah kan sulit itu, tidak bisa menentukan waktu kapan bisa ditemukan?”

“Makanya, tadi kata Mahkamah juga betul, saat ini kan ada rencana revisi KUHAP. Seharusnya materi permohonan ini dimasukkan dalam materi revisi KUHAP saja. Ini yang lebih tepat.”
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua