Rabu, 16 March 2016

Aliansi Berharap Pasal Pemidanaan UU ITE Dimasukkan ke Pembahasan RKUHP

Karena pasal pemindaan di dalam UU ITE bersifat duplikasi sebagaimana terdapat di KUHP.
RFQ
Ilustrasi: BAS
Pembahasan Revisi UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) mulai berlangsung di DPR. Sejumlah pasal pemidanaan dalam UU ITE menjadi sorotan agar ditarik ke dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Demikian disampaikan anggota Aliansi Nasional Reformasi RKUHP, Supriyado W. Eddyono, di Jakarta, Rabu (16/3).
 
“Aliansi KUHP meminta agar pimpinan DPR, pimpinan Komisi I dan pimpinan Komisi III untuk segera membahas posisi pasal-pasal pidana di dalam UU ITE agar segera dipindahkan ke dalam pembahasan di Rancangan KUHP,” ujarnya.
 
Masyarakat memang merasa kebebasan berekspresi menyatakan pendapat di dunia maya terbelenggu dengan keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Makanya, desakan agar dihapuskannya pasal tersebut dalam revisi UU ITE masih menuai pro kontra antar fraksi di parlemen. Meski demikian, Aliansi Nasional Reformasi RKUHP meminta agar DPR melakukan harmonisasi dan kodifikasi seluruh ketentuan pidana di bawah RKUHP yang sedang dibahas oleh Komisi III.
 
Supri berpandangan pembahasan terpisah pasal pemidanaan dalam RUU ITE di luar pembahasan RKUHP akan menciderai rencana awal harmonisasi hukum pidana. Terlebih, akan mengganggu kerja pembahasan RKUHP yang diakukan oleh Komisi III. “Belum lagi, seluruh mitra DPR yang berhubungan dengan pemidanaan berhubungan dengan Komisi III dan bukan Komisi I,” ujarnya.
 
Sebagaimana diketahui, RUU ITE dibahas antara Komisi I dengan pemerintah. Sedangkan RKUHP yang sudah berjalan pembahasaanya beberapa bulan lalu dilakukan antara Komisi III dengan pemerintah.
 
Lebih lanjut, Supri berpendapat langkah awal yang dapat dilakukan oleh Panja dan pemerintah dalam pembahasan RUU ITE dengan mencabut ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan pasal pemidanaan lainnya. Setelah itu, memindahkan seluruh ketentuan pidana ke dalam RKUHP. Tujuannya, agar dapat dilakukan pembahasan menjadi lebih fokus dan terpusat di dalam RKUHP oleh Komisi III dan pemerintah.
 
Supri yang juga Direktur Eksekutif Institute Criminal for Justice Reform (ICJR) ini mengatakan praktik di berbagai putusan pengadilan, KUHP mestinya mampu menjangkau kasus pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE. Khususnya, pasal-pasal yang bersifat duplikasi dari KUHP. Misalnya, penghinaan, pencemaran nama baik, perjudian, dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU ITE. Oleh sebab itu, perlu langkah cepat melakukan harmonisasi ketentuan pidana di UU ITE ke dalam RKUHP.
 
Kepala Divisi Riset dan Jaringan LBH Pers, Asep Komaruddin, menambahkan sejak diundangkannya UU ITE, setidaknya 150 orang lebih terjerat kasus dugaan pencemaran nama baik. Bahkan, kecenderungan meningkat lebih banyak. Ia berpandangan pasal pemidanaan yang terdapat dalam UU ITE mesti dihapus. Sebab semua ketentuan pidana sudah diatur dalam KUHP. Oleh sebab itu, aturan pemindaan dalam UU ITE kemudian dipindahkan ke dalam RKUHP yang sedang dibahas Komisi III.
 
Menurutnya, pembahasan RUU ITE mestinya dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) yang berarti dilakukan oleh Komisi I dengan Komisi III misalnya. Pasalnya pembahasan terkait hukum dan pemindanaan menjadi ranah Komisi III yang membidangi hukum itu. Keterlibatan Komisi III dalam pembahasan RUU ITE setidaknya dapat merumuskan aturan pemidanaan secara konprehensif dengan melakukan singkronisasi dan harmonisasi dengan pembahasan RKUHP.
 
“Hal ini diharapkan bisa mengharmonisasi pasal-pasal yang serupa, cukup dimasukkan ke dalam RKUHP,” pungkasnya.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua