Senin, 14 Maret 2016

Pemerintah Usul Ancaman Pidana Pencemaran Nama Baik ITE di Bawah 5 Tahun

Pelaku tidak perlu ditahan di tingkat penyidikan. Menghapus Pasal 27 ayat (3) UU ITE tak berarti. Perlu diatur ancaman minimal agar tetap ada efek jera.
RFQ
Ilustrasi: BAS
Revisi UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) tengah masuk pembahasan di DPR. Pemerintah mengusulkan dalam RUU ITE ancaman sanksi bagi pelaku pencemaran nama baik melalui elektronik diturunkan.  
 
“Pemerintah usulkan turunkan 6 tahun menjadi di bawah 5 tahun, jadi 4 tahun serta denda Rp700 juta,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara di Gedung DPR, Senin (14/3).
 
Pasal27 ayat (3) UU ITE kerap mengancam masyarakat yang diduga melakukan pencemaran nama baik melalui elektronik. Kasus yang sempat merebak adalah Prita Mulyasari melalui surat elektronik mengkritik salah satu rumah sakit tempatnya berobat.  Apalagi ancaman hukuman pencemaran nama baik melalui elektronik cukup tinggi, 6 tahun. Nah, terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan itu dapat dilakukan penahanan di tingkat penyidikan lantaran ancaman hukuman di atas 5 tahun.
 
Menurut Rudiantara, banyaknya kasus pencemaran nama baik melalui surat elektronik menjadi perhatian masyarakat. Masyarakat tidak lagi bebas mengekpresikan tulisan bernada kritikan. Sebab boleh jadi dapat dikategorikan pencemaran nama baik ketika pihak yang tercemar nama baiknya melaporkan ke pihak kepolisian.
 
“Supaya netizen tidak khawatir dengan Pasal 27 ayat (3). Dari penegak hukum, masyarakat netizen merasakan bisa memanfaatkan internet dengan efektif,” ujarnya.
 
Sebagaimana diketahui, Pasal 27 atar (3) menyatakan, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.
 
Dikatakan Rudi, penerapan Pasal 27 ayat (3) di tengah masyarakat menuai penolakan. Pasalnya dapat membelenggu kebebasan berekspresidi dunia maya. Menurutnya dengan tidak menghapus pasal tersebut dan menurunkan ancaman pidana menjadi jalan tengah agar masyarakat tetap waspada meluapkan eksperesinya di dunia maya. Menurutnya pencemaran nama baik mengacu pada Pasal 310 dan 311 KUHP agar terukur.
 
Anggota Komisi I DPR, Ervinta Susanti, berpandangan perlunya delik aduan yang didorong masuk regulasi. Sebab pasal pencemaran nama baik masih bersifat multi tafsir. Dengan begitu acapkali adanya penindakan dari penegak hukum tanpa adanya aduan dari pihak korban yang tercemar nama baiknya. Menurutnya, perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE, dinilai pasal karet.
 
“Sehingga multi tafsir dan ancaman kebebasan berekspresi. Perlu diatur ancaman hukuman sehingga orang tidak bisa dihukum atas pencemaran. Tetapi harus ada hukuman minimium agar ada efek jera,” ujarnya.
 
Anggota Komisi I lainnya, Salim Mengga berpandangan UU ITE mestinya dapat dijadikan panduan dalam pemberian perlindungan terhadap masyarakat. Sebaliknya, UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (3) membelenggu kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat di dunia maya.
 
“UU ITE belum bisa mendeliver kritik. Hukum dibuat bukan untuk mengekang kebebasan, tetapi menjamin kebebasan dengan tidak melukai orang lain,” katanya.
 
Effendi Simbolon menambahkan banyaknya tuntutan masyarakat agar dihapusnya Pasal 27 ayat (3) mesti dipertimbangkan. Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai masih banyak pula masyarakat yang tidak mempersoalkan keberadaan pasal tersebut. Dengan mengurangi ancaman hukuman pidana pencemaran nama baik seolah pemerintah mengakomodir masyarakat yang menolak Pasal 27 ayat (3).
 
“Padahal ini kejahatan yang tidak ada maafnya. Jangan sampai Pasal 27 ayat (3) ini hilang, maka tidak ada artinya UU ITE ini,” pungkasnya.

 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua