Jumat, 11 Maret 2016

Advokat Ini Sempat Bertanya ke Siapa Andri Mengurus Salinan Putusan Kasasi

Namun, Andri tidak pernah menyampaikan dan hanya menyanggupi.
NOV
Kasubdit Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus MA Andri Tristianto Sutrisna. Foto: RES
Pengacara Awang Lazuardi Embat, Syarief Hidayatullah mengatakan kliennya menyadari bahwa Kasubdit Kasasi Perdata Mahkamah Agung (MA), Andri Tristianto Sutrisna tidak memiliki wewenang untuk menunda penyerahan salinan putusan kasasi perkara korupsi Ichsan Suaidi. Oleh karena itu, Awang sempat menanyakan kepada siapa Andri akan mengurus hal tersebut.
 
"Andri tidak memberitahukan dengan siapa dia punya link. Tidak disampaikan. Jadi, Awang juga menanyakan, ke siapa nanti proses itu akan bermuara. Namun, Andri tidak menyampaikan. Hanya dia menyanggupi untuk  membantu proses penundaan penurunan berkas putusan kasasi," katanya usai mendampingi Awang di KPK, Jumat (11/3).
 
Awang merupakan pengacara perusahaan Ichsan. Berdasarkan catatan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Awang mulai berpraktik sebagai pengacara sejak tahun 1991. Pria kelahiran Surabaya, 29 Januari 1963 ini tercatat dengan nomor keanggotaan 91.10180 sebagai anggota Dewan Pimpinan Cabang PERADI Malang.
 
Syarief menjelaskan, Awang sudah mengenal Andri sekitar Mei 2015. Awang dikenalkan oleh seorang temannya kepada Andri di Jawa Barat. Awalnya, Ichsan mendapatkan kabar putusan kasasinya akan segera turun. Ichsan berkeinginan agar penyerahan salinan putusan kasasi dari MA ke Pengadilan Negeri (PN) Mataram ditunda.
 
Sebab, lanjut Syarief, Ichsan juga sedang menyiapkan diri untuk pengajuan peninjauan kembali (PK). Atas keinginan Ichsan tersebut, berkembang wacana mengenai bagaimana langkah konkrit untuk menunda penyerahan salinan putusan ke PN Mataram. Awang meneruskan keinginan Ichsan kepada Andri yang telah dia kenal sebelumnya.
 
"Awang ini kan hanya kenal Andri. Dan Andri waktu itu gayung bersambut menyanggupi walau posisinya bukan di bagian pidana khusus. (Muncul angka Rp400 juta untuk mengurus penundaan salinan putusan?) Kalau dari pengakuan Awang, memang Rp400 juta angka yang diminta Andri. Andri yang memasang angka Rp400 juta," ujarnya.
 
Setelah angka Rp400 juta disepakati, menurut Syarief, Ichsan melalui Awang memberikan uang Rp400 juta kepada Andri. "Jadi, ini maunya Ichsan. Ichsan meminta tolong putusan itu kalau bisa di-pending proses pengirimannya. Awang mencoba menghubungkan dengan Andri, dan Andri kebetulan menyanggupi untuk membantu," terangnya.
 
Namun, pasca pemberian uang, Awang, Andri, dan Ichsan ditangkap petugas KPK. Hingga kini, belum diketahui dengan siapa Andri "bekerja sama" dalam menjalankan aksinya. Pasalnya, Andri selaku Kasubdit Kasasi Perdata MA tidak memiliki wewenang untuk menunda penyerahan salinan putusan kasasi perkara korupsi.
 
Mengenai dugaan keterlibatan pihak lain di MA, beberapa waktu lalu sudah dibantah Andri. "Tidak ada pejabat lain yang terlibat. Semua akan saya ungkap di persidangan," tuturnya. Andri juga menegaskan, uang Rp500 juta yang ditemukan KPK di kediamannya bukan uang suap dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai Kasubdit Kasasi Perdata MA.
 
Sebagaimana diketahui, KPK menduga ada keterlibatan pihak lain di MA dalam kasus dugaan suap Andri. Penyidik tengah mendalami dugaan tersebut karena ada indikasi Andri tidak "bermain" seorang diri. Andri sebagai Kasubdit Kasasi Perdata MA bukan lah pihak yang berwenang menunda salinan putusan perkara korupsi Ichsan.
 
Putusan dimaksud adalah putusan perkara korupsi Labuan Haji Lombok Timur yang diputus oleh majelis hakim agung, Artidjo Alkostar, MS Lumme, dan Krisna Harahap. Awalnya, terdakwa Ichsan diputus dengan pidana penjara selama 1,5 tahun oleh pengadilan tingkat pertama berdasarkan putusan No.36/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr.
 
Ichsan mengajukan banding, lalu kasasi, hingga putusannya pun diperberat menjadi lima tahun penjara di tingkat kasasi. Tidak hanya itu, Ichsan juga dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp4 miliar. Kasasi tersebut diputus oleh tiga hakim agung, Artidjo, MS Lumme, dan Krisna pada 9 September 2015.
 
Putusan ini lah yang diduga "dikomersialisasi" oleh Andri. Ichsan bersama pengacaranya, Awang diduga meminta Andri untuk menunda penyerahan salinan putusan kasasi ke pengadilan negeri pengaju, yaitu PN Mataram. Untuk penundaan penyerahan salinan putusan itu, Ichsan melalui Awang diduga memberikan Rp400 juta kepada Andri.
hukum mati koruptor
 - samudra,sh
28.06.16 12:26
hukuman mati dan miskinkan para koruptor sita aset asetnya negar jgn kalh sama penjhat rakyat dukung pemerintah tembak mati pnjhat dan kebiri segeralaksanakan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua