Rabu, 16 March 2016

Pemerintah Hilangkan Izin Gangguan, Izin Tempat Usaha dan Izin Prinsip UKM

Upaya ini berkaitan dengan harmonisasi peraturan yang selama ini menjadi hambatan dalam proses perizinan bagi UKM maupun besar.
RED
Ilustrasi: BAS

[]


Pemerintah berencana akan menghilangkan izin gangguan (HO), izin tempat usaha dan izin prinsip bagi usaha kecil menengah (UKM). Hal itu diutarakan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung. Menurutnya, upaya ini berkaitan dengan harmonisasi peraturan yang selama ini menjadi hambatan dalam proses perizinan baik usaha menengah kecil maupun besar.
 
Pramono mengatakan, rencana ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan harmonisasi peraturan segera dilakukan. “Maka ada beberapa yang tadi diputuskan dan diminta ke Mendagri untuk mengkoordinasikan dan juga Menteri terkait. Izin-izin yang dihilangkan diantaranya izin gangguan (HO), izin tempat usaha, izin prinsip  bagi usaha menengah kecil,” kata Pramono sebagaimana dilansir dari laman resmi Setkab, Selasa(15/3) sore.
 
Sedangkan untuk izin lokasi dan izin amdal (analisa mengenai dampak lingkungan) masih dikaji. “Akan kita kaji apakah masih diperlukan atau tidak. Yang jelas kalau di suatu daerah sudah ada amdalnya, maka dulu masih diminta syarat amdal yang berikutnya akan dihilangkan,” ujarnya.
 
Menurut Pramono, hasil kajian itu nanti akan dituangkan dalam  suatu peraturan, yang ditargetkan rampung pekan depan. Jika telah rampung, maka Menko Perekonomian akan menyampaikan dalam rapat paripurna dan mengundang eselon satu seluruh kementerian/lembaga untuk membahas penerapannya. Ia mengatakan, Presiden Jokowi telah menugaskan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo terkait pencabutan peraturan daerah (perda). Jika perda yang dicabut sudah 1000, Mendagri diminta segera melaporkannya ke Presiden Jokowi untuk disosialisasikan.
 
Sementara itu, Mendagri Tjahjo mendukung yang disampaikan Pramono. Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang merupakan poros pemerintahan di skala nasional, siap mendukung upaya yang dicanangkan Presiden Jokowi itu. Seperti peraturan mulai dari skala Presiden sampai kepala desa kelurahan yang menghambat investasi, menghambat perizinan, terlalu birokratis, merugikan kepentingan masyarakat kecil dan menengah ke bawah akan dipangkas.
 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengemukakan, akan ada beberapa perizinan yang dihilangkan dan kemudian disatukan berkaitan dengan harmonisasi izin mendirikan bangunan, izin lingkungan dan izin gangguan. “Tujuannya, sebetulnya ini bukan penyederhanaan, presiden itu hanya geram kepada begitu banyaknya izin. Salah satu izin yang terkait dengan , terkait dengan daya saing,  izinnya itu, ” katanya.
 
Izin tersebut, lanjut Franky, meliputi izin mendirikan bangunan, izin lingkungan dan izin gangguan. Dengan mengurus satu izin, maka sudah mencangkup tiga perizinan.  Ia menegaskan, hal tersebut harus dilakukan karena ada perizinan yang terkait dengan beberapa undang-undang yang berbeda, misalnya amdal, UU Lingkungan Hidup,  amdal lalu lintas,  dan UU Lalu Lintas. 
 
Ia mengatakan bahwa untuk mekanisme proses penyatuannya akan nanti dibahas dan dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian. “Memang akhirnya ada beberapa lokasi izinnya harus didrop dan tentunya ini positif artinya dengan perhatian presiden  supaya secepatnya itu bisa disederhanakan,” tutupnya.
 
Bahasa Inggris










ease of doing business




Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua